UTUSANRIAU, BENGKALIS - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Abdul Kadir, mendukung penuh visi dan misi Gubernur Riau H. Syamsuar dan Wakil Gubernur H. Edy Natar Nasution periode 2019-2024 yang disampaikannya pada rapat paripurna DPRD Provinsi Riau. Adapun Visi yang dimaksud yaitu “Terwujudnya Riau yang berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU).
Untuk mencapai visi yang dipaparkannya, Syamsuar bersama H. Edy Natar Nasution merumuskan misi diantaranya; peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan berdaya saing, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan pembangunan berwawasan lingkungan, peningkatan produktifitas sektor unggulan yang berdaya saing, peningkatan penerapan budaya melayu dan pengembangan pariwisata, peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.
Abdul Kadir percaya pasangan Gubernur Riau H Syamsuar dan Wakil Gubernur H. Edy Natar Nasution akan mampu melaksanakan program yang sudah dituangkan dalam visi misinya untuk membangun Riau lebih maju lagi.
Beberapa hal disorotnya, dengan adanya misi pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan, ia mengatakan pembangunan yang ramah lingkungan tentunya memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah yang harus aktif mensosialisasikan atau memprogramkan kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan tetapi harus ada partisipasi dari masyarakat agar Provinsi Riau tidak hanya berkutat pada persoalan pembangunan fisiknya semata, tetapi juga harus memperhatikan kondisi kelestarian lingkungan demi kenyamanan bersama.
Kemudian, terkait peningkatan penerapan budaya melayu Abdul Kadir merasa langkah tersebut tepat dilakukan karena Provinsi Riau sarat akan budaya melayu yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Jangan sampai budaya nilai budaya dan adat-istiadat melayu hilang. Begitupun dengan berbagai sektor wisata yang ada, dengan mengembangkan objek pariwisata akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau ini.
Untuk wilayah Kabupaten Bengkalis terkait dengan tingkat abrasi yang tinggi sangat perlu mendapatkan perhatian serius sesuai dengan visi-misi yang disampaikan, karena Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu pulau yang dikelilingi oleh laut dan selat. Abrasi membuat pulau Bengkalis mengalami pengurangan luas daratan sehingga berdampak pada ekonomi masyarakat .
“Tentunya untuk menjalankan visi dan misi tersebut perlu kerja keras, ini merupakan tanggung jawab moral Gubernur dan Wagub untuk bisa menjalankannya. DPRD Kabupaten Bengkalis siap mengawal setiap program yang dijalankan dan kami akan terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak legislatif dan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan”,Ungkap Abdul Kadir.
Menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dinilai paling kompak, Syamsuar-Edy Natar Nasution berjanji untuk membangun Riau yang lebih baik.
Untuk lebih meyakinkan masyarakat akan kinerja pasangan ini jika menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau nanti, keduanya telah merilis Visi dan Misi.
Berikut ini Visi Misi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Syamsuar-Edy Natar Nasution.
Visi:
Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu).
Misi
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing Global Melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya.
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.
3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing
4. Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi.
Mengacu kepada Visi tersebut, adapun hal yang menjadi konsentrasi kerja yang akan dilakukan oleh Pasangan Syamsuar-Edy Nasution adalah:
###1. PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS
Dengan cara meningkatkan kualitas guru, memberikan insentif guru dan juga memberikan beasiswa S1, S2 dan S3 dalam negeri & luar negeri untuk Guru & anak Riau yang berprestasi & tidak mampu.
2. PELAYANAN KESEHATAN LEBIH BAIK
Dengan cara meningkatkan pelayanan kesehatan, meningkatkan status puskesmas di daerah terpencil/sulit terjangkau menjadi Rumah Sakit Pratama type D dan menyiapkan sarana pengaduan BPJS.
3. PEMERATAAN PEMBANGUNAN
Dengan cara membangun & memperbaiki jalan menuju kawasan strategis, lalu membangun listrik pedesaan dan perkotaan, lalu membangun rumah layak huni, lalu meningkatkan infrastruktur dasar daerah terisolir dan daerah perbatasan, kemudian dengan pemenuhan akses air bersih/minum bagi masyarakat, kemudian bantuan keuangan provinsi untuk desa dan kabupaten/Kota, lalu meningkatkan peran CSR dalam pembangunan serta Mengembangkan kerjasama antar daerah.
4. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Dengan cara Bantuan peremajaan kelapa sawit, kelapa dan karet, lalu dengan bantuan budidaya ikan tawar dan perikanan laut, kemudian bantuan permodalan UKM, lalu bantuan untuk keluarga miskin, lalu mengembangkan produk unggulan desa/kecamatan serta membangun pasar online riau (Riau E-Commerce).
5. PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA
Dengan cara pelatihan kewirausahaan bagi generasi muda, lalu membangun wadah ekonomi kreatif Riau (Riau creative HUB), lalu mendirikan UPT BLK (Balai Latihan Kerja) serta mengembangkan kawasan Industri.
