Kemenag Fasilitasi Penyatuan Pandangan Ormas Islam Soal Kalender Hijriyah

Kemenag Fasilitasi Penyatuan Pandangan Ormas Islam Soal Kalender Hijriyah

JAKARTA, UTUSANRIAU.CO - Menteri Agama Lukman Hakim Syaefudin melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj. Pertemuan ini digelar untuk menyatukan pandangan terkait persamaan kalender Hijriyah.

Usai pertemuan, Lukman mengatakan pihaknya ingin mengakomodasi usulan-usulan dari organisasi masyarakat (Ormas) Islam lewat forum permusyawaratan.

"Ini kan sebuah pertemuan untuk mengungkap pemikiran tema kita. Jadi memang ada beberapa usulan agar ini lebih didalami lagi agar forum permusyawaratan lebih tinggi dalam forum masing-masing ormas," kata Lukman usai pertemuan di kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2015).

Dia menjelaskan untuk penyatuan pemahaman ini, tentu harus dilakukan pertemuan secara berkesinambungan. Penyatuan pandangan ini dilakukan dalam proses yang panjang dan berkesinambungan.

"Tentu ini kan harus dilakukan berkesinambungan pertemuannya. Tidak bisa dilakukan sekarang. Masih proses panjang yang langsung berkesinambungan," ujarnya.

Terkait masih ada perbedaan pandangan antara Ormas seperti NU dengan Muhammadiyah, ia mengatakan perlu ada persamaan dalam ruqiyat dan hilal. Jika sudah ada persamaan, maka perbedaan yang ada bisa diminimalisir untuk kemudian menyatukan pandangan.

"Itu disepakati dulu tentang definisi ruqiyat itu apa, hilal itu apa? Istilah-istilah baku untuk menentukan 1 Ramadhan, 1 Syawal, 1 Zulhijah ini yang perlu disamakan terlebih dahulu sehingga perbedaan-perbedaan yang ada itu coba diminimalisir," jelasnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa pihaknya tak memiliki wewenang untuk mengatur penyatuan pandangan Kalender Hijriyah ini. Menurutnya, terkait ini merupakan wewenang ulama.

Pihak Kementerian Agama hanya sebagai fasilitator.

"Ya kita kembalikan kepada ulama. Jadi, itu bukan domain Kementerian Agama. Karena pemerintah itu kan hanya semata-mata hanya memfasilitasi saja. Tetapi otoritas keilmuan itu persoalan ini ada di tangan ulama. Jadi, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada ulama," tuturnya.

Adapun Ketum PBNU Said Aqil mengatakan pihaknya akan terbuka dengan upaya penyatuan pandangan Kalender Hijriyah. Menurutnya, memang diperlukan pembahasan agar ada titik temu yang masih berbeda.

"Pesan saya dalam pertemuan tadi sangat dinamis. Membuka sikap toleran, terbuka, tapi belum sampai kepada titik temu. Bahwa saya mendengar pendapat yang berbeda. (Titik temu) nanti itu," ujarnya.

Sebelumnya, pada awal Mei, Menteri Lukman juga sudah menemui pengurus pusat (PP) Muhammdiyah. Pertemuan ini juga membahas terkait penyatuan pandangan Kalender Hijriyah. (detiknews.com)

Berita Lainnya

Index