SIAK — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Siak menggelar rapat kerja guna menyusun dan membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Agenda utama pertemuan ini difokuskan pada Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Kabupaten Siak tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda DPRD Siak, Marudut Pakpahan, S.H. Ia didampingi oleh Wakil Ketua Bapemperda Umbarno, serta anggota dewan lainnya, yaitu Sujarwo, S.M., dan Sudarman, Senin (9/11/2026).
Evaluasi Pendapatan Daerah dan Kepatuhan Korporasi
Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ardi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Amin Soimin, Kabid PSLBB Mursal, Kepala Bagian Hukum Eddyy Sugandi, SH., MH serta Kabid Perizinan Zulkifli.
Selain unsur pemerintah daerah, rapat ini juga menghadirkan perwakilan dari sejumlah korporasi swasta yang beroperasi di wilayah Siak, meliputi Direktur PT TKWL, PT BSP, PT GAS, PT ISP, PT ATM, PT KTU (ASTRA), dan PT Ekadura.
Dalam forum tersebut, pembahasan mengerucut pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penertiban perizinan, serta evaluasi kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi perusahaan. Berdasarkan data dan temuan di lapangan, masih terdapat sejumlah korporasi yang belum memenuhi kewajiban pembayaran retribusi kepada pemerintah daerah.
Tegaskan Sanksi dan Apresiasi Kehadiran
Menanggapi persoalan tersebut, Bapemperda DPRD Siak memberikan peringatan tegas. Pihaknya memastikan akan segera menindaklanjuti serta menurunkan tim untuk meninjau langsung perusahaan yang mangkir atau tidak pernah memenuhi undangan resmi lembaga legislatif.
Kendati demikian, Ketua Bapemperda menyampaikan apresiasi kepada para pimpinan perusahaan yang telah kooperatif memenuhi undangan rapat kali ini. Langkah sinergi ini dinilai krusial demi mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Siak secara menyeluruh.
Rapat kerja yang berlangsung secara tertib dan lancar ini diharapkan mampu melahirkan regulasi yang berkeadilan, baik bagi iklim investasi maupun bagi optimalisasi pendapatan daerah. *** Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kabupaten Siak