Latest Posts

Dari Riau, WALHI Dorong Perlindungan Hutan, Masyarakat Adat, dan Masa Depan Indonesia

Fri, 21 Aug 2026 22:53:07 +0700

UTUSAN RIAU.CO. PEKANBARU – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) resmi membuka rangkaian Pekan Rakyat Lingkungan Hidup (PRLH) dan Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) 2026 di Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Jumat (21/8/2026). Mengusung tema "Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis", forum nasional ini menjadi ruang konsolidasi masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, komunitas, pejuang lingkungan, akademisi, pemerintah, serta berbagai elemen masyarakat untuk merumuskan langkah pemulihan lingkungan yang berkeadilan.

Kegiatan yang berlangsung pada 21–23 Agustus 2026 itu menempatkan Provinsi Riau sebagai pusat pembahasan isu-isu strategis lingkungan hidup. Riau dinilai menjadi daerah yang merepresentasikan berbagai tantangan ekologis nasional, mulai dari kerusakan gambut, kebakaran hutan dan lahan, abrasi pesisir, hilangnya mangrove, hingga persoalan ruang hidup masyarakat adat yang terus menghadapi tekanan akibat eksploitasi sumber daya alam.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even Sembiring, mengatakan tema yang diangkat lahir dari kondisi Indonesia yang tengah menghadapi krisis ekologis serius. Menurutnya, pemulihan Indonesia tidak cukup dimaknai sebagai memperbaiki kerusakan setelah bencana terjadi, tetapi harus dimulai dengan menghentikan sumber-sumber kerusakan, mengembalikan hak masyarakat, mengakui wilayah adat, dan memastikan kerusakan serupa tidak terus berulang.

"Indonesia butuh dipulihkan, butuh dikuatkan, butuh bangkit dalam situasi krisis yang luar biasa," tegas Boy.
Ia menjelaskan, konsep keadilan ekologis tidak hanya berbicara mengenai hak manusia, tetapi juga mengakui hak lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak-hak alam (the rights of nature).

Menurutnya, bumi bukan sekadar objek eksploitasi, melainkan sumber kehidupan yang harus dihormati dan dijaga demi keberlangsungan generasi mendatang. Nilai tersebut, kata Boy, sejatinya telah lama hidup dalam pengetahuan masyarakat Nusantara.

Nilai-nilai tersebut turut diperkuat oleh Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR). Dalam sambutannya, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil mengutip falsafah Melayu yang menegaskan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Ungkapan "Kalau makan jangan menghabiskan, kalau minum jangan mengeringkan" menjadi pengingat bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana tanpa menghilangkan keseimbangan ekosistem yang menjadi penopang kehidupan.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau, Eko Yunanda, menegaskan bahwa berbagai persoalan lingkungan di Riau berakar pada tata kelola sumber daya alam yang belum sepenuhnya berpihak pada keberlanjutan. Ia berharap Pekan Rakyat Lingkungan Hidup menjadi momentum mengevaluasi arah pembangunan agar lebih mengutamakan perlindungan ekosistem, masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan, penyandang disabilitas, hingga generasi muda.
"Kita membutuhkan kebijakan yang tidak hanya baik di atas kertas, tetapi mampu menghentikan kerusakan, memulihkan ekosistem, serta melindungi masyarakat agar generasi mendatang tidak mewarisi kerusakan yang kita ciptakan hari ini," ujar Eko.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa masyarakat adat harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam pembangunan. Menurutnya, pengakuan terhadap masyarakat adat harus dilakukan sebelum negara mengambil keputusan terkait pemanfaatan ruang hidup mereka. Ia juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam setiap proses perencanaan pembangunan.

Bima menambahkan, masyarakat adat merupakan penjaga utama alam (custodian of nature) yang memiliki pengetahuan lokal dan praktik pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Karena itu, pemerintah didorong membangun proses co-creation, yakni merancang, melaksanakan, dan mengawal pembangunan bersama masyarakat, bukan sekadar menjadikan mereka objek kebijakan.

Sementara itu, Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau tengah mengembangkan sistem yang menghubungkan keberhasilan menjaga ekosistem gambut dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, desa, masyarakat adat, komunitas lokal, dan kelompok perhutanan sosial harus memperoleh manfaat ekonomi dari keberhasilan menjaga kawasan bebas api serta memulihkan lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat, menyatakan berbagai gagasan yang lahir dari gerakan masyarakat sipil akan menjadi masukan penting dalam penyusunan kebijakan nasional, termasuk pengendalian perubahan iklim yang berkeadilan. Ia menegaskan bahwa agenda lingkungan harus mampu menghadirkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memastikan ekosistem pulih secara berkelanjutan.

Melalui Pekan Rakyat Lingkungan Hidup dan Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup 2026, WALHI berharap lahir rekomendasi strategis yang memperkuat perlindungan hutan dan gambut, memperbaiki tata kelola perizinan, memperkuat pengakuan wilayah adat, mendorong penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta memastikan masyarakat memiliki ruang yang bermakna dalam menentukan arah pembangunan. Dari Balai Adat Melayu Riau, pesan kuat disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa pemulihan ekologis hanya dapat terwujud jika pembangunan berjalan seiring dengan perlindungan alam, penghormatan terhadap masyarakat adat, dan keadilan bagi seluruh generasi Indonesia.***rls/Ep

Pemkab Bengkalis Hibahkan Aset Rp3,3 Miliar untuk Dukung RRI Jangkau Wilayah 3T

Fri, 21 Aug 2026 21:57:19 +0700

Bengkalis - Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus memperkuat sinergi dengan Radio Republik Indonesia (RRI). Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui penyerahan hibah aset senilai sekitar Rp3,3 miliar kepada RRI berupa tanah, bangunan, dan kendaraan dinas.

Penandatanganan naskah hibah dan berita acara penyerahan aset berlangsung di Gedung RRI Pusat, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 4 dan 5, Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Bengkalis Kasmarni bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Bupati Bengkalis disambut Direktur Utama LPP RRI yang diwakili Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum Dedi Suparman. Turut hadir Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha (LPU) Yonas Markus, Dewan Pengawas LPP RRI Pusat, serta Kepala RRI Pekanbaru Agung Prasatya Rosihan Umar.

Bupati Bengkalis Kasmarni mengatakan, penyerahan aset tersebut merupakan bentuk kepedulian dan dukungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik.

Menurutnya, Pemkab Bengkalis berharap dukungan tersebut dapat memperkuat peran RRI dalam memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya hingga ke wilayah pelosok dan kawasan terluar Kabupaten Bengkalis.

“Penyerahan aset ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mendukung keberadaan RRI. Kami berharap siaran RRI dapat menjangkau seluruh pelosok, termasuk wilayah 3T yang ada di Kabupaten Bengkalis,” ujar Kasmarni.

Kasmarni juga berharap sinergi antara Pemkab Bengkalis dan RRI terus ditingkatkan sehingga masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah terpencil tetap mendapatkan akses informasi yang berkualitas.

Sementara itu, Direktur SDM dan Umum LPP RRI Dedi Suparman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis atas niat baik dan dukungan yang diberikan melalui hibah aset tersebut.

Ia menegaskan, RRI akan berupaya memanfaatkan dukungan tersebut untuk memperkuat pelayanan penyiaran, khususnya bagi masyarakat Bengkalis yang berada di wilayah perbatasan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis atas niat baik dan dukungan yang diberikan kepada RRI. Ke depan, kami akan berupaya agar RRI, khususnya di Bengkalis, dapat menjangkau wilayah-wilayah perbatasan dengan program yang lebih dekat dengan masyarakat,” kata Dedi Suparman.

Kepala RRI Pekanbaru Agung Prasatya Rosihan Umar turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Ia menyebut perjuangan untuk memperkuat keberadaan RRI di Bengkalis telah dilakukan sejak 2013 dan akhirnya dapat terealisasi pada masa kepemimpinan Bupati Kasmarni.

“Perjuangan ini sudah dimulai sejak 2013 dan alhamdulillah dapat terwujud pada masa kepemimpinan Ibu Bupati Kasmarni. Kami tentu sangat berterima kasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis,” ujar Agung.

Agung juga menyatakan akan menindaklanjuti upaya penguatan kelembagaan RRI di Bengkalis, termasuk memperjuangkan agar RRI SP Bengkalis dapat berkembang menjadi satuan kerja tersendiri.

Penandatanganan naskah hibah dan berita acara tersebut berlangsung lancar. Kedua pihak juga saling memberikan masukan untuk memperkuat sinergi, dengan harapan RRI tetap mampu menjalankan perannya sebagai media informasi sekaligus pemersatu bangsa. ** rls

Jikalahari Desak Kapolda Riau Buktikan Green Policing, Usut Tuntas Korporasi yang Terlibat Karhutla

Fri, 21 Aug 2026 19:02:41 +0700

UTUSAN RIAU.CO, PEKANBARU - Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mendesak Kapolda Riau Irjen Pol. Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum. untuk membuktikan komitmen program Green Policing melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk apabila ditemukan dugaan keterlibatan korporasi. Menurut Jikalahari, upaya penanganan karhutla tidak cukup hanya memadamkan api, tetapi juga harus diikuti penyelidikan menyeluruh terhadap penyebab kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab.

Program Green Policing yang diperkenalkan Polda Riau sejak April 2025 disebut sebagai pendekatan yang mengintegrasikan penegakan hukum dengan perlindungan lingkungan hidup. Konsep tersebut digagas untuk menjawab berbagai persoalan ekologis di Riau, seperti deforestasi, karhutla, dan konflik pengelolaan sumber daya alam, melalui pendekatan yang berorientasi pada keberlanjutan.

Wakil Koordinator Jikalahari, Arpiyan Sargita, Jumat 21 Agustus 2026 menyatakan publik kini menunggu implementasi nyata dari program tersebut. Menurutnya, setiap lokasi kebakaran yang telah dipadamkan perlu diamankan dan disegel sebagai bagian dari proses penyelidikan guna mengetahui status lahan, penyebab kebakaran, pihak yang menguasai lokasi, serta kemungkinan adanya pelanggaran hukum.

Pernyataan itu disampaikan setelah Kapolda Riau bersama personel gabungan melakukan patroli udara dan pemantauan karhutla di wilayah Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Kamis (20/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, Kapolda menegaskan bahwa penanganan karhutla memerlukan sinergi TNI-Polri, pemerintah daerah, BPBD, Manggala Agni, dunia usaha, dan masyarakat.

Jikalahari berpendapat keterlibatan dunia usaha juga perlu disertai mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban hukum apabila kebakaran terjadi di wilayah yang berada dalam penguasaan atau izin perusahaan.

Berdasarkan analisis Jikalahari menggunakan data citra satelit Suomi NPP–VIIRS periode Januari hingga Agustus 2026, tercatat 3.972 hotspot di Provinsi Riau. Dari jumlah tersebut, sekitar 78 persen berada di lahan gambut, sedangkan sekitar 20 persen atau 798 hotspot terdeteksi berada di dalam kawasan konsesi, baik konsesi hutan tanaman industri maupun perkebunan kelapa sawit.

Data tersebut menjadi dasar organisasi tersebut untuk meminta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap lokasi-lokasi yang dimaksud.

