×
Beberapa Rekomendasi DPRD, LKPJ Bupati Rohul Tentang APBD  TA. 2021Rekomendasi oleh DPRD 

otonomi | Jumat, 5 Agustus 2022

Beberapa Rekomendasi DPRD, LKPJ Bupati Rohul Tentang APBD  TA. 2021

UTUSANRIAU.CO, ROKAN HULU - Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati Rokan Hulu(Rohul)tentang APBD  2021  ke DPRD diberikan beberapa Rekomendasi oleh DPRD.Hal ini terlihat pada Paripurna   yang di gelar Kamis (4/08/2022)di ruang Paripurna DPRD Rohul. 

Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Rohul Novli Wanda Ade Putra, ST.M.Si bersama Wakil ketua Andrizal dihadiri Bupati Rokan Hulu H.Sukiman, Sekretaris Daerah, dan para Kepala Badan  Dinas, dan Kantor  Dilingkungan Pemerintah Daerah Rohul .

Pada paripurna yang diawali dengan penyampaian laporan dari hasil pembahasan Badan Anggaran (BANGGAR) tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Th.2021 yang di sampaikan oleh Juru Bicara Banggar Riyomi Irsan

Dimana dari  penyampaian juru bicara tersebut  adanya saran dan masukan serta 12 rekomendasi yang diajukan pada Pemerintah daerah untuk kemajuan Rokan Hulu dan peningkatan pendapatan daerah. 

Riomi  juga  berharap kepada Ketua DPRD Rokan Hulu melalui Paripurna ini agar Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Rokan Hulu tahun 2021 disahkan menjadi peraturan Daerah dan agar semua orang mengetahuinya dan dimasukkan ke dalam lembaran Daerah.

Bupati Rokan Hulu H.Sukiman Dalam sambutannya mengatakan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dewan atas disetujuinya  Ranperda tersebut. 

Terkait salah satu rekomendasi yang disampaikan juru bicara Banggar tentang peningkatan PAD Bupati menyampaikan bahwa mulai saat ini akan dilakukan sistem jemput bola terutama bagi perusahaan yang belum menunaikan pajak nya.

Bupati Rokan Hulu H.Sukiman sangat menyambut baik rekomendasi yang disampaikan Banggar dan akan menindaklanjuti demi menjadikan Kabupaten Rokan Hulu yang lebih maju.

Ditempat terpisah,Ketua DPRD Rohul Novli Wanda Ade Putra mengungkapkan bahwa terkait adanya beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah yakni  salah satunya persoalan sektor PAD dimana DPRD bermaksud untuk mendorong sebagai bentuk evaluasi dari kerja Pemerintah agar dalam perencanaan merencanakan pendapatan tersebut lebih teliti.

"Kami sampaikan lebih teliti sebab di beberapa poin pendapatan itu ada yang melebihi target dan ada yang tidak mencapai target, terkait yang melebihi target bisa juga merupakan sebuah prestasi akan tetapi juga bisa menjadi hal yang belum pas dalam membuat sebuah perencanaan pendapatan, inilah makanya kami memberikan masukan kepada pemerintah untuk lebih teliti dalam menetapkan ataupun mengajukan kepada DPRD terhadap analisa potensi PAD tersebut" ujar Wanda.

Wanda  berharap bahwa Evaluasi tersebut bisa optimal agar pendapatan daerah tersebut bisa di optimalkan.****Adv