6. PEMBANGUNAN KEAGAMAAN
Dengan cara membangun Quran Centre di Pekanbaru, Pengelolaan Zakat di Kabupaten/Kota serta Membina kerukunan umat beragama.
7. PEMBANGUNAN PARIWISATA DAN BUDAYA
Dengan cara Membangun desa wisata, lalu menjadikan Riau sebagai destinasi wisata nasional, lalu dengan Menyelenggarakan festival seni & budaya bertaraf nasional & internasional, lalu dengan mengembangkan wisata olahraga (sport tourism) bertaraf nasional & internasional.
8. PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG BAIK BEBAS KKN
Dengan Cara Pelayanan terpadu satu pintu dengan menerapkan sistem perizinan online terintegrasi, lalu dengan pelayanan publik online menuju Riau Smart city, lalu dengan menandatangani pakta integritas anti KKN serta menyediakan sistem pengaduan masyarakat.
Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menggelar Rapat Paripurna, dalam rangka penyampaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Syamsuar-Edy Natar Nasution dalam masa bakti 2019-2024, Senin (11/3/2019).
Rapat paripurna ini, dipimpin oleh Ketua DPRD Riau Hj Septina Primawati bersama Wakil Ketua, Serta Anggota DPRD Riau.
Dia berharap agar visi dan misi yang disampaikan Syamsuar-Edy bisa dilaksanakan. Serta apa yang menjadi komitmen benar-benar bisa menjadi pedoman dan kemudian dapat diwujudkan. "Harapan kami agar visi-misi yang disampaikan bapak Syamsuar-Edy bisa dilaksanakan," tutur Politisi Partai Golkar ini.
Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar membuka sambutannya dengan mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat Riau. Sebab telah mempercayakan dirinya untuk menjadi pemimpin daerah pada Periode 2019-2024.
Pada sambutannya, Syamsuar menjelaskan permasalahan yang terjadi di Riau saat ini dari segi pembangunan yakni masih terdapatnya kesenjangan kualitas sumber daya manusia antar kabupaten/kota di Provinsi Riau. "Yang mana hal tersebut diukur dari capaian IPM kabupaten/kota yg IPMnya berada dibawah rata-rata provinsi (71,79)," sebut Syamsuar.
Kemudian, kata Syamsuar permasalahan pembangunan lainnya adalah masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar bagi masyarakat. Yakni mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan. Terbatasnya akses air bersih dan air minum, air limbah dan sampah yang belum terkelola dengan baik dan persoalan elektrifikasi.
"Tak cuma itu indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Riau juga terendah di Sumatera dan masuk dalam kategori sangat kurang. Ini disebabkan oleh menurunnya daya dukung dan daya tampung ekosistem air, tanah dan udara," jelasnya.
Selain itu, Syamsuar mengatakan permasalahan lain ialah masih tingginya tingkat abrasi di wilayah pesisir dan sungai terutama di Pulau Bengkalis, Pulau Rangsang dan Pulau Rupat yang berhadapan dengan selat Malaka karena gelombang laut yang begitu besar pada musim tertentu.
"Selain yang saya sebutkan juga masih terdapatnya permasalahan tapal batas antar kabupaten/kota yang masih belum terselesaikan," ucap mantan Bupati Siak tersebut.
Dia menambahkan, persoalan lainnya yakni rendahnya pertumbuhan ekonomi provinsi Riau periode 2011-2017 mengalami penurunan. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Masih rendahnya ketahanan pangan daerah. Masih rendahnya pengelolaan potensi budaya melayu dan pariwisata serta masih rendahnya kinerja ASN dan pelayanan publik.
"Dari permasalahan yang dirumuskan maka visi dan misi kami tahun 2019-2024 terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia," katanya.
Maka dengan begitu, lanjut Syamsuar untuk mewujudkan visi dimaksud dirumuskan beberapa misi. Yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang beriman berkualitas dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya.
Kemudian, mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang eklusif, mandiri dan berdaya saing. Mewujudkan budaya melayu sebagai payung negeri melayu. Dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
Syamsuar menambahkan demi mencapai masing-masing misi tersebut diperlukan strategi dan arahan yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan berdaya saing. Selanjutnya peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar san pembangunan berwawasan lingkungan.
"Tak cuma itu, peningkatan produktivitas sektor unggulan yang berdaya saing juga menjadi strategi. Misalnya dalam mengoptimalkan wilayah pusat pertumbuhan industri , kawasan industri dan sentra industri. Lalu peningkatan penerapan budaya melayu dan pengembangan pariwisata. Kemudian peningkatan tata kelola pemerintah berbasis teknologi," urainya.
Kemudian Syamsuar menyebutkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Riau 2019-2024 akan dituangkan dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019-2024 sebagai acuan pelaksanaan pembangunan 5 tahun kedepan dan akan disampaikan kepada DPRD untuk ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat 6 bulan setelah dilantik sebagaiamana ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. (Advertorial)
###