Jikalahari juga mengingatkan bahwa pada Agustus 2025 pihaknya pernah menyampaikan laporan kepada Polda Riau mengenai dugaan tindak pidana karhutla yang melibatkan sejumlah korporasi. Menurut organisasi tersebut, hingga kini proses hukum yang diharapkan belum menunjukkan adanya penetapan tersangka korporasi, sehingga mereka meminta penanganan perkara dilakukan secara lebih transparan dan menyeluruh sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pernyataannya, Jikalahari mendesak aparat penegak hukum mengubah pola penanganan karhutla, tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mengedepankan penyelidikan terhadap penyebab kebakaran, pemeriksaan pemegang izin, serta penegakan hukum apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran. Organisasi tersebut menegaskan bahwa seluruh proses harus dilakukan berdasarkan alat bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.

Melalui pernyataan resminya, Jikalahari mengajukan tiga tuntutan utama kepada Polda Riau, yakni menyegel dan mengamankan lokasi karhutla setelah proses pemadaman untuk kepentingan penyelidikan, memeriksa pihak yang menguasai atau memiliki izin di lokasi kebakaran beserta penyebabnya, serta menindak secara hukum setiap pihak, termasuk korporasi, apabila berdasarkan hasil penyidikan terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hingga saat ini, proses penegakan hukum terhadap dugaan kasus-kasus tersebut tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.****rls/Ep

KKSSI Hadiri Pembukaan KNLH WALHI 2026, Perkuat Sinergi Adat untuk Keadilan Ekologis di Tanah Melayu

Fri, 21 Aug 2026 19:00:50 +0700

UTUSAN RIAU.CO, PEKANBARU – Perwakilan Kekerabatan Kesultanan Siak Sri Indrapura (KKSSI) menghadiri pembukaan Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) WALHI 2026 yang digelar di Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Pekanbaru, Jumat (21/8/2026). Kehadiran KKSSI menjadi wujud dukungan lembaga adat terhadap upaya memperkuat pelestarian lingkungan dan mendorong terwujudnya keadilan ekologis di Indonesia.

Delegasi KKSSI dipimpin langsung oleh Dato' Abulizar, didampingi jajaran pengurus, yakni Datuk Bandar, Datuk Setiausaha, dan Datuk Bentara. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen Kesultanan Siak untuk terus berperan aktif dalam berbagai forum yang membahas pelestarian lingkungan hidup serta perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Selain mengikuti agenda utama KNLH WALHI 2026, rombongan KKSSI turut menyaksikan pembukaan Gelar Budaya dan mengunjungi Pasar Rakyat yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan. Pasar Rakyat menampilkan beragam produk unggulan UMKM, hasil karya komunitas, serta berbagai potensi ekonomi kreatif dari sejumlah daerah yang mengedepankan konsep ramah lingkungan.

Di sela-sela kegiatan, Dato' Abulizar juga melakukan silaturahmi dan berbincang hangat dengan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR, sekaligus mengabadikan momen kebersamaan sebagai simbol eratnya hubungan antar-lembaga adat dalam menjaga nilai budaya dan kelestarian alam di Bumi Melayu.

Sementara itu, Tim KKSSI Wilayah Rupat memanfaatkan momentum tersebut untuk berdiskusi singkat dengan Kapolda Riau dan Dato' Lembaga Dr. Elviriadi, M.Si. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu lingkungan hidup di daerah, termasuk perkembangan advokasi yang dilakukan di Desa Darul Aman bersama Solidaritas Masyarakat Kelurahan Batu Panjang, Kelurahan Tanjung Kapal, dan Desa Darul Aman.

Dialog tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga adat, pemerintah, aparat keamanan, akademisi, dan organisasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperjuangkan hak-hak ekologis masyarakat.
Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci menghadapi berbagai tantangan kerusakan lingkungan yang semakin kompleks.

Kehadiran KKSSI dalam KNLH WALHI 2026 menjadi bukti bahwa lembaga adat tetap memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Melalui semangat "Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis", seluruh elemen bangsa diharapkan terus memperkuat kerja sama demi menjaga kelestarian alam, melindungi ruang hidup masyarakat, serta mewariskan lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang.****rls/ EP

Reses Tahap II, Warga Serusa Keluhkan Debu Jalan ke DPRD Rohil

Fri, 21 Aug 2026 18:14:43 +0700

BAGANSIAPIAPI - Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dari Fraksi PKB, Muhammad Syah Padri, ST, M.I.Kom, melaksanakan Reses Tahap II di dua titik, yakni Kepenghuluan Serusa dan Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Jumat (21/8) siang.

Reses ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada wakil rakyat sesuai daerah pemilihan.

Datuk Penghulu Serusa, Jumino, mewakili masyarakat menyampaikan keluhan utama terkait kondisi jalan lintas Serusa menuju Kecamatan Sinaboi yang belum diaspal. Menurutnya, debu dari kendaraan yang melintas setiap hari masuk ke rumah warga sehingga menimbulkan ketidaknyamanan.

"Tiap hari masyarakat menyapu membersihkan debu yang masuk ke rumah akibat mobilitas kendaraan dari Bagansiapiapi–Sinaboi," ujar Jumino.

Ia berharap agar pemerintah daerah segera mengaspal jalan tersebut sehingga masyarakat tidak lagi terganggu oleh debu beterbangan. "Harapan kami, jalan lintas Serusa bisa secepatnya diaspal agar debu tidak masuk ke rumah warga," tambahnya.

Menanggapi hal itu, Muhammad Syah Padri menegaskan bahwa kedatangannya dalam reses merupakan amanat undang-undang untuk menjumpai konstituen. Reses Tahap II ini berlangsung selama lima hari, mulai 21 hingga 25 Agustus 2026, dengan fokus mendengar langsung aspirasi masyarakat.

Syah Padri mengakui bahwa masalah pembangunan, khususnya di daerah pesisir, menjadi perhatian serius meski terkendala keterbatasan anggaran. "Semangat pembangunan tetap ada, namun karena anggaran terbatas, beberapa program harus tertunda," jelasnya.

Selain masalah jalan, masyarakat juga mengusulkan penerangan jalan umum untuk mengurangi risiko kecelakaan dan tindak kriminalitas. Kerusakan jalan menuju Sinaboi disebut sudah parah, sehingga debu berterbangan dan mengganggu kenyamanan warga.

Syah Padri berjanji akan berkoordinasi dengan pihak PUPR Provinsi agar perbaikan jalan bisa secepatnya dilakukan. Sementara untuk penerangan jalan, ia akan meminta Dinas Perhubungan melakukan pengecekan di titik-titik rawan kecelakaan dan kriminalitas. (zal)

BPR Rohil Serahkan Hadiah Utama Simaris, Wartini Raih Sepeda Motor Scoopy

Fri, 21 Aug 2026 18:13:41 +0700

BAGANSIAPIAPI - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rohil kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung masyarakat melalui program Simpanan Arisan Masyarakat (Simaris). Pada periode pertama, hadiah utama berupa satu unit sepeda motor Honda Scoopy berhasil dimenangkan oleh Wartini, warga Labuhan Tangga Besar, Kecamatan Bangko.

Hadiah langsung diserahkan oleh Bupati Rohil, H.Bistamam didampingi direktur Utama BPR Rohil, Wan Muhammad Kudri dan disaksikan oleh jajaran manajemen BPR Rohil.

Direktur Utama BPR Rohil, Wan Muhammad Kudri, menyampaikan bahwa program Simaris merupakan inovasi untuk memberikan keuntungan ganda bagi masyarakat.

"Program ini bukan hanya menabung, tetapi juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik. Uang yang disimpan tidak berkurang, malah bertambah,” ujarnya.

Ia menegaskan, periode pertama ini menjadi langkah awal yang akan dilanjutkan dengan periode kedua, dengan hadiah lebih beragam. Hadiah pada periode berikutnya mencakup sepeda listrik, kulkas, mesin cuci, hingga hadiah utama berupa sepeda motor Yamaha NMAX.

“Kami ingin masyarakat semakin semangat mengikuti Simaris. Hadiah yang kami siapkan bukan hanya hiburan, tetapi juga kebutuhan rumah tangga,” tambahnya.

Program Simaris sendiri mewajibkan peserta membayar iuran sebesar Rp200 ribu per bulan selama 24 bulan.Pengundian dilakukan pada bulan ke-10, ke-20, dan ke-30, dengan hadiah yang semakin besar di setiap tahapannya.

Pada bulan ke-10, peserta berkesempatan mendapatkan televisi, Bulan ke-20, hadiah berupa sepeda listrik disiapkan untuk pemenang. Sementara pada bulan ke-30, hadiah utama berupa sepeda motor Yamaha NMAX akan menjadi rebutan.

Wan Muhammad Kudri menekankan bahwa program ini dirancang agar masyarakat tidak merasa terbebani. "Iuran yang dibayarkan tetap menjadi tabungan. Jadi tidak ada kerugian, justru ada peluang besar untuk mendapatkan hadiah," jelasnya.

Ia mengajak seluruh masyarakat Rokan Hilir untuk ikut serta dalam program Simaris."Mari bersama-sama kita ikuti program ini. Selain menabung, kita juga berkesempatan meraih hadiah," katanya.

Wartini, pemenang hadiah utama periode pertama, mengaku sangat bersyukur atas keberuntungan yang diraihnya. “Alhamdulillah, tanpa mimpi apa-apa saya bisa mendapatkan sepeda motor ini. Terima kasih kepada BPR Rohil atas program Simaris,” ungkapnya.

Ia berharap program ini terus berlanjut agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.Kehadiran Simaris dinilai mampu meningkatkan budaya menabung sekaligus memberikan hiburan melalui sistem undian.

Dengan semangat kebersamaan, BPR Rohil berharap Simaris menjadi program unggulan yang mendukung kesejahteraan masyarakat Rokan Hilir ke depan. (zal)

Kapolres Pelalawan Pimpin Sertijab Kasat Lantas, Tegaskan Komitmen Tingkatkan Pelayanan kepada Masyarakat

Fri, 21 Aug 2026 14:00:55 +0700

UTUSAN RIAU.CO, PELALAWAN – Polres Pelalawan menggelar Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) pejabat di lingkungan Polres Pelalawan pada Jumat (21/8/2026) pukul 07.30 WIB. Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Apel Polres Pelalawan itu dipimpin langsung oleh Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, S.I.K. selaku Inspektur Upacara dan berlangsung khidmat serta penuh semangat pengabdian.

Pelaksanaan sertijab mengacu pada Keputusan Kapolda Riau Nomor KEP/617/VII/2026 tanggal 29 Juli 2026 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Riau. Upacara turut dihadiri Ketua Bhayangkari Cabang Pelalawan Ny. Evi John, Wakapolres Pelalawan, para Pejabat Utama (PJU), Kapolsek jajaran, Bhayangkari, serta seluruh personel Polres Pelalawan.

Dalam kesempatan tersebut, jabatan Kasat Lantas Polres Pelalawan resmi diserahterimakan dari AKP Tatit Rizkyan Hanafi, S.T.K., S.I.K. kepada AKP Zahratul Aulia Harun, S.Tr.K., S.I.K. Selanjutnya, AKP Tatit Rizkyan Hanafi mendapat amanah baru sebagai Paur SI BPKB Subdit Regident Ditlantas Polda Riau.

