Pekanbaru, utusanriau.co - Gonjang ganjing pengesahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru 2014. Mengundang banyak kritikan. Termasuk dari salah satu Pimpinan DPP Partai Demokrat, yakni Ketua Bidang Transmigrasi, sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI, H. Muhammad Nasir turut angkat bicara.
Entah kedatangan H. M Nasir khusus untuk kepentingan hal tersebut atau sembari bersilahturahmi, seperti pengakuannya usai pertemuan dengan Walikota Pekanbaru Firdaus MT, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Pekanbaru, Jum'at (7/2) di kediaman Wako Jalan A. Yani.
Namun H. M,Nasir mengakui sudah mengetahui isu tarik ulur pengesahan APBD Kota Pekanbaru 2014. Bahkan ia merasa prihatin karena tidak ada singkronisasi antar anggota dengan dan Pemko Pekanbaru. Apalagi menurutnya Demokrat yang menjadi partai terbesar di Indonesia dan memiliki kursi 9 di DPRD Pekanbaru harus mendukung pemerintahan Firdaus MT.
"Saya tidak melihat warnanya tetapi pemerintahan apapun yang ada di Republik ini bagaimanapun masih eranya President SBY. Pemerintahan SBY dan Pembangunan harus berjalan karena pemerintahan SBY sangat baik saat ini. Sehingga pengesahan APBD harus segera di lakukan," ujar H. M Nasir.
Dia juga mengharapkan Fraksi Demokrat yang ada di Pekanbaru harus membantu pembangunan di bawah kepemimpinan Firdaus MT. "Bukan hanya Fraksi Demokrat, semua fraksi harusnya membangun singkronisasi dengan pemerintahan. Karena ini untuk kepentingan masyarakat. Jadi pengesahan APBD harus dilakukan," sarannya.
Ketika ditanyakan tanggapannya terkait kebijakan Wako menerbitkan Perwako, ia berkomentara itu semua sudah diatur di dalam peraturan jadi secara otomatis akan berjalan. "Jadi karena sudah diatur itu kebijakan bisa jalan masing-masing. Apalagi ini untuk kepentingan masyarakat, jika pembangunan infrastruktur berjalan maka ini untuk kepentingan masyarakat," tutupnya. (ra)