BENGKALIS, UTUSANRIAU.CO - Terkait berbagai laporan masyarakat sehubungan dengan pelanggaran peserta Pemilihan Umum Legeslatif 2014 di Kabupaten Bengkalis yang masuk ke Pangawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Bengkalis, tidak melibatkan Gakkumdu, Pemuka masyarakat Masuri saat di hubungi, Kamis (17/4/14) siang merasa kaget.
Sebab, menurutnya bahwa apapun alasannya, laporan masyarakat tentang pelanggaran peserta Pileg yang masuk ke Panwaslu itu harus melibatkan Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Gakkumdu). "Jadi jika dalam menentukan pelanggaran pemilu dapat ditindak lanjuti atau tidak tanpa melibatkan Gakkumdu itu, pihak Panwas perlu dipertanyakan, ada apa dengan mereka, "ungkap lelaki ini yang masih menjabat Ketua Kadin Bengkalis.
Menurut Masuri, dengan di bentuknya Gakkumdu tersebut sudah pantas untuk menindak lanjuti berbagai laporan masyarakat atas pelanggaran peserta pemilu, tapi jika Panwaslu penentukan sendiri layak tidaknya laporan tersebut ditindaklanjuti, untuk apa Gakkumdu di bentuk.
"Jadi, jika laporan masyarakat yang menentukan layak tidaknya ditindak lanjuti atas persetujuan Gakkumdu, maka secara otomatis pihak Gakkumdu dapat melakukan infestigasi dulu atas benar tidaknya laporan masyarakat tersebut, sebelum di tentukan layak tidaknya laporan ditindaklanjuti," tambah Masuri.
"Makanya, tadi saya sudah bilang, sebenarnya ada apa pihak Panwaslu Kabupaten Bengkalis untuk menentukan dapat ditindaklanjuti apa tidak dengan inisiatif sendiri tanpa melibatkan Gakkumdu, jadi sepertinya Gakkumdu yang telah dibentuk itu dianggap tidak berguna, "tutup Masuri heran dengan kinerja Panwaslu Bengkalis. (bp)
.jpg)
