BAGANSIAPIAPI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar rapat koordinasi pencegahan pasca penindakan pada 1–2 September 2026 di Kantor Inspektorat Rohil.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola perusahaan daerah dan meningkatkan pengendalian internal. Rapat koordinasi dibuka oleh Sekretaris Daerah Rohil, Fauzi Efrizal pada Selasa (1/9).
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Tim KPK RI yang dipimpin Muhammad Putra Agung, serta jajaran Korwas Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Agung Tri Kartiwan, bersama auditor BPKP.
Turut hadir mendampingi, Inspektur Daerah H. Sarman Syahroni, Sekretaris Inspektorat Huban Hasri, Irban I Rizqia Putri, Irban V Rusmailis, serta tim audit Inspektorat.
Dari BUMD PT. SPRH, hadir jajaran komisaris, direktur utama, para direktur, dan SPI. Anak perusahaan PT. SPRH juga diwakili oleh komisaris dan direktur PT. Mitra SPRH serta PT. Energi SPRH.
Agenda utama rapat koordinasi adalah membahas tata kelola perusahaan, mitigasi manajemen risiko, serta pelaksanaan pengendalian intern yang memadai. Dari hasil diskusi, disepakati perlunya action plan percepatan perbaikan tata kelola perusahaan daerah.
Pada hari kedua, Rabu (2/9) dilaksanakan pertemuan dengan Bupati Rohil H. Bistamam. Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim Supervisi KPK yang turut mendampingi pembenahan tata kelola PT. SPRH.
Bupati berharap pendampingan dari KPK dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga perbaikan tata kelola perusahaan daerah benar-benar terwujud. Menurutnya, keberadaan KPK menjadi dorongan moral bagi pemerintah daerah dan BUMD untuk lebih transparan dan akuntabel.
Dalam pengarahan, Muhammad Putra Agung dari KPK menegaskan agar rencana aksi yang telah disusun segera ditindaklanjuti. Ia meminta agar perkembangan progres aksi dilaporkan secara berkala kepada KPK melalui Inspektorat Daerah.
Sementara itu, Korwas Investigasi BPKP Riau, Agung Tri Kartiwan, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BUMD. Menurutnya, kolaborasi yang baik akan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Inspektur Daerah Rohil, H. Sarman Syahroni, dalam sambutannya menyatakan komitmen penuh untuk mendampingi PT. SPRH dalam proses perbaikan tata kelola. Ia menegaskan percepatan tindak lanjut menjadi prioritas agar hasil rapat koordinasi tidak berhenti pada wacana.
Rapat koordinasi ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap kelemahan sistem pengendalian yang ada. Dengan adanya supervisi KPK dan BPKP, diharapkan kelemahan tersebut dapat segera diperbaiki melalui langkah konkret.
Selain itu, kehadiran jajaran komisaris dan direksi PT. SPRH menunjukkan keseriusan perusahaan daerah dalam menjalankan rekomendasi perbaikan. Hal ini menjadi sinyal positif bagi upaya reformasi tata kelola BUMD di Rohil.
KPK menekankan bahwa tata kelola yang baik bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi juga menyangkut integritas dan transparansi dalam setiap proses bisnis. Oleh karena itu, pengawasan internal harus diperkuat.
BPKP menambahkan, pengendalian intern yang efektif akan membantu BUMD mengantisipasi risiko penyalahgunaan wewenang dan kebocoran keuangan. Dengan demikian, perusahaan daerah dapat lebih sehat dan berkontribusi optimal bagi PAD.
Bupati Rohil juga menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh langkah-langkah perbaikan yang dilakukan. Ia berharap PT. SPRH dapat menjadi contoh bagi BUMD lain dalam hal tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Dengan berakhirnya rapat koordinasi dua hari tersebut, diharapkan action plan yang telah disepakati segera dijalankan. Sinergi antara KPK, BPKP, Pemkab Rohil, dan PT. SPRH menjadi kunci keberhasilan dalam memperbaiki tata kelola perusahaan daerah.
Rakor ini menegaskan komitmen bersama untuk mencegah praktik korupsi melalui penguatan sistem pengendalian dan tata kelola. Langkah ini diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi BUMD di Rohil dan meningkatkan kepercayaan publik. (zal)