Prosesi sertijab berlangsung sesuai tradisi kepolisian, diawali dengan pembacaan surat keputusan, pengambilan sumpah jabatan oleh Inspektur Upacara, penandatanganan berita acara serah terima jabatan, penandatanganan pakta integritas, penyampaian amanat Kapolres, hingga pembacaan doa sebagai penutup rangkaian upacara.

Dalam amanatnya, Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, S.I.K. menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang bertujuan meningkatkan profesionalisme, penyegaran organisasi, serta pengembangan karier personel.

"Mutasi adalah hal yang biasa dalam organisasi Polri sebagai bentuk penyegaran dan peningkatan kinerja. Saya berharap pejabat baru dapat segera menyesuaikan diri dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Pelalawan," ujar Kapolres.
Usai upacara yang berakhir sekitar pukul 08.15 WIB, kegiatan dilanjutkan dengan acara kenal pamit di Aula Teluk Meranti Polres Pelalawan.

Momentum tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi sekaligus memberikan penghormatan kepada pejabat lama serta menyambut pejabat baru dalam suasana penuh kekeluargaan.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Dengan hadirnya kepemimpinan baru di jajaran Satlantas, Polres Pelalawan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat keamanan, ketertiban lalu lintas, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, dan semakin dipercaya masyarakat.****rls /EP

KNLH WALHI 2026 Resmi Dibuka di Riau, Serukan Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis

Fri, 21 Aug 2026 12:12:55 +0700

USANRIAU.CO, PEKANBARU – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) resmi membuka Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) WALHI 2026 di Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Pekanbaru, Jumat (21/8/2026). Mengusung tema "Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis", agenda nasional yang berlangsung hingga 25 Agustus 2026 itu menjadi ruang konsolidasi berbagai elemen bangsa untuk memperkuat komitmen dalam memulihkan lingkungan hidup dan mendorong pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat.

Provinsi Riau ditetapkan sebagai tuan rumah berdasarkan Keputusan Dewan Nasional WALHI Nomor 005/SK/DN/WALHI/2026. Penunjukan tersebut dinilai relevan mengingat Riau merupakan salah satu daerah yang berada di garis depan berbagai persoalan ekologis nasional, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, kerusakan gambut, konflik agraria, hingga eksploitasi sumber daya alam yang berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau, Eko Yunanda, menegaskan bahwa isu lingkungan hidup bukan sekadar persoalan alam, melainkan menyangkut masa depan seluruh masyarakat. Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan hingga generasi mendatang.
"Bicara tentang lingkungan hidup sama dengan membicarakan tentang masa depan, hak individu dan semua orang, dan semua orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta keberlanjutannya harus sampai generasi yang akan datang," ujar Eko.

Ia menjelaskan, berbagai persoalan ekologis yang masih dihadapi Riau menjadi alasan kuat perlunya memperkuat gerakan penyelamatan lingkungan. Menurutnya, kerusakan ekosistem tidak hanya dipicu faktor alam, tetapi juga dipengaruhi tata kelola sumber daya alam yang belum sepenuhnya berpihak pada keberlanjutan. Karena itu, Pekan Rakyat Lingkungan Hidup diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang benar-benar mengutamakan pemulihan ekosistem dan perlindungan masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menteri Lingkungan Hidup RI Mohammad Jumhur Hidayat, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto, Kapolda Riau Irjen Pol. Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum., jajaran LAMR, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau, serta pegiat dan pemerhati lingkungan dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya perubahan paradigma pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan masyarakat adat. Ia menilai kebijakan pembangunan harus memberi ruang yang lebih besar terhadap partisipasi masyarakat, terutama masyarakat adat yang selama ini memiliki hubungan erat dengan kawasan hutan dan sumber daya alam.

Bima menegaskan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat harus menjadi bagian penting sebelum pemerintah mengambil keputusan yang menyangkut ruang hidup mereka. Menurutnya, kepala daerah memiliki peran strategis dalam menghadirkan kebijakan yang menghormati nilai budaya, melindungi wilayah adat, serta mempercepat pengakuan hukum melalui berbagai regulasi daerah.

"Bukan hanya manusia menjaga alam, tapi manusia bersatu dengan alam," tegas Bima. Ia berharap KNLH WALHI 2026 mampu menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Melalui kolaborasi tersebut, gerakan pemulihan lingkungan diharapkan tidak berhenti pada diskusi semata, melainkan menjadi langkah nyata menuju Indonesia yang lebih hijau, berkeadilan ekologis, dan berkelanjutan bagi generasi masa depan.****Rls/EP

Kapolda Riau dan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Pimpin Patroli Udara Karhutla di Pelalawan, Pastikan Penanganan Cepat di Kerumutan

Thu, 20 Aug 2026 20:16:11 +0700

UTUSAN RIAU.CO, PELALAWAN - Kapolda Riau Irjen Pol. Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum. bersama Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP. serta Kalaksa BPBD Provinsi Riau Edy Afrizal melaksanakan patroli udara untuk memantau langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau, Kamis (20/8/2026). Patroli ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam mempercepat pengendalian Karhutla sekaligus memastikan seluruh unsur penanganan bekerja secara maksimal di lapangan.

Patroli udara menyisir sejumlah titik panas (hotspot) yang terdeteksi di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, salah satu wilayah yang saat ini menjadi fokus utama penanganan Karhutla di Riau. Dari ketinggian, rombongan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai sebaran kebakaran, kondisi vegetasi, serta area yang membutuhkan penanganan segera.

Usai melakukan pemantauan dari udara, Kapolda Riau bersama Pangdam dan Kalaksa BPBD langsung turun ke lokasi kebakaran di Kecamatan Kerumutan untuk memastikan proses pemadaman berjalan efektif. Kehadiran para pimpinan di lapangan menjadi bentuk dukungan moril sekaligus memastikan koordinasi lintas instansi berjalan optimal dalam menghadapi bencana Karhutla.

Di lokasi, operasi pemadaman dilakukan secara terpadu oleh personel gabungan yang dipimpin langsung Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, S.I.K. bersama jajaran Pejabat Utama Polres Pelalawan. Turut hadir Bupati Pelalawan H. Zukri Misran, S.M., M.M., didampingi kepala dinas terkait, Kapolsek Kerumutan Iptu Budi Santoso, personel Kodim, TNI, BPBD, Manggala Agni, serta unsur perusahaan dan relawan yang bahu-membahu melakukan penyemprotan, pembasahan, dan pendinginan di area yang terbakar.

Kapolda Riau Irjen Pol. Dr. Herry Heryawan menegaskan bahwa kecepatan respons menjadi kunci utama dalam mengendalikan Karhutla. "Dari udara kita melihat sebaran titik api, tapi yang paling penting adalah tindakan cepat di darat. Begitu terdeteksi ada api, kita harus segera datang, cepat memadamkan, dan memastikan api tidak kembali menyala. Karhutla adalah tanggung jawab kita bersama, tidak bisa ditangani sendiri-sendiri," tegasnya.

Senada dengan itu, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo menekankan pentingnya sinergi seluruh unsur dalam menghadapi ancaman Karhutla. Menurutnya, tidak ada sekat antara TNI, Polri, pemerintah daerah maupun instansi lainnya saat bertugas di lapangan. "Personel kita berada di garis depan menghadapi panas dan asap. Kehadiran pimpinan di lokasi bertujuan memastikan seluruh dukungan tersedia hingga api benar-benar berhasil dipadamkan," ujarnya.

Sementara itu, Kalaksa BPBD Provinsi Riau Edy Afrizal menjelaskan bahwa patroli udara memiliki peran penting dalam menentukan prioritas penanganan. Dengan pemetaan titik api secara akurat, tim darat dapat bergerak lebih cepat melakukan pemadaman dan pendinginan sehingga potensi kebakaran meluas maupun munculnya titik api baru dapat diminimalkan.

Polda Riau bersama Polres Pelalawan, TNI, BPBD, Manggala Agni, pemerintah daerah, serta seluruh instansi terkait menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat langkah pencegahan melalui patroli rutin, deteksi dini hotspot, edukasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu menekan angka Karhutla di Riau sekaligus menjaga kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlangsungan ekosistem bagi generasi mendatang.****rls/ Ep

Karhutla di Kerumutan Ditangani Tim Gabungan, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Turun ke Lapangan

Thu, 20 Aug 2026 18:31:25 +0700

PEKANBARU — Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo bersama Forkopimda Provinsi Riau meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Lingkungan Air Kuning, Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Kamis (20/8/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi terkini sekaligus memperkuat penanganan Karhutla di lapangan.

Rombongan Forkopimda Provinsi Riau yang terdiri dari Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, Kalaksa BPBD Provinsi Riau Zulfan, serta Dansat Brimob Polda Riau Kombes Pol I Ketut Gede Adi Wibawa tiba di Lapangan Bola Desa Banjar Panjang sekitar pukul 11.00 WIB.

Setibanya di lokasi, rombongan langsung bergerak menuju kawasan Air Kuning yang menjadi titik Karhutla. Sekitar pukul 11.45 WIB, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai bersama unsur Forkopimda turun langsung melihat kondisi kebakaran sekaligus memantau proses pemadaman yang dilakukan tim gabungan Karlahut Polres Pelalawan bersama unsur terkait.

Peninjauan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan cepat, terkoordinasi, dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi petugas. Upaya pemadaman dilakukan secara bersama-sama dengan mengerahkan personel dan sumber daya dari berbagai unsur.

Di tingkat Kabupaten Pelalawan, rombongan didampingi Bupati Pelalawan H. Zukri Misran, Kapolres Pelalawan AKBP Jhon Louis Letedara, Camat Kerumutan Rusdiyanto, Danramil 15/KK Lettu Inf Febby S. Harahap, serta Kapolsek Kerumutan Iptu Budi Santoso.

Setelah meninjau lokasi dan memantau langsung proses pemadaman, rombongan kembali ke Pekanbaru. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan kondusif.

Peninjauan langsung ini menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi Karhutla, terutama melalui respons cepat, koordinasi terpadu, serta penguatan upaya pemadaman di lapangan.**rilis/pendam19

GSSB Warnai Fajar di Pekanbaru, Kasdam XIX/Tuanku Tambusai Perkuat Silaturahmi TNI-Polri dan Masyarakat

Thu, 20 Aug 2026 18:27:35 +0700

PEKANBARU — Saat langit Pekanbaru masih diselimuti gelap, Minggu (16/8/2026) sekitar pukul 04.45 WIB, suasana Masjid Wahdatul Ummah, Jalan Kamboja, Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, mulai dipenuhi jamaah. Kasdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Rudi Hermawan, S.E., M.M., bersama prajurit TNI AD, personel Brimob, anggota Polda Riau dan masyarakat mengikuti Giat Sholat Subuh Berjamaah (GSSB).

Tidak sekadar menjalankan ibadah, momentum tersebut menjadi ruang perjumpaan yang mempertemukan unsur TNI, Polri dan masyarakat dalam suasana yang khidmat. Saf-saf sholat terisi, kemudian seluruh jamaah menundukkan kepala dalam doa bersama.

Usai sholat, Kasdam XIX/Tuanku Tambusai bersama para personel melanjutkan kegiatan dengan bersilaturahmi bersama jamaah Masjid Wahdatul Ummah. Percakapan berlangsung hangat, mencairkan batas antara aparat dan masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi di tengah kehidupan sosial.

