PEKANBARU, UTUSANRIAU.CO - Bertempat di gedung serbaguna Drs Sutan Balia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau (UR, ratusan Mahasiswa dari berbagai Jurusan dan Fakultas di lingkungan UR menghadiri kuliah umum yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Kuliah umum yang mengangkat tema "Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat" dipimpin langsung oleh Dr Harry Azhar Aziz, MA selaku Ketua BPK RI.
Kesempatan ini, hadir pula dalam kuliah umum Rektor UR Prof Dr Ir Aras Mulyadi DEA, Dekan Fakultas Ekonomi Dr. Sri Indarti, M.Si, Dekan Fisipol bersama jajaran pimpinan di lingkungan UR. Selain itu, turut pula hadir Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan Nasir MSi.
Dalam sambutannya, Rektor UR mengatakan selamat datang di UR. selamat datang di kampus UR, semoga pada kesempatan yang berharga ini, kami mendapat pencerahan dari ketua BPK RI bagaimana memberikan pemahaman mengenai tugas, fungsi dan kewenangan BPK kepada masyarakat pada umumnya, serta civitas akademika Universitas Riau khususnya, ungkap Rektor.
###Lebih lanjut Aras mengatakan, Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas cakupan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah yang transparan dan akuntabel.
Sebagai lembaga pendidikan yang telah menggunakan sistem Badan Layanan Umum, kami sangat mengapresiasi kehadiran BPK yang telah berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
Lebih lanjut, "dengan adanya Reformasi keuangan negara mengamanatkan pergeseran sistem penganggaran dari tradisional menjadi pengganggaran berbasis kinerja, agar penggunaan dana pemerintah menjadi berorientasi pada output. Perubahan yang sangat signifikan dari BLU adalah dengan mewirausahakan pemerintah untuk mendorong peningkatan pelayanan oleh pemerintah".
Hal inilah yang terus kita upayakan, sebagaimana motto Universitas Riau, 3K yaitu: keberlanjutan Menuju Universitas Riau yang Unggul, Kepedulian Menuju Universitas Riau yang Responsif, Keterbukaan Menuju Tata Kelola Universitas Riau yang Baik (Good University Governance), paparnya.
###Selanjutnya Ketua BPK RI Dr Harry Azhar Aziz, MA dalam pemaparannya mengungkapkan "kalau pengelolaan keuangan Negara harus transparan dan bersifat terbuka. Sistem keuangan negara harus terbuka dan transparan. Selain itu, pengelolanya harus bertanggung jawab dan akuntabel," papar Harry.
Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Dasar 1945.
"Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya".
###Asas Profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional. Asas Proporsionalitas, pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai.
Asas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen.
Asas Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberi kewenangan lebih besar pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen.
###Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah.
Apalagi saat ini, Negara kita (Indonesia red) akuntabelitas nya masih jauh dibandingkan dengan negara negara yang ada di ASEAN, seperti Singapura, Filipina dan Malaysia, ungkap hary. Kuliah umum, diahiri dengan bertukar cinderamata dan berfoto bersama.**Adv/no
###
.jpg)
