Pelalawan, utusanriau.co - Untuk meningkatkan pelayanan terhadap seluruh jajaran pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Pelalawan, maka Badan Kepegawaian Nasional (BKN) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bekerja sama melaksanakan program perekaman Kartu Pegawai Elektronik (KPE).
Demikian seperti disampaikan oleh Kepala BKD Pelalawan, Andi Yuliandri, S.Kom, Selasa (18/3). Menurutnya, perekaman KPE ini merupakan sebuah terobosan untuk memaksimalkan pelayanan kepegawaian agar lebih efektif dan efesien dari yang sebelumnya. "Dan dalam waktu dekat ini, seluruh PNS yang ada di jajaran pemerintah Kabupaten Pelalawan akan memiliki KPE. Pegawai kita yang belum keluar KPE nya ada sekitar 200 pegawai, dari jumlah pegawai yang ada," katanya.
Program KPE ini sendiri, sambungnya, merupakan program dari BKN yang di sosialisasikan oleh BKD Pelalawan. KPE berfungsi untuk data kepegawaian serta mempermudah bagi pegawai perihal pelayanan di dalam penyaluran penerimaan gaji untuk pegawai dan mempermudah pemberian jaminan hari tua bagi para pegawai tersebut.
"Di samping itu, KPE juga akan mempermudah pendataan pegawai untuk mengikuti berbagai program yang direncanakan oleh pemerintah. Seperti, program jaminan kesehatan/askes bagi pegawai dan serta program-program yang lainnya," ujarnya.
Saat ini, sambungnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan telah bekerja sama dengan Bank Riau Kepri, dimana kerjasamanya adalah dalam hal perbankan. Yaitu penyaluran gaji pegawai, serta penyaluran segala bentuk sesuatu yang berkenaan dengan anggaran kepegawaian tentunya.
Terpisah, Direktur Dana dan Jasa, Bank Riau Kepri, Nizam menyampaikan, bahwa fungsi KPE bisa digunakan untuk bertransaksi di ATM dengan 85 bank yang telah bekerjasama dengan Bank Riau Kepri. "Pelalawan merupakan kabupaten ke tujuh yang kita lounching. Dan hari ini KPE sudah bisa digunakan, sehingga gaji pegawai di Pelalawan sudah melalui Bank Riau Kepri," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jaringan dan Informasi Badan Kepegawaian Nasional, Budi Hartono menegaskan, jika penentuan kerjasama, pihak pemerintah daerah bisa menentukan sendiri, bisa bekerja sama dengan pihak bank manapun. "KPE selain sebagai identitas, juga sebagai smart card. Tergantung dari daerah itu sendiri akan bekerja sama dengan bank mana," ujarnya.
Ditambahkannya, jika penggunaan KPE bisa berfungsi untuk smua bank, dan Bank Riau sudah memulai hal itu, hal itu akan lebih bagus. "KPE menggantikan kartu pegawai, kartu istri dan kartu suami. Kenapa kita ganti, karna produk lama mudah dipalsukan dan sekarang tidak bisa dipalsukan karena ada sistem keamananya," tutupnya. (ur2)
.jpg)