Kegiatan GSSB ini menjadi bagian dari upaya membangun kebersamaan melalui pendekatan keagamaan dan kemasyarakatan. Kehadiran TNI dan Polri di tengah warga tidak hanya memperlihatkan sinergi, tetapi juga membuka ruang komunikasi yang lebih dekat dan humanis.

“Melalui kegiatan seperti ini, kita dapat memperkuat keimanan sekaligus mempererat silaturahmi dan kebersamaan antara TNI, Polri dan masyarakat,” ujar Brigjen TNI Rudi Hermawan.

Dari masjid, pesan kebersamaan itu mengalir sederhana: menjaga persatuan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dapat tumbuh dari pertemuan, doa dan silaturahmi yang dilakukan bersama.

Seluruh rangkaian GSSB berlangsung aman, tertib, lancar dan khidmat.**rilis pendam19

BPBDPK Riau Gelar Rakor Damkar Kabupaten Kota Tingkat Provinsi

Thu, 20 Aug 2026 16:37:18 +0700

‎Pekanbaru - Dalam meningkatkan serta memperkuat sinergitas dan kolaborasi mengatasi kejadian dan bencana kebakaran di kawasan pemukiman Badan Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran (BPDBPK) Provinsi Riau menggelar rapat koordinasi (Rakor) Pemadam Kebakaran (Damkar) kabupaten kota se Provinsi Riau, Kamis (20/8/2026).
‎
‎Kegiatan rapat koordinasi damkar kabupaten kota se provinsi Riau ini buka langsung oleh Kalaksa BPBDPK Riau Edy Afrizal diwakili Sekretaris Ekadinata mengatakan, melalui Rakor Damkar se Riau ini agar semua Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) dapat membangun sinergitas dan menciptakan ketangguhan dalam penanganan musibah kebakaran pada kawasan pemukiman sehingga kerjasama dan risiko minimal kejadian tersebut bisa kita laksanakan.

‎Edy Afrizal mengingat pentingnya koordinasi dan sinergi dari Bidang Damkar kabupaten kota dalam mengatasi bencana di daerah.
‎
‎"Sebenarnya yang paling penting itu koordinasi di bidang pemadam kebakaran itu sendiri di BPBDPK di kabupaten kota. Mereka yang lebih tahu kondisi didaerah, pemetaan bencananya ada di mereka," kata Edy Afrizal, Kamis (20/8/2026).
‎
‎Oleh karena itu, Kalaksa BPBDPK Riau kembali menegaskan agar seluruh Kabid Damkar di kabupaten kota yang hadir di rakor hari ini dapat mengikuti dengan seksama sampai selesai.
‎
‎"Kalau kita khan sifatnya mendukung dan memfasilitasi kabupaten kota. Oleh karena itu, saya tegaskan kembali semua Kabid Damkar di daerah hadir di rakor. Kita perkuat sinergi, konsolidasi di daerah-daerah, dengan demikian kita bisa gerak cepat mengatasi bencana," kata Edy menutup penjelasannya.
‎
‎Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pemadam Kebakaran BPBD Riau Achmad Mulyadi mengungkapkan rapat koordinasi damkar se provinsi Riau ini pertama kali dilakukan sejak berdirinya bidang damkar di BPBDPK tahun 2024 lalu.
‎
‎Tentu pihaknya berharap setelah rakor damkar tingkat provinsi ini juga diharapkan melakasanakan rakor di kabupaten kota agar dapat mengetahui mana yang tanggung jawab dan tugas dan fungsi serta kewenangan damkar provinsi dan kabupaten kota.
‎
‎" Jadi setelah rakor ini damkar kabupaten kota juga melakukan rakor sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi kita hari ini agar dapat mengetahui kewenangan sesuai aturan yang berlaku, " Ujarnya
‎
‎Pada rapat koordinasi ini nanti juga kami akan menghasilkan sebuah rekomendasi untuk daerah serta provinsi akan dapat mendukung serta meningkatkan kinerja damkar se provinsi Riau.
‎
‎Dalam kegiatan rapat koordinasi ini hadir kepala dinas kebakaran dan kalaksa kabupaten kota se provinsi Riau dan salah satu vendor peralatan dari PT SAN Fire sekaligus menggelar demo peralatan sela rapat koordinasi berlangsung. **kim

Mayjen Krido Pramono Rayakan HUT ke-81 RI Lewat Panggung Musik “Teruslah Melangkah untuk Merah Putih”

Thu, 20 Aug 2026 11:42:50 +0700

Jakarta — Perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di lingkungan Kodam VI/Mulawarman mengambil jalur yang tak biasa. Di tengah atmosfer kemerdekaan, musik hadir bukan sekadar sebagai hiburan, melainkan sebagai medium untuk merayakan kreativitas, keberanian, dan semangat generasi penerus melalui sebuah Singing Competition bertajuk “Teruslah Melangkah untuk Merah Putih.”

Panggung tersebut mempertemukan peserta dari beragam daerah dan rentang usia, menghadirkan wajah Indonesia yang beragam dalam satu ruang pertunjukan. Bagi Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen Krido Pramono, semangat kebangsaan tidak berhenti pada seremonial, tetapi dapat diterjemahkan melalui karya dan ekspresi seni.

“Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus terus melangkah untuk memberikan yang terbaik. Tidak hanya melalui profesi di bidang militer, polisi, perusahaan atau pemerintahan, tetapi juga melalui seni dan budaya,” ujar Krido Pramono kepada awak media, Kamis, 20 Agustus 2026.

Tema “Teruslah Melangkah untuk Merah Putih” menjadi benang merah kompetisi tersebut. Krido memaknainya sebagai ajakan agar semangat kemerdekaan terus bergerak dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai slogan, tetapi sebagai energi yang melahirkan karya nyata.

Kompetisi tersebut menghadirkan jajaran juri dari latar belakang musik dan hiburan yang memiliki pengalaman panjang di panggung pertunjukan. CongQ Perwira dipercaya sebagai Ketua Dewan Juri, bersama Tiwi T2, Dodit Mulyanto, dan Shakira Idol, yang membawa perspektif berbeda dalam menilai kualitas vokal, interpretasi, penampilan, serta karakter peserta.

Menariknya, kompetisi tidak hanya mengandalkan lagu-lagu yang telah dikenal publik. Dua lagu ciptaan Krido Pramono, yakni “Terus Melangkah” dan “Cinta yang Harus Kumiliki”, turut menjadi lagu pilihan yang dibawakan para peserta.

Dari sisi musikalitas, tantangan kompetisi terasa lebih luas daripada sekadar kemampuan mencapai nada tinggi. Peserta dituntut mampu memahami karakter lagu, membangun emosi, mengolah dinamika vokal, serta menghadirkan interpretasi personal yang membuat sebuah penampilan memiliki identitas.

Keragaman peserta membuat panggung terasa seperti potret kecil perjalanan musik Indonesia. Anak-anak, remaja, hingga peserta dewasa datang membawa warna vokal, pengalaman, dan cara berekspresi masing-masing.

CongQ Perwira mengakui bahwa menentukan pemenang bukan pekerjaan sederhana. Banyak peserta tampil dengan kualitas vokal dan penguasaan panggung yang membuat proses penjurian berlangsung ketat.

Dodit Mulyanto merasakan tantangan serupa. Menurutnya, kompetisi menghadirkan banyak talenta menarik dengan keunggulan masing-masing, sehingga penilaian tidak bisa semata-mata bertumpu pada kualitas suara.

Bagi Dodit, sejumlah peserta bahkan mampu memberikan kejutan melalui improvisasi dan penghayatan yang kuat. Ketika teknik vokal bertemu dengan emosi, sebuah lagu dapat berubah menjadi pengalaman personal yang ikut dirasakan penonton dan juri.

Tiwi T2 memberikan perhatian khusus kepada peserta kategori anak-anak. Ia melihat keberanian tampil di hadapan juri dan penonton sebagai bagian penting dari proses pembentukan karakter, terlebih ketika peserta muda mampu menunjukkan persiapan yang matang.

Bagi Tiwi, para peserta cilik tidak sekadar datang untuk menyanyikan sebuah lagu. Mereka telah belajar memahami struktur lagu, menentukan bagian yang harus ditahan atau diberi energi, serta menyesuaikan pembawaan dengan karakter vokal masing-masing.

Namun, salah satu momen paling emosional hadir ketika Arghan Lestaluhu naik ke atas panggung. Peserta yang memiliki keterbatasan penglihatan tersebut justru memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kemampuan bernyanyi: keberanian untuk berdiri di bawah sorotan dan menunjukkan bahwa keterbatasan tidak harus menjadi batas bagi sebuah mimpi.

Penampilannya menyentuh Krido Pramono. Melihat perjuangan dan semangat Arghan, Krido kemudian mengabulkan doa serta keinginan peserta tersebut dengan memberikan hadiah umrah bagi orang tua Arghan, sekaligus sebuah laptop untuk menunjang kegiatan belajarnya.

Momen tersebut memberi dimensi berbeda pada kompetisi. Panggung yang semula dibangun untuk mencari penampilan terbaik berubah menjadi ruang pertemuan antara musik, kemanusiaan, apresiasi, dan harapan.

Di titik tersebut, makna “Teruslah Melangkah untuk Merah Putih” menemukan bentuknya yang paling nyata. Kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui bendera dan seremoni, tetapi juga melalui kesempatan bagi setiap orang untuk tumbuh, berkarya, dan mendapatkan dukungan ketika berani mengejar potensi yang dimiliki.

Semangat perayaan HUT ke-81 RI di Kodam VI/Mulawarman kemudian berlanjut melalui berbagai kegiatan lain. Salah satunya adalah lomba tarik tambang yang melibatkan anggota TNI dan menghadirkan atmosfer kompetitif sekaligus penuh keakraban.

Suasana semakin meriah dengan kehadiran Fajar Sadboy dan Liling Sugeha, yang menghibur peserta serta penonton. Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa perayaan kemerdekaan dapat memiliki banyak wajah: dari kompetisi, musik, humor, hingga solidaritas.

Pada akhirnya, Singing Competition tersebut meninggalkan pesan yang lebih panjang daripada sekadar daftar pemenang. Ketika musik diberi ruang untuk bertemu dengan semangat kebangsaan, panggung kemerdekaan dapat berubah menjadi tempat lahirnya keberanian, kreativitas, dan cerita manusia—sebuah pengingat bahwa perjalanan Merah Putih akan selalu membutuhkan generasi yang bersedia terus melangkah.

(Dilaporkan oleh Muhammad Fadhli)

Rekor Berlanjut: MAN 1 Pekanbaru Jadi Penyumbang Peserta OSN Nasional Terbanyak dari Riau

Thu, 20 Aug 2026 08:29:02 +0700

Pekanbaru - Dominasi MAN 1 Pekanbaru dalam ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) kembali berlanjut. Tujuh murid MAN 1 Pekanbaru berhasil menembus OSN Nasional 2026, menjadikannya sebagai madrasah dengan jumlah peserta OSN Nasional terbanyak di Provinsi Riau sekaligus salah satu sekolah dengan sebaran bidang lomba paling beragam.

Tujuh nama itu kini bersiap melangkah ke panggung nasional yang akan digelar di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, Jawa Timur. Mereka datang dari enam bidang berbeda: Astronomi, Ekonomi, Fisika, Geografi, Informatika, dan Matematika.

