UTUSANRIAU. CO, ROKAN HULU - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) menggelar Forum Perangkat Daerah tahun 2027 di Aula Bapperida Rohul, Kamis (13/03/2027).
Plt. Kepala Bapperida Rokan Hulu Simel SE.Msi dalam laporannya menyampaikan Tema pembangunan Kabupaten Rohul tahun 2027 adalah Pemantapan Ekonomi kerakyatan dan penguatan sektor Unggulan Daerah.
Tema ini dijabarkan menjadi 5 pembangunan prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yaitu 1. Pembangunan Ekonomi kerakyatan berbasis Potensi Daerah 2. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam berdasarkan Lingkungan dan tanggap bencana Daerah.
3.Pelestarian adat dan Budaya, 4 Peningkatan daya saing SDM melalui peningkatan akses dan mutu 5. Peningkatan kwalitas pelayanan publik berbasis Tranformasi digital dan Partisipasi serta taat hukum.
Dengan disusunnya Prioritas pembangunan daerah tahun 2027 ini diharapkan akan memberikan arah yang jelas dan tegas dalam menentukan Program dan kegiatan Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu kedepan.
Hadir pada acara itu,Wakil Bupati Rokan Hulu H.Saparuddin Poti SH.MM,Asisten Ekonomi Pembangunan Drs.H.Yusmar Msi, Kepala Dinas dan Badan di Lingkungan Pemkab Rohul, para Camat se Kabupaten Rokan Hulu, para Kepala Bidang di Lingkungan Baperida Kabupaten Rokan Hulu selaku Kordinator Pokja RKPD, para Kasubbag Perencanaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu,Tenaga Ahli Fraksi DPRD Rohul.
Wakil Bupati Rokan Hulu H.Saparufin Poti SH.MM menyampaikan Penyusunan forum komunikasi yang dilakukan SKPD untuk menyusun rencana Program-program untuk tahun 2027.sebelumnya kita masukkan dulu kedalam program rencana yang nanti akan menjadi sebuah RKPD Kabupaten Rokan Hulu
Setelah itu kita berhitung tentang kampung keuangan baik terkait PAD daerah maupun pusat juga terkait dana bagi hasil,juga Silpa tahun berjalan itulah sumber dari pendapatan Kabupaten Rokanhulu.
Untuk itu dari Baperida nanti akan berhitung berapa kemampuan keuangan atau pendapatan kita, dan lagi berapa DAU dan TKD dari pusat,
Dan itulah yang harus dibelanjakan,sebab dari pusat itu ada namanya dana DAK khusus program dari pemerintah pusat tapi tercatat didalam APBD,ada juga namanya dana DAK infrastruktur.
Kemudian DAU juga seperti itu yang diperuntukkan sudah ditentukan oleh pusat kemudian DAU yang Belum diperuntukkan itulah kewenangan kita,jadi kita bisa melihat berapa TKD nya Rokan Hulu itu,tapi yang bisa diperuntukkan oleh Rohul sesuai dengan kebijakan daerah.
Dihitunglah kekuatan kita kemudian baru di hitung belanjanya,gajinya berapa,belanja sekretariat,juga terkait pendidikan kesehatan dan lainnya juga terkait monitoringnya,dan terpenuhi itu semua bantuan dihitung untuk pembangunan kira-kira berapa, kemampuan keuangan yang ada,
Kemudian barulah dilihat laporan para OPD yakni yang menjadi Skala Prioritas yang kebutuhan Masyarakat Mendesak pada saat ini,seperti Infra struktur jalan terkait dengan pemeliharaan dan peningkatan, pembuatan jalan dan sasaran kita di Rokan Hulu tidak ada lagi jalan yang tidak bisa dilewati oleh Masyarakat.
"kalau peningkatan Ekonomi,yang pertama sekali adalah peningkatan Infra Struktur,pelayanan UMKM, jadi semua itu berkaitan dengan sumber ekonomi,"tutup Wabup.**(Adv/ Yusrizal)