Akhmad Munir Buka Workshop PWI–GAPKI, Wartawan Diajak Kawal Masa Depan Industri Sawit Nasional

Kamis, 19 November 2026 | 06:19:49 WIB
Akhmad Munir Buka Workshop PWI–GAPKI, Wartawan Diajak Kawal Masa Depan Industri Sawit Nasional

UTUSANRIAU.CO,  SURABAYA –  Memperkuat pemahaman wartawan terhadap industri kelapa sawit nasional sekaligus melawan stigma negatif melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan berbasis fakta, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar Workshop Jurnalistik PWI–GAPKI bertema “Industri Sawit Nasional, Kontribusi dan Prinsip Sustainability” di Surabaya, Rabu (18/11/2026).

 Kegiatan ini menjadi ruang strategis mempertemukan insan pers dan pelaku industri untuk membahas masa depan komoditas unggulan Indonesia.

Workshop yang merupakan kegiatan kedua setelah sebelumnya diselenggarakan di Yogyakarta tersebut diikuti wartawan dari berbagai media dan organisasi profesi. Hadir Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, Ketua PWI Jawa Timur Luthfi L. Hakim, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, Sekretaris Jenderal GAPKI Hadi Sugeng Wahyudiono, serta jajaran pengurus pusat GAPKI. Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir secara resmi membuka kegiatan tersebut.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dalam pemaparannya menegaskan bahwa industri kelapa sawit memiliki kontribusi besar terhadap kehidupan masyarakat dan perekonomian nasional. 

Menurutnya, produk sawit telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari sabun, pasta gigi, lipstik, krimer kopi hingga biodiesel. Bahkan, industri sawit terbukti menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia ketika menghadapi krisis 1998, krisis 2008, hingga pandemi Covid-19.

Eddy mengungkapkan, saat ini sekitar 16 juta orang menggantungkan kehidupan pada industri kelapa sawit, sementara 41 persen perkebunan sawit dimiliki masyarakat. Kehadiran industri ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah terpencil yang kemudian berkembang menjadi pusat-pusat ekonomi baru. Namun, ia menyayangkan masih kuatnya stigma negatif terhadap sawit di tengah besarnya kontribusi komoditas tersebut bagi Indonesia.

Terkait prinsip keberlanjutan, Eddy menegaskan GAPKI berkomitmen mendorong praktik perkebunan yang bertanggung jawab melalui penerapan sertifikasi wajib Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). 

Sejumlah perusahaan anggota GAPKI juga mengikuti sertifikasi sukarela Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Ia turut menyoroti tantangan regulasi internasional, khususnya European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang dinilai memiliki perbedaan definisi deforestasi dengan ketentuan di Indonesia.

 Karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif agar kebijakan perdagangan internasional tidak merugikan petani dan industri nasional.

Selain persoalan keberlanjutan, Eddy juga mengingatkan tantangan peningkatan kebutuhan minyak sawit dalam negeri, terutama untuk program biodiesel. Kebutuhan bahan baku biodiesel diperkirakan meningkat dari sekitar 13,7 juta ton menjadi 17,4 juta ton pada tahun berikutnya, sementara produksi menghadapi tekanan akibat faktor cuaca dan potensi penurunan hasil. 

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, GAPKI mendorong peningkatan produktivitas melalui intensifikasi, pengembangan bibit unggul, serta percepatan peremajaan sawit rakyat. 

Produktivitas kebun rakyat yang belum diremajakan sekitar 10 ton per hektare per tahun, sedangkan kebun yang telah diremajakan berpotensi mencapai 20–22 ton.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menegaskan bahwa wartawan memiliki peran penting dalam membangun literasi publik mengenai industri sawit. Ia mengibaratkan hubungan masyarakat dengan industri sawit seperti fenomena “benci tapi rindu”, karena komoditas ini memiliki kontribusi besar sekaligus menghadapi berbagai persoalan lingkungan, regulasi, dan geopolitik. 

Munir mengajak wartawan memperkaya pengetahuan melalui pemahaman regulasi, persoalan lingkungan, serta perkembangan industri sawit dari hulu hingga hilir. Wartawan juga harus membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan petani agar mematuhi aturan, melakukan peremajaan kebun, serta tidak membuka lahan dengan cara membakar.


Munir juga menekankan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis sebagai produsen sekaligus konsumen minyak sawit terbesar dunia. Karena itu, wartawan diharapkan mampu mengawal kebijakan industri, perdagangan, pembentukan harga, dan distribusi sawit agar kepentingan nasional tetap terjaga. 

Namun, ia mengingatkan bahwa dukungan terhadap industri tidak boleh menghilangkan fungsi kritis pers. Perusahaan perkebunan tetap harus mematuhi regulasi dan menjalankan prinsip keberlanjutan serta tanggung jawab lingkungan.

 

Ketua PWI Jawa Timur Luthfi L. Hakim menambahkan bahwa besarnya kontribusi sawit menjadikan persoalan industri ini bukan lagi sekadar persoalan sektoral atau lokal, melainkan telah menjadi persoalan nasional.

 Menurutnya, workshop PWI–GAPKI bertujuan membekali wartawan dengan pemahaman mendalam mengenai industri sawit agar mampu menghasilkan pemberitaan yang benar, objektif, dan berimbang.

 Ia menegaskan kegiatan tersebut bukan untuk menjadikan wartawan sebagai corong industri, melainkan mendorong pers meluruskan informasi yang keliru sekaligus tetap mengawasi dan mengkritisi praktik industri yang menyimpang.


Workshop ini diharapkan melahirkan jurnalisme sawit yang berkualitas, kritis, dan konstruktif demi keberlanjutan industri strategis nasional serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.****rls

Terkini