UTUSAN RIAU.CO ,PELALAWAN - Aktivis Nusantara Tunas Bangsa (ANTB) menegaskan tidak akan berhenti mengawal berbagai persoalan yang melibatkan PT Inti Indosawit Subur (PT IIS) Asian Agri di Kabupaten Pelalawan. Pasalnya, pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan belum memberikan jawaban konkret atas sejumlah tuntutan, terutama menyangkut transparansi perusahaan, legalitas Hak Guna Usaha (HGU), tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kebun plasma, hingga persoalan lingkungan dan sengketa lahan.
Pertemuan yang berlangsung, Kamis (12/11/2026), pukul 10.50 hingga 12.00 WIB, digelar di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Pelalawan. Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan, Tengku Zulfan, S.E., bersama sejumlah pejabat terkait dan perwakilan ANTB. Dalam forum itu, ANTB menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius serta tindak lanjut dari pemerintah daerah.
Sejumlah isu strategis menjadi sorotan ANTB, mulai dari legalitas dan perpanjangan HGU PT IIS, realisasi program CSR, kebun plasma atau Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA), persoalan daerah aliran sungai (DAS), pengelolaan limbah, hingga sengketa lahan di Desa Makmur. ANTB juga mempertanyakan sejauh mana kontribusi nyata perusahaan terhadap masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasionalnya.
Salah satu hal yang dinilai perlu mendapat penjelasan terbuka adalah realisasi program CSR dan bantuan beasiswa bagi masyarakat. ANTB menilai informasi mengenai bentuk, jumlah, penerima, serta pelaksanaan program tersebut perlu disampaikan secara jelas agar masyarakat dapat mengetahui manfaat yang telah diberikan perusahaan. Menurut ANTB, penjelasan secara lisan saja belum cukup untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang.
Karena itu, ANTB meminta Pemkab Pelalawan memfasilitasi keterbukaan data dan dokumen resmi secara tertulis, sehingga seluruh informasi mengenai HGU, CSR, plasma, DAS, dan pengelolaan limbah dapat diperiksa serta diverifikasi. Sementara itu, pihak Pemkab melalui Sekda menyampaikan bahwa persoalan HGU berkaitan dengan kewenangan instansi pertanahan serta pemerintah provinsi dan pusat. Adapun data terkait CSR, plasma, DAS, dan pengawasan perusahaan akan dihimpun lebih lanjut.
Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan penyelesaian konkret atas seluruh persoalan yang disampaikan. Terlebih, pihak PT IIS tidak hadir dalam forum tersebut, sehingga pertanyaan yang berkaitan langsung dengan kebijakan dan tanggung jawab perusahaan belum memperoleh penjelasan langsung dari pihak manajemen. Kondisi ini membuat ANTB menilai masih diperlukan pertemuan lanjutan yang melibatkan perusahaan serta instansi berwenang agar setiap persoalan dapat dibahas secara terbuka dan proporsional.
ANTB menegaskan akan terus mengawal persoalan PT IIS sampai terdapat kejelasan informasi, keterbukaan dokumen, dan tindak lanjut nyata. ANTB berharap Pemkab Pelalawan tidak hanya menampung aspirasi, tetapi juga mendorong koordinasi dengan pihak perusahaan dan instansi terkait untuk memastikan hak-hak masyarakat terlindungi. Bagi ANTB, transparansi bukan sekadar janji atau penjelasan dalam ruang rapat, melainkan harus dibuktikan melalui data resmi, tanggung jawab yang terukur, serta penyelesaian persoalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.****rls/ Edward P