BENGKALIS, UTUSANRIAU.CO - Pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Metrologi Legal di Bengkalis bukan hanya sekedar instruksi dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Tapi, dengan terbentuknya UPTD tersebut, selain melindungi konsumen melalui jaminan kebenaran pengukuran saat melakukan transaksi juga diharapkan akan mendongrak pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten setempat.
Disampaikan Kepala Disdagperin Kabupaten Bengkalis H. Raja Arlingga melalui Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Burhanudin ke UTUSANRIAU.CO di ruang kerjanya, kamis 29/03/18 mengatakan pembentukan UPTD Metrologi Legal di Bengkalis sebagai unit pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) ditujukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sebaran infrastruktur, sarana dan prasarana guna mewujudkan tertib ukur demi perlindungan bagi konsumen.
Hal itu, merujuk UU No. 2 tahun 1981 tentang metrologi legal, yang diperuntukkan untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran seperti alat timbang.
"Pembentukan UPTD Metrologi Legal di kabupaten selain melindungi konsumen dari berbagai modus kecurangan alat ukur yang dimiliki pedagang, pembentukan ini diharapkan akan mendongrak PAD, melalui retribusi saat pelaksanaan tera alat ukur dilakukan," kata burhanuddin.
Kepala UPTD Metrologi Legal Basrul, SH yang dilantik tanggal 8.02.2018 lalu, saat ini masih bekerja sama dengan Metrologi Legal kota pekanbaru dan sebelumnya bekerja sama dengan regional medan.
" Penera kita belum mendapat sertifikasi CTT (cap tanda tera) dan SKKPTTU sampai akhir desember ini (31.12.18) kita masih bekerja sama dengan kemetrologian kota pekanbaru dan UPTD Metrologi Legal kita di balai kerja jalan pramuka bengkalis" terang Burhanuddin yang langsung dibawa kabidnya.
Kemudian Ia menjelaskan, untuk target restribusi tahun ini 125 juta dan 2017 lalu target 60 juta realisasi 80 juta harapan burhanuddin.(yul)
###
.jpg)
