PEKANBARU,UTUSANRIAU.CO - Adanya soal Ujian Nasional (UN) tahun 2014 yang disusupi usur-unsur politik yang bisa saja menguntukan salah satu pihak, membuat puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau melakukan aksi damai didepan Kator Gubernur dan Tugu Zapin, Rabu (16/4/2014).
Bukan saja meminta Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, M.Nuh diturunkan tapi BEM Universitas Riau juga meminta agar pemerinta mengusut tuntas politisasi pembuatan soal Ujian Nasional (UN) tahun 2014.
Demikian disampaikan Presiden BEM Universitas Riau, Zulfa Hendri. Seharusnya Pendidikan sebagai saranan pencerdasan anak bangsa dan sebagai penerus bangsa ini. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah agar mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang mengikat keimanan dan ketakwaan kapada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa ini.
" Tapi hari ini, faktanya bahwa Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan peringkat terendah dalam pencapaian mutu pendidikan. Hari ini kita sama-sama menyaksikan telah tercoreng dunia pendidikan di Indonesia dengan disusupinya soal-soal UN oleh unsur-unsur politik," lanjutnya.
Seperti diketahi , Capres PDIP Jokowi disebut dalam salah satu soal UN tingkat SMA untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia jurusan IPS. Di soal itu dituliskan, latar belakang Jokowi dan program Jokowi terkait UMP.
Menurutnya Zulfa, hal ini bisa saja menguntungkan salah satu pihak dengan membumbui pikiran-pikiran dan membentuk opini-opini siswa SMA Sederajat yang diketahui bersama merupakan pemilih-pemilih pemula. "Kenapa di soal itu tidak dibuat tokoh yang memang benar-benar pantas dan jelas. Misalnya seperi Moh Hatta atau yang lainya. Jangan seperti ini," sesalnya.
"Bukan Jokowi saja, didalam soal-soal UN itu ada juga Lutfi Hasan, kemudian Iwan Fals. Tapi, yang sangat kita sayangkan adalah unsur-unsur politik ini," tambahnya.
Lebih jauh, disampaikan Zulfan dengan fakta-fakta tersebut bahwa ini merupakan kejadian yang menyakiti seluruh insan pendidikan di Indonesia diamana politik sudah berjalan bukan pada yang semestinya.
Untuk itu BEM UR menolak politisasi pendidikan di Indonesia dan meminta agar Menti Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia M.Nuh diturunkan. Serta mengusut tunytas politisasi soal Ujian Nasional tahun 2014 tersebut. "Mulai dari pembuat soal, kemudian BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI harus diusut tuntasn" pintanya.
Masuknya nama calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo dalam soal Ujian Nasional (UN) Bahasa Indonesia tersebut merupakan hal yang sengaja dilakukan. "Tidak mungkin kalau ini tidak sengaja. Adai saja pemilihan legislatif berlangsung sebelum UN ini akan membuat kegaduhan, ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan," ujarnya.
Berikut isi soal yang mengangkat tema Jokowi.
Cermati kutipan biografi berikut ini untuk menjawab soal nomor 13 dan 14!
"Ir. H. Joko Widodo lahir di Surakarta, 21 Juni 1961, merupakan alumnus UGM. Sejak 15 Oktober Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI. Tokoh yang jujur dan selalu bekerja keras ini dikenal dengan gaya blusukannya ke pelosok ibukota. Berbagai penghargaan telah beliau raih, antara lain ia termasuk salah satu tokoh terbaik dalam pengabdiannya kepada rakyat.
Sebagai tokoh seni dan budaya, beliau dinilai paling bersih dari korupsi. Namun demikian, usahanya di bidang upah minimum provinsi (UMP) mengalami kendala oleh tindakan buruh yang memanggil kembali perwakilannya saat sidang berlangsung. Buah dari pertemuan tersebut dewan pengupahan menetapkan UMP sebesar Rp 2,2 juta.". (ARD)
###
.jpg)