Ketujuh murid MAN 1 Pekanbaru yang akan mewakili Riau adalah Nabil Arkan Nafis (XI) bidang Astronomi; Bramazani Muhammad Mulya Arrozaq (XII) bidang Ekonomi; Mutia Kurnia Sari (XII) dan Naura Jasmine (XII) bidang Fisika; Abiyyu Hadziq Alhafizh (XII) bidang Geografi; Afiq Khazindar Raiyan (XII) bidang Informatika; serta Abinaya Fachri Hartoko (XII) bidang Matematika.

Di tengah persaingan ketat antarsekolah dan madrasah di Riau, MAN 1 Pekanbaru tampil sebagai institusi yang paling banyak mengirimkan wakil ke tingkat nasional. Tidak hanya unggul secara kuantitas, keberhasilan ini juga menunjukkan luasnya spektrum pembinaan olimpiade yang dimiliki madrasah tersebut.

Kepala MAN 1 Pekanbaru, Hj. Norerlinda, menyebut keberhasilan ini sebagai hasil kerja kolektif seluruh ekosistem madrasah.

“Alhamdulillah, tujuh anak kita berhasil lolos ke OSN Nasional. Ini bukan hanya prestasi para murid, tetapi juga buah dari kerja keras guru pembina, program pembinaan olimpiade yang berkelanjutan, dukungan orang tua, dan doa seluruh keluarga besar madrasah. Rekor ini menjadi kebanggaan sekaligus amanah untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan,” ujar Hj. Norerlinda.

Menurutnya, capaian tersebut jangan berhenti sebagai sebuah rekor. Justru angka tujuh harus menjadi pemantik untuk melahirkan lebih banyak prestasi pada masa mendatang.

“Kami ingin prestasi menjadi tradisi, bukan sekadar perayaan sesaat. Anak-anak harus terus didorong untuk berani bermimpi lebih tinggi dan membawa nama MAN 1 Pekanbaru hingga ke tingkat internasional,” tambahnya.

Ketua Program Unggulan MAN 1 Pekanbaru, Khairul Munir, menilai keberhasilan tujuh peserta menembus OSN Nasional merupakan hasil dari proses pembinaan yang dilakukan secara konsisten.

“Tidak ada prestasi yang lahir secara tiba-tiba. Anak-anak ini melewati proses yang panjang, mulai dari pemetaan kemampuan, pembinaan, latihan soal yang dijalani dengan disiplin dan kesungguhan,” kata Khairul Munir.

Sementara itu, Koordinator Program Olimpiade, Afriana Yori, mengatakan keberhasilan tahun ini menjadi catatan penting dalam perjalanan pembinaan olimpiade MAN 1 Pekanbaru.
Ia menambahkan, para peserta akan terus mendapatkan pendampingan agar mampu memaksimalkan potensi masing-masing.

Salah satu peserta yang akan membawa nama MAN 1 Pekanbaru ke OSN Nasional adalah Abiyyu Hadziq Alhafizh, bidang Geografi.
Bagi Abiyyu, kelolosan ke tingkat nasional menjadi pengalaman yang sekaligus membahagiakan dan menantang.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa lolos ke OSN Nasional. Ini tentu tidak lepas dari dukungan orang tua, guru, pembina, dan teman-teman. Setelah ini saya ingin lebih fokus mempersiapkan diri dan belajar lebih banyak agar bisa memberikan hasil terbaik untuk MAN 1 Pekanbaru dan Riau,” ujar Abiyyu.

Kini, tujuh murid itu bersiap menuju Malang. Mereka membawa bekal ilmu, latihan, dan pengalaman. Namun ada satu hal yang tak kalah penting: doa dari seluruh keluarga besar MAN 1 Pekanbaru.

Tujuh murid. Enam bidang. Satu rekor. Satu tekad.
MAN 1 Pekanbaru - Jadikan Prestasi Sebagai Tradisi. **kim

Polres Pelalawan Tegaskan Komitmen Transparansi, Briptu YW Dipatsus Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Proses Pidana

Wed, 19 Aug 2026 19:07:14 +0700

UTUSAN RIAU.CO, PELALAWAN – Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, S.I.K. melalui Kasi Humas AKP Thomas B. Siahaan, S.Sos., Rabu (19/8/2026), menyampaikan perkembangan penanganan kasus yang melibatkan Briptu YW, anggota Sat Samapta Polres Pelalawan. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas pemberitaan yang beredar di media massa dan media sosial mengenai perkara yang sedang ditangani secara internal maupun pidana.

AKP Thomas menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan dan gelar perkara yang dilaksanakan Si Propam Polres Pelalawan, Briptu YW dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait dugaan persetubuhan di luar pernikahan yang sah dan dugaan perbuatan aborsi terhadap seorang perempuan berinisial RF.

Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor R/LHP-08/VII/2026/PAMINAL, dengan dugaan pelanggaran Pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut, Unit Provost Polres Pelalawan menerbitkan Laporan Polisi Model A Nomor LP-A/12/VIII/2026 tertanggal 8 Agustus 2026. Laporan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai kearifan lokal, berupa dugaan hubungan di luar ikatan pernikahan yang sah serta dugaan tindakan aborsi.

Polres Pelalawan menyampaikan bahwa hingga Sabtu, 16 Agustus 2026, proses pemeriksaan terhadap Briptu YW masih berlangsung di Unit Provost. Penyidik terus melengkapi berkas perkara sebagai bagian dari proses penegakan kode etik profesi Polri sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain proses etik, perkara tersebut juga diproses melalui jalur pidana umum. Orang tua RF telah melaporkan dugaan tindak pidana ke Satreskrim Polres Pelalawan, yang telah diregistrasi dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/78/VIII/2026/SPKT/POLRES PELALAWAN/POLDA RIAU tertanggal 13 Agustus 2026. Laporan tersebut kini tengah ditangani sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Kapolres Pelalawan melalui Kasi Humas menegaskan bahwa institusinya tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian. Penanganan perkara etik maupun pidana akan berjalan secara paralel, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Kasi Propam Polres Pelalawan AKP Lambok Hendriko, S.H., melalui Kasi Humas AKP Thomas B. Siahaan, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen menyelesaikan perkara ini secara transparan, objektif, dan akuntabel. Saat ini, Briptu YW telah menjalani Penempatan Khusus (Patsus) di rumah tahanan Propam Polres Pelalawan sambil menunggu proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.
Polres Pelalawan menegaskan bahwa penanganan perkara ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam menjaga integritas, disiplin, dan marwah Polri.

Kepolisian juga mengajak masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta menunggu hasil akhir berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai wujud penegakan hukum yang adil dan profesional .****Ep

MTs YPPI Bengkalis Gelar Lomba Kebersihan Kelas Sambut HUT RI ke-81

Wed, 19 Aug 2026 15:47:40 +0700

BENGKALIS - Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, MTs YPPI Bengkalis melaksanakan kegiatan penilaian Lomba Kebersihan Kelas pada Selasa, 18 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian agenda sekolah untuk menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus budaya bersih di lingkungan madrasah.

Lomba kebersihan kelas ini telah dimulai sejak seminggu sebelumnya. Selama sepekan, seluruh siswa dari tiap kelas bahu-membahu membersihkan, merapikan, dan menghias ruang kelas masing-masing. Proses persiapan berlangsung dengan antusias dan penuh semangat gotong royong.

Puncak kegiatan ditandai dengan penilaian langsung oleh dewan juri pada Selasa pagi. Penilaian dilakukan oleh beberapa majelis guru yang ditunjuk sebagai juri, yaitu Ibu Zaleha,S.Pd.I, Ibu Rusmita, S.Pd.I, Bapak Andrian, S.Akun, dan Bapak Putra Farinsyah,S.Sos. Keempat juri berkeliling ke setiap kelas untuk melakukan observasi dan penilaian secara objektif.

Adapun aspek yang dinilai dalam lomba ini meliputi tiga indikator utama. Pertama, kebersihan kelas secara keseluruhan meliputi lantai, jendela, dinding, dan area sekitar. Kedua, kerapian penataan meja, kursi, buku, dan perlengkapan belajar siswa. Ketiga, kelengkapan administrasi kelas yang mencakup struktur organisasi kelas, daftar piket, daftar pelajaran, serta buku batas.

Juri juga memperhatikan kreativitas siswa dalam menata kelas agar terlihat nyaman dan edukatif. Setiap detail kecil seperti kebersihan papan tulis, tempat sampah, hingga tanaman hias di dalam kelas turut menjadi perhatian dalam penilaian.

Kepala MTs YPPI Bengkalis, Jumillia, S.Pd, turut meninjau langsung jalannya penilaian. Dalam penyampaiannya, beliau mengapresiasi semangat siswa dan guru dalam menyukseskan kegiatan ini.

Jumillia berharap semangat menjaga kebersihan tidak berhenti pada saat perlombaan saja. "Harapan saya agar kebersihan kelas tidak hanya dilaksanakan pada saat perlombaan saja tetapi siswa-siswi dapat menjaga kebersihan kelas setiap hari," ujarnya.

Menurutnya, lingkungan belajar yang bersih akan berdampak langsung pada kenyamanan dan konsentrasi siswa. "Karena kelas yang bersih akan membuat suasana belajar yang nyaman. Jika nyaman, maka proses belajar mengajar juga akan lebih maksimal," tambah Jumillia.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab sejak dini. Dengan adanya jadwal piket dan pembagian tugas yang jelas di setiap kelas, siswa dilatih untuk memiliki rasa memiliki terhadap lingkungan sekolah.

Selain itu, momentum HUT RI ke-81 dijadikan sarana untuk mengingatkan siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari pengamalan Pancasila sila ke-2 dan ke-5. Kebersihan juga mencerminkan kepribadian bangsa yang sehat dan beradab.

Para wali kelas mengaku bangga dengan kerja keras anak didiknya selama sepekan. Banyak kelas yang melakukan inovasi, seperti membuat pojok baca, mading bertema kemerdekaan, dan menempelkan slogan-slogan motivasi.

Hasil penilaian lomba kebersihan kelas ini rencananya akan diumumkan bertepatan dengan upacara puncak peringatan HUT RI di sekolah. Tiga kelas terbaik akan mendapatkan piagam penghargaan dan hadiah pembinaan dari pihak madrasah.

Dengan adanya kegiatan ini, MTs YPPI Bengkalis berharap dapat menciptakan budaya bersih, sehat, dan religius di lingkungan sekolah. Semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan lomba, tetapi juga dengan perubahan nyata dalam perilaku siswa sehari-hari. ***zakki

Wakapolda Riau Hadiri Pembukaan Festival Pacu Jalur 2026, Tegaskan Dukungan Polri untuk Budaya, Pariwisata, dan Kelestarian Sungai Kuantan

Wed, 19 Aug 2026 13:12:28 +0700

UTUSAN RIAU.CO, TELUK KUANTAN - Wakapolda Riau Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H. menghadiri pembukaan Festival Pacu Jalur Tradisional Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) 2026 yang digelar di Taman Jalur Teluk Kuantan, Rabu (19/8/2026). Kehadiran Wakapolda bersama jajaran Polda Riau menjadi wujud dukungan Polri terhadap pelestarian budaya daerah, pengembangan sektor pariwisata, serta terciptanya situasi keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan festival budaya terbesar di Provinsi Riau tersebut.

