PELALAWAN, UTUSANRIAU.CO - Untuk mengantisipasi Kebakaran hutan dan lahan yang mulai kembali lagi terjadi di Kabupaten Pelalawan, Rabu (13/8/2014), Pemkab Pelalawan menggelar Rapat Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan bersama para perusahaan yang ada di daerah ini di Gedung Auditorium Lantai 3 Kantor bupati.
Pada intinya, Pemkab menginginkan adanya partisipasi secara maksimal dari perusahaan agar bersama-sama bisa menjaga serta menanggulangi karhutla yang terjadi di daerah ini.
"Apalagi, daerah kita ini berpotensi terjadinya kebakaran. Karena itu, kita juga sudah membentuk tim penanggulangan karhutla, dimana tiap desa terdiri dari 5 orang sesuai arahan dari Gubernur Riau," terang Wakil Bupati Pelalawan, Drs H Marwan Ibrahim, dalam sambutannya.
Marwan mengatakan bahwa selama ini pihaknya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) dalam menangani
Karhutla di daerah ini. Salah satu terobosan yang dilakukan PT RAPP yakni percontohan desa bahwa jika dalam waktu 3 bulan tidak ada
kebakaran di masing-masing desa, maka mereka akan dapat insentif sebesar 100 juta berupa program infrastruktur.
"Inikan jadi sinergi dengan program Pemkab Pelalawan. Artinya, di samping desa-desa itu menjaga agar tak terjadi karhutla di Kabupaten Pelalawan juga mereka akan mendapatkan insentif kalau berhasil tak terjadi karhutla di wilayahnya dalam waktu 3 bulan.
Dengan begitu, infrasturktur mereka akan terbangun karena mendapatkan insentif dari perusahaan," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga menggharapkan adanya komitmen dari seluruh perusahaan di daerah ini agar masing-masing saling menjaga serta mampu mengantisipasi secepatnya jika karhutla terjadi. Apalagi dibantu dengan adanya tim Masyarakat Peduli Api (MPA), dimana tiap desa ada 5 orang yang bertugas menangani karhutla diharapkan potensi karhutla bisa secepatnya ditanggulangi.
Perwakilan Manajemen PT RAPP, H Mabrur AR, di forum itu mengatakan bahwa terkait dengan penanggulangan bencana karhutla yang terjadi di Kabupaten Pelalawan, bahwa selama ini PT RAPP sudah melaksanakan program dan komitmen yang sangat serius. Misalnya, awal Juli lalu PT RAPP sudah melakukan MoU penanggulangan karhutla di empat desa.
"Kita dari perusahaan memang serius menangani karhutla yang ada di daerah ini. Kita telah melakukan MoU dengan empat desa terkait
penanggulangan karhutla diantaranya Desa Sering, Teluk Binjai, Teluk Meranti dan Pulau Muda," tandasnya.
Alasan kenapa pihaknya melakukan MoU dengan empat desa itu dikarenaka selama ini ke empat desa tersebut sangat kuat potensi terjadinya karhutla. Di samping itu, dari ahli BMKG diperoleh keterangan jika bulan Juli sampai September mendatang, cuaca akan sangat ekstrim.
"Karena itu, kami memberikan reward 100 juta pada tiap desa. Jika terjadi kebakaran dan kemudian mampu dipadamkan dalam 1x24 jam, maka akan diberikan reward 50 juta. Kalau dipadamkan berhari-hari maka rewardnya hilang," ujarnya.
Tak hanya itu, lanjutnya, PT RAPP juga dalam menangani karhutla selalu melakukan patroli, baik itu darat dan udara. Apalagi PT RAPP
memiliki tim reaksi cepat lebih dari 700 personil terlatih atau Fire Fighter Team yang siap siaga turun ke lapangan untuk memadamkan karhutla lengkap dengan peralatan pemadamannya.
"Kami juga terus memantau cuaca dan titik api melalui satelit. Dan untuk pelatihan karhutla, tiap tahunnya selalu memberikan pelatihan karhutla dengan BPBD Pelalawan," katanya.
Sementara itu, narasumber dari Kemendagri menyinggung soal peran Gubernur/Bupati dalam menangani karhutla di daerahnya masing-masing. Hal ini menyusul terkait adanya Inpres Nomor 12 tentang pengandalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Dimana dalam inpres tersebut, disinggung soal tanggungjawab Bupati dalam penanganan karhutla.
"Jadi ada dua garis besar tanggungjawab Bupati dalam penanganan karhutla, yakni public regulation. Dimana public regulation ini
bagusnya ditingkatkan menjadi Perda sehingga makin kuat dasar hukumnya. Kemudian harus maksimalnya fungsi dan peran BPBD dalam
menangani karhutla," tutupnya. (ur2)