BENGKALIS, UTUSANRIAU.CO - Sejauh ini, data masyarakat kategori miskin di Kab. Bengkalis dinilai belum valid, sehingga sangat diragukan kemanfaatannya Jamkesmada bergabung dengan BPJS.
Sehingga Pemerintah Kabupaten Bengkalis diminta segera cabut kebijakan Jamkesmasda bergabung dengan BPJS, karena jika hal itu masih dilakukan, jelas akan merugikan masyarakat Kab. Bengkalis.
Demikian yang disampaikan Ketua DPD PEKAT-IB Amir Syahrudin, sehingga pihaknya minta untuk membatalkan Jamkesmasda bergabung dengan BPJS, sbelum datanya valid.
"Kita tak mau saja, anggaran yang katanya telah disediakan mencapai Rp. 13 Milyar itu, dibuang sia-siang masuk di BPJS, sedangkan masyarakat miskin Kab. Bengkalis tidak menikmati anggaran untuk jaminan kesehatan tersebut, "ungkapnya, Jum'at (27/01/17).
Dimedia sosial yang di posting oleh warga Pakning Wan M. Sabri 23 jam lalu menyebut, bahwa ada peserta BLJS warga Pakning melahirkan dengan operasi Cesar di RSUD Bengkalis.
"Tapi BPJS tidak bisa mengeluarkan dana yang telah dia masukkan ke BPJS, alasan dari RSUD, karena anak yang dilahirkan itu belum terdaftar peserta BPJS, "beberapanya di Medsos.**Bp
###
.jpg)