Acara pembukaan berlangsung meriah dan dihadiri Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, M.T., Danrem, Plt Bupati Kuantan Singingi, Forkopimda Kuansing, pejabat utama Polda Riau, Kapolres Kuansing, tokoh masyarakat, ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, atlet Pacu Jalur, serta ribuan masyarakat yang memadati arena perlombaan. Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa Pacu Jalur tetap menjadi identitas budaya yang membanggakan bagi Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam sambutannya saat membuka Festival Pacu Jalur KEN 2026, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan bahwa meningkatnya popularitas Pacu Jalur hingga dikenal di tingkat nasional dan internasional harus diimbangi dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan serta komitmen menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Menurutnya, semakin besar nama Pacu Jalur, semakin besar pula tanggung jawab seluruh pihak untuk merawat dan melestarikannya.

SF Hariyanto menjelaskan, Festival Pacu Jalur tidak hanya menjadi agenda budaya semata, tetapi juga harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui peningkatan sektor pariwisata, pertumbuhan ekonomi, serta terbukanya peluang investasi. Dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan dan peningkatan jalan nasional menuju Kuantan Singingi juga dinilai akan memperkuat konektivitas wilayah dan memudahkan akses wisatawan menuju lokasi festival.

Ia menambahkan, Sungai Kuantan sebagai arena utama Pacu Jalur memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekadar lokasi perlombaan. Sungai tersebut merupakan sumber kehidupan masyarakat, penopang aktivitas ekonomi, sekaligus bagian dari identitas budaya masyarakat Kuantan Singingi yang harus dijaga kelestariannya untuk generasi mendatang.

Plt Gubernur Riau juga memberikan apresiasi kepada Kapolda Riau, Wakapolda Riau Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, Kapolres Kuansing, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat yang selama ini bersinergi melakukan penertiban aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) dan menjaga kelestarian Sungai Kuantan. Menurutnya, upaya menjaga sungai merupakan tanggung jawab bersama demi mempertahankan warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Riau.

Pembukaan Festival Pacu Jalur 2026 ditandai dengan pemukulan gong oleh Plt Gubernur Riau, dilanjutkan penampilan tari massal serta berbagai atraksi budaya yang memukau para tamu undangan dan masyarakat. Suasana penuh semangat, kebersamaan, dan kecintaan terhadap budaya lokal semakin menghidupkan pembukaan festival yang telah menjadi agenda nasional dalam Karisma Event Nusantara (KEN).

Kehadiran Wakapolda Riau Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H. bersama jajaran Polda Riau menegaskan komitmen Polri untuk terus mendukung pelestarian budaya, menjaga keamanan, dan menyukseskan penyelenggaraan Festival Pacu Jalur Tradisional Kuansing 2026 yang dijadwalkan berlangsung hingga 23 Agustus 2026. Diharapkan, festival ini tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Kuantan Singingi, tetapi juga mampu mengangkat citra pariwisata Riau di tingkat nasional maupun internasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor budaya dan wisata.****EP

Prof Reda Dorong ABPEDNAS Jadi Rumah Besar BPD dan LPMK Gorontalo

Wed, 19 Aug 2026 10:34:39 +0700

Jakarta — Penguatan kelembagaan desa dan kelurahan mendapat momentum penting melalui pelantikan anggota Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa dan LPMK Nasional (ABPEDNAS) di Provinsi Gorontalo. Kehadiran organisasi tersebut diharapkan mampu memperkuat persatuan, menyatukan aspirasi, sekaligus membangun jalur komunikasi yang lebih efektif antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, seperti disampaikan oleh Prof. Reda Mantovani kepada awak media pada Rabu (19/8/2026) di Jakarta.

Prof. Reda Mantovani yang menghadiri pelantikan anggota ABPEDNAS di Gorontalo, Rabu (12/8/2026), menilai penguatan organisasi menjadi langkah strategis untuk menghadirkan wadah bersama bagi para penggerak pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Menurutnya, ABPEDNAS dapat berperan sebagai rumah besar yang menyatukan persepsi dan memperjuangkan kepentingan desa serta kelurahan secara lebih terstruktur, mulai dari tingkat kabupaten dan kota, provinsi, hingga nasional.

“Pelantikan merupakan momentum penyatuan untuk membuat ikatan antara anggota Badan Permusyawaratan Desa dan LPMK di Provinsi Gorontalo dalam satu rumah, satu wadah, yaitu Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa dan LPMK Nasional,” ujar Prof. Reda.

Ia menegaskan, kebutuhan setiap desa dan kelurahan memiliki karakter yang berbeda sehingga diperlukan wadah yang mampu menghimpun berbagai persoalan secara menyeluruh. Melalui ABPEDNAS, aspirasi yang muncul dari masyarakat dapat dikonsolidasikan menjadi agenda bersama dan disampaikan kepada pemerintah dengan kekuatan representasi yang lebih besar.

Menurut Prof. Reda, salah satu agenda penting ABPEDNAS adalah mendorong pengawasan yang sehat terhadap tata kelola pemerintahan desa, termasuk penggunaan dana desa. Pengawasan yang kuat dan konstruktif dinilai dapat membantu mencegah terjadinya penyimpangan sekaligus menekan potensi kriminalisasi terhadap kepala desa maupun perangkat desa yang menjalankan tugas pemerintahan.

“Pertama, kita ingin menurunkan tingkat terkriminalisasinya para oknum kepala desa atau perangkatnya supaya ke tingkat yang rendah. Supaya dana desa yang dilontarkan benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai kebutuhan desa masing-masing,” jelasnya.

Pengawasan, lanjut Prof. Reda, tidak berhenti pada pengelolaan anggaran, tetapi juga mencakup pelaksanaan berbagai program pemerintah yang menyentuh kehidupan masyarakat. Anggota BPD dan LPMK diharapkan mampu menjadi mata dan telinga masyarakat dalam memantau program, mengidentifikasi kendala, serta menyampaikan persoalan melalui mekanisme organisasi untuk diteruskan kepada pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.

Pendampingan dari aparat penegak hukum juga dipandang memiliki arti penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih tertib dan akuntabel. Kehadiran unsur kejaksaan negeri dan institusi terkait diharapkan dapat memperkuat pemahaman hukum sekaligus membuka ruang penyelesaian persoalan secara tepat sebelum berkembang menjadi perkara yang lebih kompleks.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Reda turut menyoroti peran ABPEDNAS dalam mendukung agenda Asta Cita pemerintah melalui pengawalan berbagai program kementerian yang menyasar masyarakat desa. Menurutnya, program nasional akan memberikan dampak lebih besar apabila terdapat orkestrasi yang kuat dari pusat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain budidaya ikan tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Unit Usaha Ayam Petelur Bahagia, program penyediaan air bersih melalui sumur bor yang melibatkan Sucofindo, Program Indonesia Pintar, serta program Makan Bergizi Gratis. Berbagai program tersebut diharapkan memperoleh dukungan sekaligus pengawasan dari BPD dan LPMK agar pelaksanaannya sesuai sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Program ayam petelur juga dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal. Produksi telur dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa dan berpotensi disalurkan untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Bagi Prof. Reda, ABPEDNAS memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara agenda pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. Organisasi tersebut dapat memainkan fungsi orkestrasi dengan memastikan berbagai program pemerintah pusat memiliki jalur implementasi yang jelas hingga desa dan kelurahan.

“Kita menarik dan mengorkestrasi program-program yang sudah direncanakan oleh pusat untuk sampai turun ke bawah,” katanya.

Perhatian ABPEDNAS juga diarahkan pada sektor pendidikan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia desa. Program beasiswa bagi siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anak dari keluarga yang membutuhkan dukungan pendidikan.

Prof. Reda mengapresiasi pelaksanaan program beasiswa di Gorontalo yang dinilainya telah berjalan baik pada tingkat perguruan tinggi. Ia berharap semangat serupa dapat diperluas ke jenjang pendidikan dasar dan menengah sehingga anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan layak dan membangun masa depan.

Penguatan ABPEDNAS di Gorontalo pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai organisasi, tetapi juga mengenai upaya membangun ekosistem pemerintahan desa dan kelurahan yang lebih partisipatif, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sinergi antara BPD, LPMK, pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi fondasi penting bagi keberhasilan agenda tersebut.

Dengan jaringan organisasi yang semakin kuat, ABPEDNAS diharapkan mampu menjadi jembatan strategis antara masyarakat desa dan kelurahan dengan pemerintah. Peran tersebut sekaligus membuka ruang bagi aspirasi masyarakat untuk dikawal secara berjenjang, sementara program nasional dapat diterjemahkan menjadi manfaat yang benar-benar hadir dalam kehidupan warga.

Turut hadir dalam kegiatan di Gorontalo Adhitya Yusma Perdana, Tenaga Ahli Jaksa Agung Muda Intelijen sekaligus Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, serta Indra Utama selaku Ketua Umum ABPEDNAS. Hadir pula Ketua Umum Srikandi Jaga Desa bersama jajaran tim kesekretariatan ABPEDNAS, serta Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Koperasi Jaga Desa Sejahtera.

(Dilaporkan oleh Muhammad Fadhli)

Semarak HUT RI ke-81, Dinas PUTR Rohil Gelar Aneka Perlombaan

Wed, 19 Aug 2026 10:09:16 +0700

BAGANSIAPIAPI - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Rokan Hilir menggelar berbagai perlombaan meriah di halaman kantor dinas pada Selasa (18/7) kemaren.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas PUTR Rohil, Khoirul Fahmi, ST yang menyampaikan ajakan kepada seluruh pegawai untuk merayakan kemerdekaan dengan penuh semangat kebersamaan dan kekompakan.

Berbagai cabang perlombaan diikuti dengan antusias oleh jajaran pegawai. Suasana penuh kegembiraan tampak mewarnai jalannya acara, mencerminkan semangat kemerdekaan yang hidup di tengah lingkungan kerja.

Khoirul Fahmi menegaskan bahwa perlombaan bukan sekadar hiburan, melainkan sarana mempererat tali persaudaraan antar pegawai, menumbuhkan jiwa sportivitas, serta memperkuat semangat pengabdian untuk membangun Rokan Hilir yang lebih maju.

Ia juga menekankan pentingnya menjadikan momentum perayaan kemerdekaan sebagai dorongan untuk meningkatkan kinerja, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal.

Kehadiran seluruh pegawai dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga kekompakan dan solidaritas, yang menjadi modal penting dalam mendukung program kerja dinas.

Untuk menambah semangat para peserta, Kepala Dinas PUPR menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi pemenang perlombaan. Hal ini semakin memotivasi pegawai untuk berpartisipasi dengan penuh semangat.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Dinas PUPR Rohil berharap semangat kebersamaan dan sportivitas yang terjalin dapat terus terjaga, sekaligus menjadi inspirasi dalam mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata demi kemajuan daerah. (zal)

Kapolres John Louis Letedara dan Bupati Zukri Turun Langsung Padamkan Karhutla di Kerumutan, Bertahan Hingga Malam di Lokasi

Wed, 19 Aug 2026 06:10:45 +0700

UTUSANRIAU.CO, PELALAWAN – Komitmen pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali dibuktikan dengan aksi nyata di lapangan. Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, S.I.K. bersama Bupati Pelalawan H. Zukri, S.M., M.M. turun langsung memimpin upaya pemadaman kebakaran di Desa Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Selasa (18/8/2026).

