Bengkalis, utusanriau.co - Terjadinya peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Prov. Riau termasuk di wilayah Kab. Bengkalis dalam tiga bulan terakhir ini, ternyata bukan hanya menyeret masyarakat tempatan yang diduga terlibat dalam aksi pembakaran hutan dan lahan.
Tapi, ternyata ada beberapa oknum aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri, selain itu, juga ada beberapa pejabat pemerintahan yang terlibat dalam kasus karhutla yang ada di Prov. Riau. Begitulah yang disampaikan Wakil Komandan Satgas (Wadan satgas) Mayjen Iskandar usai menggelar rapat Kordinasi (rakor) dengan pejabat tinggi Prov serta dengan Bupati Herliyan Saleh di rumah dinas Bupati Bengkalis jalan antara, Selasa (25/3/14) jelang siang.
Iskandar menyampaikan bahwa untuk penegakan hukum terjadinya kasus karhutla yang ada di wewilayah Riau ini sudah ditangani Polda Riau. “Saat ini kasus tersebut sudah masuk P21 sebanyak 7 perkara dan akan segera dilanjutan ke Kejaksaan dan Pengadilan, “katanya.
Menurut Iskandar, keterlibatan oknum Pejabat, TNI juga dari jajaran Polri terseebut akan tetap ditindak tegas tanpa pandang bulu. "Mereka tetap akan ditindak tegas sesuai perundang undangan yangf berlaku tanpa pandang bulu dan ini tujuannya untuk mmebuat efek jera pada siapapapun, agar dikemudian hari khususnya diwilayah Riau tidak terjadi lagi karhutla, “tutup Iskandar menjelaskan.
Dalam kunjungan kerja Wadan Satgas Mayjen TNI Iskandar ke Pemda Bengkalis tersebut dengan didampingi oleh Kapolda Riau Condro Kirono, Kepala BNPB Riau Fatul Hadi, sekretaris provinsi Riau Ismail dan pejabat Pemrov riau yang tujuannya untuk penanganan Karhutla di Kab. Bengkalis. (adv/bp)
###
.jpg)
