BENGKALIS, UTUSANRIAU.CO - DPRD Kabupaten Bengkalis akhirnya menyepakati pembentukan Panitia Khusus Proyek Multiyears. Pansus yang beranggotakan 15 anggota DPRD tersebut disahkan melalu rapat paripurna, Selasa (19/01/16) sore lalu, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Zulhelmi. Sedangan Pj Bupati Bengkalis diwakili staf ahli Bupati, Zulfan Herri.
Wakil Ketua DPRD Zulhelmi ketika dihubungi mengatakan, Rabu (20/01/16), bahwa sidang paripurna sore Selasa lalu sebetulnya membahas tiga agenda. Antara lain, penyampaian hasil reses, pembentukan pansus My dan pengesahan Prolegda.
Ditanya soal pembentukan Pansus Multiyears, politisi muda PKS tersebut mengatakan, inti atau semangat pembentukan pansus tersebut adalah lebih kepaa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Bengkalis terhadap proses pembangunan yang dijalankan.
“Sebagai pimpinan, kami mensupport pembentukan Pansus My ini dan berharap pansus bisa bekerja dengan baik dan tepat waktu. Pansus ini menitikberatkan kepada pengawasan dan transparansi terhadap proses pembangunan yang dijalankan, "ungkap Zulhelmi.
Pembentukn pansus juga tidak terlepas dari informasi dan pengamatan yang dilakukan oleh DPRD Bengkalis terhadap objek pembangunan yang dilakukan. Ada hal-hal menurut Zulhelmi yang patut untuk dipertanyakan.
Sementara itu Ketua Pansus, Syahrial ST belum bisa dimintai komentarnya terkait pembentukan Pansus My, beberapa kali dihubungi hape Ketua Komisi II DPRD Bengkalis ini dalam keadaan tidak aktif.
Sebelum ini politisi Golkar ini mengatakan bahwa progress proyek My yang dikerjakan sebanyak lima paket tersebut jauh dari harapan, baik dari segi kualitas maupun progres. Bahkan ia mengklaim dari lima paket yang dikerjakan rekanan tersebut, tak ada satupun yang progresnya mencapai 100 persen, malahan masih dibawah 90 persen, sehingga dewan perlu menyikapi hal tersebut.
"Kita meragukan kalau lima dari enam paket My yang telah selesai dikerjakan itu progresnya ada yang mencapai 100 persen. Termasuk jalan lingkar Pulau Bengkalis yang diklaim selesai 100 persen, namun kualitasnya patut kita pertanyakan, demikian juga dengan empat paket lainnya, ”terang Syahrial kala itu.
Lebih jauh politisi Partai Golkar ini mengaku miris dengan kualitas pekerjaan yang dilaksanakan rekanan, karena banyak persoalan yang terjadi tapi tidak terselesaikan. Contohnya, jalan lingkar Pulau Bengkalis dimana ada sekitar 300 tiang listrik yang terkena pekerjaan jalan, tapi tak dikoordinasikan dengan pihak PLN, sebagian parit kanan kini jalan juga belum selesai dibangun.
Kemudian sambung Syahrial, jalan lingkar Pulau Rupat juga ada masalah, dimana jalan yang baru selesai dikerjakan sudah banyak yang retak-retak dan berlobang. Bobot pekerjaannya juga sangat jauh dari harapan, baru mendekati 70 persen. Selanjutnya jalan lingkar Bukitbatu-Siak Kecil, dimana ada body jalan diluar pekerjaan proyek yang rusak akibat mobilitas pekerjaan proyek My itu tidak diperbaiki rekanan.
Pansus kata anak jati Rupat ini, bertujuan mencari tahu akar persoalan proyek yang menelan anggaran APBD Bengkalis mencapai Rp 2,4 trilyun itu, dan lewat pansus pihaknya minta dilakukan audit investigative serta pertanggungjawaban Dinas PU maupun rekanan pelaksana.
Ditambahnya, untuk proyek My jalan poros Sungai Pakning-Duri yang batal dikerjakan, ia mengaku mendapat informasi terbaru bahwa rekanan pemenang lelang yaitu PT.Citra Gading Asritama gugatan mereka dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). Artinya, Pemkab Bengkalis melalui Dinas PU harus mempertanggungjawaban kebijakan yang dibuat dengan tidak meneken kontrak dengan perusahaan tersebut. (bp)
###