Keduanya berjibaku bersama tim gabungan menghadapi kobaran api di tengah cuaca panas dan kondisi lahan gambut yang sulit dipadamkan.
Hingga hari ini, luas areal yang terbakar masih terus didata karena api menyebar di sejumlah titik dengan kondisi medan yang cukup berat.

Sebanyak 36 personel Polres Pelalawan yang terdiri dari Pejabat Utama (PJU) Polres dan personel Polsek Kerumutan terus melakukan pemadaman serta pendinginan untuk mencegah api meluas ke kawasan lain.

Di bawah teriknya matahari, personel kepolisian tanpa mengenal lelah menyemprotkan air ke titik-titik api yang masih aktif. Asap pekat dan kondisi lahan gambut yang mudah terbakar menjadi tantangan tersendiri bagi tim di lapangan. Meski demikian, semangat seluruh personel tidak surut demi menjaga kualitas udara tetap bersih dan melindungi masyarakat dari dampak kabut asap.

Operasi penanggulangan Karhutla ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Manggala Agni, BPBD Kabupaten Pelalawan, tim pemadam PT Gandaera Hendana, hingga masyarakat setempat.

Seluruh elemen bekerja bahu-membahu membentuk kekuatan terpadu untuk mempercepat proses pemadaman sekaligus mencegah kebakaran meluas ke kawasan permukiman maupun perkebunan masyarakat.

Kehadiran langsung Bupati Pelalawan dan Kapolres di lokasi menjadi suntikan semangat bagi seluruh personel yang bertugas. Keduanya tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga ikut meninjau titik-titik kebakaran serta memastikan seluruh kebutuhan personel di lapangan terpenuhi agar operasi pemadaman dapat berjalan maksimal.

Kabag Ops Polres Pelalawan AKP Yulhairi, S.H., M.H. mengatakan bahwa hingga malam hari Kapolres dan Bupati masih berada di Kecamatan Kerumutan untuk memantau perkembangan situasi. Bahkan keduanya diinformasikan bermalam di rumah warga setempat agar dapat terus mengoordinasikan langkah-langkah penanganan Karhutla secara cepat dan efektif.

"Malam ini masih menginap di Kerumutan. Tim pemadaman tidak saling berjumpa di lapangan karena ada beberapa lokasi terpisah yang terbakar. Kami masih berada di sekitar lokasi, dan Bupati Pelalawan sudah hadir sejak sore tadi ikut terjun langsung dalam pemadaman Karhutla," ujar AKP Yulhairi yang sejak pagi telah berangkat dari Pangkalan Kerinci bersama tim.

Polres Pelalawan menegaskan akan terus mengerahkan seluruh kemampuan dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, instansi terkait, perusahaan, serta masyarakat hingga kebakaran benar-benar dapat dikendalikan. Kehadiran langsung AKBP John Louis Letedara, S.I.K. di garis depan penanganan Karhutla menjadi bukti bahwa keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan merupakan prioritas utama, sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar demi menjaga Pelalawan tetap hijau, sehat, dan bebas dari kabut asap.****EP

‎DIPIKAT MASTENAR, Inovasi Puskesmas Tenayan Raya Deteksi PTM Sejak Dini dan Cegah Komplikasi

Tue, 18 Aug 2026 21:48:32 +0700

‎Pekanbaru – Penyakit tidak menular (PTM) masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang membutuhkan perhatian serius. Hipertensi, diabetes melitus hingga kanker menjadi sejumlah penyakit yang dapat muncul akibat berbagai faktor, mulai dari gaya hidup, faktor genetik hingga rendahnya kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
‎
‎Untuk menjawab tantangan tersebut, Puskesmas Tenayan Raya Kota Pekanbaru menghadirkan inovasi “DIPIKAT MASTENAR”, singkatan dari Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Bersama Puskesmas Tenayan Raya.
‎
‎Inovasi ini dirancang sebagai upaya memperkuat deteksi dini, pencegahan serta penatalaksanaan penyakit tidak menular secara berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat mengetahui risiko penyakit lebih awal dan memperoleh penanganan yang tepat.
‎
‎Kepala Puskesmas Tenayan Raya, Nel Afni Lahamid, S.KM., M.KM, menjelaskan bahwa berdasarkan data tahun 2023, dari total penduduk Kota Pekanbaru sebanyak 1.082.246 jiwa, baru sekitar 74.082 jiwa atau 6,8 persen yang mendapatkan layanan skrining PTM.
‎
‎Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.403 jiwa atau sekitar 16,7 persen diketahui memiliki risiko terhadap penyakit tidak menular.
‎
‎Sementara di wilayah kerja Puskesmas Tenayan Raya, dari total 64.802 jiwa penduduk, sebanyak 11.924 jiwa atau 18,4 persen telah mendapatkan layanan skrining PTM. Dari hasil skrining tersebut, terdapat 4.054 jiwa atau sekitar 23,7 persen yang berisiko mengalami PTM.
‎
‎“PTM yang banyak terjadi di antaranya hipertensi, diabetes melitus, kanker rahim serta gangguan kesehatan jiwa,” ujar Nel Afni.
‎
‎Melihat kondisi tersebut, Puskesmas Tenayan Raya kemudian mengembangkan DIPIKAT MASTENAR sebagai langkah inovatif untuk memperluas deteksi dini sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan.
‎
‎Bukan Sekadar Skrining
‎
‎DIPIKAT MASTENAR tidak hanya berfokus pada pemeriksaan kesehatan, tetapi mencakup rangkaian pelayanan mulai dari edukasi, deteksi dini hingga pengelolaan pasien secara berkelanjutan.
‎
‎Melalui inovasi ini, masyarakat mendapatkan proteksi kesehatan dan edukasi PTM, deteksi dini risiko penyakit melalui skrining kesehatan, serta peningkatan aktivitas fisik melalui kegiatan senam bersama Puskesmas Tenayan Raya.
‎
‎Bagi masyarakat yang telah terdeteksi memiliki PTM, dilakukan pemeriksaan rutin setiap bulan sebagai bagian dari upaya pengendalian penyakit sekaligus mencegah terjadinya komplikasi.
‎
‎Pelayanan juga diperkuat dengan kunjungan rumah bagi pasien risiko tinggi, layanan laboratorium, serta dukungan apotek Program Rujuk Balik (PRB) untuk memudahkan pasien mendapatkan obat secara rutin.
‎
‎Hadirkan Konsep “One Stop Service”
‎
‎Salah satu keunggulan DIPIKAT MASTENAR adalah konsep pelayanan berkelanjutan dengan pendekatan “one stop service”.
‎
‎Melalui konsep tersebut, pasien tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan pelayanan lanjutan. Skrining lanjutan, pemeriksaan laboratorium, pengambilan obat PRB hingga layanan fisioterapi dapat dilakukan di Puskesmas Tenayan Raya.
‎
‎Konsep ini diharapkan membuat pelayanan kesehatan menjadi lebih mudah, cepat dan terintegrasi, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan pemantauan kesehatan secara rutin.
‎
‎Tujuan utama inovasi DIPIKAT MASTENAR adalah mencegah terjadinya kasus PTM, terutama hipertensi, diabetes melitus dan kanker rahim. Selain itu, inovasi ini juga diarahkan untuk memastikan penderita mendapatkan pengelolaan dan penatalaksanaan yang tepat, mencegah komplikasi serta meningkatkan kualitas hidup pasien.
‎
‎Dengan mengedepankan prinsip deteksi dini, pencegahan dan pelayanan berkelanjutan, DIPIKAT MASTENAR menjadi salah satu langkah Puskesmas Tenayan Raya dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus membangun kesadaran bahwa PTM dapat dicegah dan dikendalikan apabila diketahui sejak dini.
‎
‎Pesan yang ingin dibangun pun sederhana: semakin cepat mengetahui risiko, semakin cepat pula langkah pencegahan dan pengobatan dapat dilakukan. **kim

‎Perkuat Sinergi Damkar se-Riau, BPBDPK Riau Siapkan Rakor Tingkat Provinsi

Tue, 18 Aug 2026 17:38:44 +0700

Pekanbaru – Badan Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau akan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama bidang pemadam kebakaran (Damkar) kabupaten/kota se-Riau. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, konsolidasi, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana di daerah.
‎
‎Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBDPK Provinsi Riau, Edy Afrizal, menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh jajaran Damkar kabupaten/kota dalam rakor tersebut. Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota merupakan pihak yang paling memahami kondisi wilayah, termasuk karakteristik dan pemetaan potensi bencana di daerah masing-masing.
‎
‎“Sebenarnya yang paling penting itu koordinasi di bidang pemadam kebakaran itu sendiri di BPBDPK kabupaten/kota. Mereka yang lebih tahu kondisi di daerah, pemetaan bencananya ada di mereka,” ujar Edy Afrizal di Pekanbaru, Selasa (18/8/2026).
‎
‎Ia menjelaskan, BPBDPK Provinsi Riau pada prinsipnya memiliki peran dalam mendukung sekaligus memfasilitasi pemerintah daerah. Karena itu, koordinasi yang kuat antara provinsi dan kabupaten/kota dinilai sangat penting agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat dan terkoordinasi.
‎
‎“Kita sifatnya mendukung dan memfasilitasi daerah. Oleh karena itu, saya tegaskan kembali semua Kabid Damkar di daerah hadir di rakor nanti. Kita perkuat sinergi dan konsolidasi di daerah-daerah. Dengan demikian, kita bisa bergerak cepat mengatasi bencana,” tegasnya.
‎
‎Sementara itu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran BPBDPK Riau, Mulyadi, mengatakan pihaknya terus mendorong penguatan kapasitas Damkar, tidak hanya dalam aspek pemberdayaan masyarakat, tetapi juga peningkatan kompetensi teknis personel.
‎
‎Menurutnya, peningkatan sarana dan prasarana (sarpras) Damkar juga menjadi salah satu perhatian penting yang perlu dilakukan secara bertahap ke depan. Penguatan tersebut diperlukan untuk menunjang kesiapsiagaan sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan kebakaran dan kondisi darurat lainnya.
‎
‎“Ke depan kita harapkan tidak hanya pemberdayaan masyarakat, tetapi juga peningkatan kompetensi teknis. Sarana dan prasarana di bidang Damkar juga perlu terus kita tingkatkan,” jelas Mulyadi.
‎
‎Selain memperkuat kapasitas internal, BPBDPK Riau juga menyiapkan sejumlah program pencegahan dan mitigasi kebakaran. Salah satunya melalui program Damkar Goes to School yang akan menyasar lingkungan pendidikan di kabupaten/kota.
‎
‎Program tersebut diharapkan dapat memberikan edukasi kepada pelajar mengenai pencegahan kebakaran, langkah penyelamatan diri serta pentingnya memahami tindakan awal ketika terjadi kebakaran.
‎
‎“Kita akan menyusun program pencegahan dan mitigasi, salah satunya Damkar Goes to School dengan bekerja sama dengan Damkar kabupaten/kota sesuai daftar sekolah yang menjadi sasaran program,” kata Mulyadi.
‎
‎Di sisi lain, keberadaan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) Riau juga akan terus diperkuat. Redkar diharapkan mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat dengan mengedepankan upaya pencegahan kebakaran sejak dini.
‎
‎Melalui sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, petugas Damkar, relawan dan masyarakat, BPBDPK Riau optimistis upaya pencegahan dan penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
‎
‎Rakor Damkar tingkat Provinsi Riau nantinya diharapkan tidak sekadar menjadi forum koordinasi, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi untuk menyatukan langkah dan strategi dalam membangun sistem penanggulangan kebakaran yang semakin responsif di seluruh wilayah Riau.**kim
‎

Resepsi Kenegaraan HUT ke-81 RI di Pelalawan Penuh Haru, Bupati Zukri Beri Motivasi Paskibraka dan Serahkan Penghargaan kepada Ahli Waris Veteran

Tue, 18 Aug 2026 06:22:13 +0700

UTUSAN RIAU.CO,:PELALAWAN – Suasana hangat penuh kebersamaan menyelimuti Malam Resepsi Kenegaraan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia yang digelar Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Senin (17/8/2026). Kegiatan yang menjadi penutup rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI ini berlangsung khidmat dan penuh makna sebagai wujud rasa syukur atas nikmat kemerdekaan sekaligus ajang silaturahmi antara unsur Forkopimda, Paskibraka, tokoh masyarakat, dan seluruh tamu undangan.

