BENGKALIS, UTUSANRIAU.CO - Besaran belanja pegawai dilingkup Pemkab Bengkalis dinilai sangat memberatkan APBD Bengkalis Tahun 2016. Selain memberatkan APBD, belanja pegawai juga tidak memiliki tolak ukur dari kegiatan yang dilakukan mulai dari pegawai eselon II,III dan IV sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor Tahun 2015 tentang TPP bagi PNS dilingkungan Pemkab Bengkalis.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Kaderismanto, bahwa besaran belanja pegawai mencapai Rp 1,9 triliun atau separuh dari APBD Bengkalis yang saat ini berjumlah Rp 4.056 triliun.
"Belanja pegawai itu termasuk insentif pegawai yang ditetapkan melalui Perbup. Dari kondisi ini, kita meminta pada Bupati untuk mengevaluasinya, karena dinilai sangat membebani APBD pasca rasionalisasi anggaran. Selain itu juga ada indikasi pegawai mendapatkan instentif hingga mencapai Rp 28 juta per bulan, "ungkap Politikus PDI Perjuangan ini, Minggu (20/11/16).
Terkait dengan jumlah pegawai atau honor, menurut Kaderismanto, masih terbilang wajar. Akan tetapi menurut informasi yang berkembang akan ada pengurangan pegawai baik di SKPD ataupun tenaga honor.
“Kita di DPRD juga mendapatkan informasi akan ada pengurangan pegawai dan tenaga honor, tapi pengurangan pegawai atau honor itu tidak perlu dilakukan, dan cukup pengurangan anggaran belanja pegawai saja, sebab selama ini yang banyak bekerja dilapangan itu adalah tenaga honor, "tambah Kade.
Dijelaskan Ketua DPC PDI-P Bengkalis ini, soal insentif tersebut akan menjadi bahan rekan-rekan DPRD, untuk menjawab kekhawatiran terkait DAU Tahun 2017 yang diperuntukkan tidak mendasar nantinya. terutama menggali potensi daerah yang selama ini potensi itu terbiarkan, karena selama ini terlena dengan APBD yang cukup besar.*Bp
###
.jpg)
