Bengkalis, utusanriau.co - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Indrawarman bersama rombongan melakukan kunjungan kerja di Kab. Bengkalis yang disambut langsung oleh Bupati Herliyan Saleh menerima kunjungan kerja, di ruang kerjanya, Kamis (6/3) jelang siang.
Dalam kunjungan kerja ke Pembak. Bengkalis tersebut, pihak BKKBN provinsi Riau menyampaikan tuntutan UU No 52 Tahun 2009 dituntut agar daerah segera membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD)nyang merupakan sebagai upaya untuk menekan laju pertumbuhan pendudukan di Indonesia.
“Dengan berdasarkan UU 52 Tahun 2009 Pasal 54 ayat 3 (1) itu telah mengamanatkan bahwa dalam menyelenggarakan program Pembangunanan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pemerintah Daerah perlunya membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) dan Pasal 57 ayat 3 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda), “kata Indrawarman.
Dijelaskan Indrawarman Sebagai kepanjangan tangan kementerian di wilayah provinsi, BKKBN Provinsi Riau bertugas untuk memfasilitasi dapat terbentuknya BKKBD tersebut. Dan sejauh ini, Provinsi Riau dan daerah-daerah di provinsi lainnhya belum memiliki BKKBD. “Makanya kami berharap dalam waktu dekat ini semua daerah membentuk BKKBD di empat kabupaten pada tahun 2014 ini dan juga kami berharap Kab. Bengkalis dapat menjadi pelopor dalam membentuk program BKKBD ini, ”ujarnya.
Dihadapan Bupati Bengkalis, Kepala Perwakilan BKKBD Provinsi Riau menegaskan, pertumbuhan penduduk tidak serta merta oleh angka kelahiran, namun juga disebab oleh perpindahan penduduk (migrasi). Terlebih di Kabupaten Bengkalis, khusus di Kecamatan Mandau dan Pinggir terdapat lapangan kerja, sehingga menjadi tumpuan para pekerja dari daerah lain.
Sementara itu, Bupati Herliyan Saleh menyambut baik tentang usulan pembentukan BKKBD di setiap daerah. Namun pihaknya tetap akan mempelajari tentang pembentukan BKKBD, mengingat sejauh ini masalah penanganan KB di Kabupaten Bengkalis sudah ditangani oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Bengkalis.
“Dalam pengendalian pertumbuhan penduduk sudah dilakukan secara maksimal dengan berbagai kegiatan telah dilakukan, diantaranya pelayanan KB di berbagai wilayah kecamatan dan desa maupun kerja sama dengan sejumlah perusahaan. Kemudian melakukan program pelayanan KB secara rutin yang melibatkan TP PKK dan lembaga lainnya, “kata Bupati.
Disamping itu, BPPKB melakukan program penyuluhan KB untuk memperkenalkan alat-alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur di desa-desa yang ada di seluruh kecamatan. Terutama terkait KB jangka panjang berupa medis operasi pria (mop) atau vasektomi. “Alhamdulillah, sejauh ini tingkat kesadaran pasangan baru untuk menjadi peserta KB sangat tinggi, “terangnya lagi. (adv/bp)
.jpg)
