× Home Otonomi Pendidikan Ekonomi Nasional Olahraga Teknologi Hukum Lingkungan Religion Kesehatan Politik Kampus Pekanbaru Rokan Hulu Rokan Hilir Kampar Kuansing Pelalawan Bengkalis Indragiri Hilir Indragiri Hulu Meranti Siak Dumai
Bapenda Kota Pekanbaru Perpanjang Stimulus PBB-P2 Hingga Desember 2020

pekanbaru | 0000-00-00, 09 Oktober 2020

Bapenda Kota Pekanbaru Perpanjang Stimulus PBB-P2 Hingga Desember 2020

UTUSANRIAU.CO, PEKANBARU - Untuk memaksimalkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru memperpanjang jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jika sebelumnya jatuh tempo pertanggal 31 September 2020, diperpanjang waktunya hingga hingga bulan Desember 2020 mendatang. Masyarakat diminta untuk bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan perpanjangan yang diberikan ini.

Adanya stimulus ini untuk memberi keringanan kepada wajib pajak daerah. Pemberian keringanan ini pasca pandemi Covid-19 melanda.

Kepala Bapenda kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, STTP, M.Si/ sumber foto Internet

"Kami mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk memanfaatkan stimulus ini," papar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, Jumat (09/10/2020).

Stimulus ini tidak berlaku setelah masa keringanan berakhir. Pembayaran pajak daerah kembali normal setelah Desember 2020 mendatang."Kalau seharusnya bayar Rp100 juta, ya tetap bayar Rp100 juta. Kalau sekarang bayarnya masih ada stimulus,"terangnya.

Zulhelmi mengajak masyarakat untuk memanfaatkan keringanan membayar PBB sektor perkotaan di Kota Pekanbaru selagi masih dibuka kesempatan untuk mendapat keringanan. Ada lima kelompok atau kategori WP yang mendapat stimulus pada objek PBB ini.

Pertama WP dengan kategori berpenghasilan rendah yang memiliki lahan atau disebut buku I dengan nilai pajak Rp100 ribu kebawah. Ada 170 ribu warga Kota Pekanbaru yang ada pada kategori tersebut.

"Pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tersebut, maka PBB nya ditanggung oleh pemerintah atau kita beri stimulus 100 persen," ujar Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin.

Kedua, pada kategori masyarakat pra menengah atau disebut buku II dengan nilai pajak Rp100 - 500 ribu diberi stimulus 50persen. Ketiga pada kategori masyarakat menengah atau disebut buku III dengan nilai pajak Rp500 - 2 juta diberi stimulus 25 persen.

Lalu pada kategori masyarakat mampu atau disebut buku IV dengan nilai pajak Rp2-5 juta diberi stimulus 20 persen, dan kategori pelaku bisnis atau disebut buku V dengan nilai pajak Rp5 juta keatas diberi stimulus 15 persen.

"Jadi semua diberi stimulus sesuai dengan Perwako 114 yang mengatur stimulus khusus PBB," ungkapnya.

Selain itu juga ada relaksasi pajak terhadap objek pajak hotel dan restoran. Ada pemutihan pajak, hapus denda, tunda pembayaran, hingga angsur pembayaran yang diatur dalam Perwako  terkait relaksasi pajak.

Perpanjangan pembayaraan pajak PBB tersebut sesuai dengan surat keputusan Walikota Pekanbaru nomor 114 tentang mengatur stimulus khusus PBB perkotaan tahun pajak 2020.

Sumber Foto : UTUSANRIAU.CO

"Sebelumnya Ya, kita perpanjang untuk pembayaran PBB hingga tanggal 30 September 2019 mendatang. Sekarang Stimulus Pemabayaran PBB di perpanjang lagi hingga Desember 2020 sudah sesuai dengan surat keputusan dari walikota Pekanbaru," jelas Zulhelmi Arifin.

"Untuk itu kami imbau kepada masyarakat agar dapat membayar pajak sesuai dengan jatuh tempo yang telah kami berikan, sehingga terhindar dari denda," imbuhnya.

Disebutkannya, untuk tempat pembayaran pajak PBB masyarakat tidak perlu repot lagi datang ke kantor Bapenda Pekanbaru di Jalan Teratai. Karena wajib pajak sudah bisa bayar melalui Bank Riau Kepri, BNI, BJB atau Indomaret dan Alfamart, Tokopedia dan buka  playstore melalui aflikasi smartpbb. 

"Maka dari itu, kita imbau segeralah bayar pajak PBB ke tempat yang terdekat. Karena pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tentunya untuk pembangunan Kota Pekanbaru," pajak lunas, pembangunan tuntas,"pungkasnya.

Untuk diketahui PBB adalah salah satu pajak yang ada di Indonesia. Menurut pengertiannya adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah atas tanah dan bangunan dimana dasar pengenaan pajak tersebut berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Sementara, NJOP adalah harga rata-rata jual beli yang diperoleh dari harga objek lain yang sejenis, NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan
ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan untuk pembayaran PBB. Sejak tahun 2014, pemerintah pusat melalui Direktoral Jendral Pajak telah mengalihkan pembayaran

PBB yang kini ditanggungjawabi oleh Bapenda Kota Pekanbaru yang berada di tiap daerah, namanya pun kini berubah menjadi PBB-P2. Bappenda Kota Pekanbaru yang bertugas untuk mengumpulkan PBB dari tiap wajib pajak. 

Pajak merupakan sumber penghasilan Negara. Dimana uang pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Nah, dengan rutin membayar pajak pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit lebih mudah terealisasi.

Maka dari itu, dengan rutin membayar pajak dapat membuat masyarakat merasa bahagia, karena semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Jadi jangan malas bayar pajak daerah ya, karena pajak daerah gunanya juga adalah untuk pembangunan daerah kita masing-masing. Jika ingin daerah kita semakin maju, maka wajib pajak tak boleh malas ataupun lalai dalam bayar pajak ! "Pajak Lunas ....Pembangunan Tuntas.***Adv/red