UTUSAN RIAU.CO, PEKANBARU — Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare oleh pemerintah melalui Kementerian Kehutanan mendapat perhatian serius dari kalangan organisasi lingkungan hidup.
WALHI Riau menilai keputusan tersebut harus menjadi momentum penting untuk membongkar seluruh dugaan pelanggaran korporasi, memulihkan kerusakan lingkungan, sekaligus mengembalikan hak masyarakat atas ruang hidup yang selama ini terdampak aktivitas perusahaan.
Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Sejumlah persoalan menjadi dasar kebijakan tersebut, di antaranya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung mencapai kurang lebih 211,54 hektare.
WALHI Riau menilai dasar pencabutan itu memperkuat berbagai temuan dan catatan pengawasan lingkungan yang selama ini mereka sampaikan.
Direktur Eksekutif WALHI Riau, Eko Yunanda, Jumat (20/11/2026), mengungkapkan bahwa areal kerja PT RAPP telah berulang kali terindikasi mengalami karhutla, yakni pada 2015, 2016, 2017, 2020, dan kembali terjadi pada 2026. Salah satu kejadian terbaru berlangsung di areal kerja PT RAPP Estate Sungai Mandau, Kabupaten Bengkalis.
Selain itu, berdasarkan temuan WALHI Riau, terdapat dugaan tidak dilakukannya pemulihan secara memadai pascakebakaran, khususnya di Estate Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti.
Bahkan, WALHI menemukan adanya penanaman eukaliptus sebagai tanaman produksi di lokasi yang disebut sebagai prioritas restorasi pascakebakaran.
Menurut Eko, pencabutan izin PT RAPP harus dijalankan dengan dua semangat utama, yakni pemulihan lingkungan hidup dan pemulihan hak rakyat atas ruang hidup. Pemerintah diminta tidak hanya berhenti pada keputusan administratif pencabutan izin, tetapi juga meninjau secara menyeluruh seluruh dugaan pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan maupun potensi pelanggaran lainnya.
Langkah tersebut penting untuk memastikan kepatuhan perizinan, pertanggungjawaban korporasi, serta kewajiban pemulihan atas kerusakan lingkungan di seluruh areal kerja perusahaan.
"Pemerintah harus memastikan pemulihan pascapencabutan. Baik pemulihan ekologis maupun pemulihan hak rakyat, termasuk masyarakat adat dan buruh. Untuk itu, kami mendorong pemerintah melibatkan masyarakat yang menjadi korban secara langsung, baik masyarakat adat, buruh, petani, organisasi masyarakat sipil, serta pihak-pihak lain untuk menyusun dan menjalankan skema pemulihan secara partisipatif dan adil," tegas Eko.
Sementara itu, Ketua Dewan Daerah WALHI Riau, Jasmi, mengingatkan pemerintah agar pencabutan izin PT RAPP tidak berujung pada pengalihan pengelolaan kawasan kepada korporasi lain, termasuk perusahaan negara.
Menurutnya, pengalihan semacam itu berpotensi menghilangkan substansi pencabutan izin apabila tidak disertai pemulihan lingkungan dan pengembalian hak masyarakat. Ia juga mengajak publik mengawal kebijakan pemerintah agar kawasan yang ditertibkan benar-benar diarahkan untuk kepentingan ekologis dan keadilan sosial.
"Izin PT RAPP tidak boleh dialihkan kepada korporasi lain atau bahkan ke Agrinas dan Perhutani seperti yang dilakukan pemerintah terhadap pencabutan 28 izin Januari lalu. Publik harus mendesak pemulihan lingkungan dan hak rakyat pascapencabutan izin.
Jika hal ini tidak dilakukan, artinya pencabutan ini hanya gimik pemulihan dan dicurigai ada kepentingan lain yang berpotensi turut merusak lingkungan hidup dan merampas hak rakyat," ujar Jasmi.
Desakan serupa disampaikan Direktur Perkumpulan Elang, Besta Junandi. Ia menegaskan bahwa pencabutan izin PT RAPP harus menjadi pintu masuk untuk memulihkan hak masyarakat yang selama ini terdampak penguasaan kawasan oleh perusahaan. Salah satu persoalan yang disorot adalah masyarakat Desa Dayun, Kabupaten Siak.
Menurut Besta, perizinan PT RAPP di Estate Dayun telah berdampak terhadap ribuan hektare perkebunan masyarakat. Karena itu, pemerintah diminta segera menghadirkan penyelesaian konkret melalui perlindungan dan pengakuan ruang hidup rakyat, termasuk dengan skema Perhutanan Sosial (PS) maupun Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
WALHI Riau juga mendesak pemerintah melanjutkan langkah penertiban terhadap korporasi lain yang diduga melakukan pelanggaran lingkungan. Setidaknya, terdapat 38 izin korporasi yang menurut WALHI perlu dievaluasi karena areal kerjanya terindikasi mengalami karhutla sepanjang 2026.
Pemerintah juga diminta melakukan peninjauan hingga pencabutan izin apabila ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan hukum. Bagi WALHI, pencabutan izin PT RAPP tidak boleh menjadi kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan harus menjadi awal perubahan tata kelola kawasan hutan di Riau.
Pada akhirnya, WALHI Riau menegaskan bahwa keberhasilan pencabutan izin PT RAPP tidak cukup diukur dari luas kawasan yang berhasil ditertibkan negara. Ukuran utamanya adalah sejauh mana kerusakan lingkungan dipulihkan, hak masyarakat adat dan petani dikembalikan, buruh mendapatkan perlindungan, serta konflik agraria diselesaikan secara adil.
Pemerintah dituntut memastikan kawasan hutan tidak kembali menjadi ruang eksploitasi baru, tetapi benar-benar dikelola untuk kepentingan ekologis, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat Riau. ****edward pa