Acara diawali dengan penampilan tari pembuka yang memukau, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan doa sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Suasana semakin hangat saat seluruh tamu menikmati makan malam bersama yang menjadi simbol kebersamaan dan persatuan dalam membangun Kabupaten Pelalawan.

Resepsi kenegaraan dihadiri oleh Bupati Pelalawan H. Zukri, S.M., M.M., Dandim 0313/KPR Letkol Czi Satriady Prabowo, S.I.P., M.Si., Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, S.I.K., perwakilan Kajari Pelalawan Kasi Intel Pajri Aep Sanusi, S.H., M.H., Kepala Pengadilan Negeri Pelalawan Dr. Andry Simbolon, S.H., M.H., perwakilan Ketua DPRD Pelalawan Lutfi, Wakil Bupati H. Husni Tamrin, S.H., para asisten, anggota DPRD, kepala OPD, Danramil jajaran, pejabat utama Polres Pelalawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, anggota Paskibraka, serta tamu undangan lainnya.

Rangkaian acara semakin semarak dengan penampilan hiburan mendongeng yang mengangkat nilai-nilai kebangsaan, dilanjutkan dengan penyampaian pesan dan kesan dari perwakilan Paskibraka putra dan putri. Momen tersebut menjadi ungkapan rasa bangga sekaligus pengalaman berharga setelah sukses mengemban tugas mengibarkan dan menurunkan Sang Saka Merah Putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Dalam sambutannya, Bupati Pelalawan H. Zukri, S.M., M.M. menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugas dengan disiplin, penuh tanggung jawab, dan membanggakan Kabupaten Pelalawan. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para orang tua yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga putra-putri terbaik daerah mampu mengemban amanah negara dengan baik.

Bupati Zukri menegaskan bahwa peringatan 81 tahun Indonesia Merdeka harus menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, serta kerja nyata dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Menurutnya, makna kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui seremoni, tetapi juga diwujudkan dalam kontribusi positif demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pelalawan juga memberikan penghargaan dan bantuan kepada ahli waris veteran sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pejuang kemerdekaan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan drg. Ewin Rommel Nainggolan, MARS, menjelaskan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada 72 ahli waris veteran, terdiri atas 8 orang ahli waris istri yang masing-masing menerima bantuan sebesar Rp1.800.000, serta 64 orang ahli waris anak yang masing-masing menerima bantuan sebesar Rp1.000.000.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi momen yang mengharukan sekaligus bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap keluarga para veteran yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan jiwa demi tegaknya kemerdekaan Indonesia. Para tamu yang hadir memberikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam menjaga nilai-nilai perjuangan para pahlawan.

Malam Resepsi Kenegaraan HUT ke-81 Republik Indonesia ditutup dengan ramah tamah dan hiburan yang semakin mempererat hubungan antara pemerintah daerah, Forkopimda, TNI-Polri, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat. Momentum tersebut menjadi simbol kuatnya persatuan dan kebersamaan dalam mengisi kemerdekaan, sekaligus meneguhkan komitmen bersama untuk terus membangun Kabupaten Pelalawan yang maju, sejahtera, dan berdaya saing dalam semangat "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur."**EP

Dirreskrimsus Polda Riau Pimpin Upacara HUT ke-81 RI di Bandar Sei Kijang, Tegaskan Semangat Persatuan dan Kamtibmas

Mon, 17 Aug 2026 21:22:27 +0700

UTUSAN RIAU.CO, PELALAWAN – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, berlangsung khidmat dan penuh semangat nasionalisme. Upacara yang digelar di Lapangan Astaka Kantor Camat Bandar Sei Kijang, Senin (17/8/2026) pukul 08.20 WIB itu dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan, S.I.K., M.H. sebagai Inspektur Upacara.

Turut mendampingi dalam pelaksanaan upacara, Kabag Ops Polres Pelalawan AKP Yulhairi, S.H., M.H. bertindak sebagai Perwira Upacara, sementara AKP Mardani Tohenes Lesa, S.Pi., S.H., M.H. dipercaya sebagai Komandan Upacara.

Kegiatan berlangsung tertib dengan diikuti unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, pelajar, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat.

Sejumlah pejabat dan tamu undangan hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wakapolres Pelalawan Kompol Asep Rahmat, S.H., S.I.K. mewakili Kapolres Pelalawan, Auditor Kepolisian Madya Itwasda Polda Riau Kombes Pol Andre Sukendar, S.I.K., Kompol Yogie, S.I.K., Kompol Komang, S.I.K., Camat Bandar Sei Kijang H. Yasri Budu, S.Pd., M.M., Kapolsek Bandar Sei Kijang AKP Abdul Halim, S.E., M.H., serta Danramil 09/LGM Kapten Arh. Y. Zebua.

Hadir pula Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan beserta anggota, Sekcam Bandar Sei Kijang Oki Ridiansyah, S.Sos., Kanit Kamsel Polres Pelalawan Ipda Widya Ivoni, S.H., para Kanit Polsek Bandar Sei Kijang, lurah dan kepala desa se-Kecamatan Bandar Sei Kijang, tokoh masyarakat H. Dahlan, tokoh adat Batin Kerinci Suranto, serta tamu undangan lainnya yang bersama-sama memaknai hari bersejarah bagi bangsa Indonesia.

Prosesi upacara berlangsung khidmat dengan petugas upacara dari SMAN 1 Bandar Sei Kijang. Komandan Pleton Paskibraka dipercayakan kepada Azzam Ramdani, sementara Najwa Adha Zulfa bertugas sebagai pembawa baki. Pengibaran Sang Merah Putih dilaksanakan oleh Muhammad Masril, Eni Handayani Zai, dan Adetia Pratama, sedangkan pembacaan doa dipimpin Briptu Muhammad Randika Pratama dari Satlantas Polres Pelalawan.

Rangkaian upacara diawali dengan penghormatan kepada inspektur upacara, laporan komandan upacara, pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seluruh rangkaian berjalan lancar, tertib, dan sarat makna sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada masyarakat yang berkontribusi terhadap tugas-tugas Polri, personel TNI-Polri yang berprestasi, serta unsur Forkopimcam yang dinilai aktif mendukung program Presiden Republik Indonesia dan berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Bandar Sei Kijang.

Dalam amanatnya, Dirreskrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan, S.I.K., M.H. menegaskan bahwa peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI harus menjadi momentum memperkuat persatuan dan sinergi seluruh elemen bangsa. "Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini harus kita jadikan semangat untuk terus menjaga persatuan, meningkatkan sinergitas TNI-Polri, pemerintah dan masyarakat. Mari bersama-sama mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Riau, khususnya di Kabupaten Pelalawan," ujarnya.

Upacara berakhir sekitar pukul 09.00 WIB dalam keadaan aman, tertib, dan penuh khidmat, sekaligus menegaskan komitmen Polres Pelalawan untuk terus bersinergi menjaga keutuhan NKRI dan menciptakan situasi yang kondusif di tengah masyarakat.****ep

Khidmat dan Penuh Kebanggaan, Upacara Penurunan Bendera HUT ke-81 RI di Pelalawan Berlangsung Sukses

Mon, 17 Aug 2026 21:20:13 +0700

UTUSAN RIAU.CO, PELALAWAN – Suasana penuh khidmat dan rasa nasionalisme menyelimuti Lapangan Kantor Bupati Pelalawan, Pangkalan Kerinci, saat digelarnya Upacara Penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026) sore. Upacara yang dimulai pukul 17.00 WIB itu menjadi penutup rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan yang berlangsung tertib, aman, dan penuh makna.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Wakil Bupati Pelalawan H. Husni Tamrin, S.H., memimpin langsung jalannya prosesi penurunan Sang Saka Merah Putih. Upacara turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Dandim 0313/KPR Letkol Czi Satriady Prabowo, S.I.P., M.Si., perwakilan Kejaksaan Negeri Pelalawan, Wakapolres Pelalawan, Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan T. Zulfan, S.E., serta para pimpinan instansi vertikal, kepala OPD, organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi kepemudaan (OKP), pelajar, mahasiswa, dan tokoh masyarakat.

Prosesi upacara berlangsung dengan penuh disiplin. Kapten CBA Y. Zebua bertindak sebagai Komandan Upacara, sementara Kapten Mawardi menjalankan tugas sebagai Perwira Upacara. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai tata upacara militer, menciptakan suasana yang sakral sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan bangsa.

Momen yang paling dinantikan adalah penurunan Bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Pelalawan. Dengan langkah tegap, penuh konsentrasi, dan disiplin tinggi, para anggota Paskibraka berhasil melaksanakan tugasnya dengan sempurna.

Penampilan mereka mendapat apresiasi dari para tamu undangan dan masyarakat yang memadati lokasi upacara.
Lantunan lagu kebangsaan serta penghormatan kepada Sang Merah Putih menambah suasana haru dalam prosesi tersebut. Seluruh peserta upacara tampak mengikuti setiap tahapan dengan penuh rasa hormat, mencerminkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Upacara penurunan bendera tidak hanya menjadi seremoni penutup peringatan HUT ke-81 RI, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dunia pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan serta mendukung pembangunan Kabupaten Pelalawan.

Semangat kebersamaan yang terpancar dalam peringatan Hari Kemerdekaan ini diharapkan terus terpelihara sebagai modal utama membangun Pelalawan yang aman, maju, dan sejahtera. Nilai-nilai perjuangan, gotong royong, serta pengabdian kepada bangsa menjadi pesan penting yang diwariskan kepada generasi muda sebagai penerus estafet pembangunan.

Upacara penurunan Bendera Merah Putih berakhir dengan aman, tertib, dan lancar. Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukan sekadar warisan sejarah, melainkan amanah yang harus diisi dengan kerja keras, persatuan, inovasi, dan dedikasi untuk mewujudkan Indonesia yang semakin maju, serta Kabupaten Pelalawan yang terus berkembang dan berdaya saing.**** Ep