BENGKALIS,UTUSANRIAU.CO -- Seiring dengan APBD Kabupaten Bengkalis yang merupakan anggaran terbesar nomor dua di Indonesia, Polres Bengkalis mulai konsen melakukan pengawasan dalam proses pembangunan yang ada di Kabupaten Bengkalis agar dapat benar benar dinikmati masyarakat secara menyeluruh.
Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolres Bengkalis Andry Wibowo SIK dirungan kerjanya, Senin (21/4/14) jelang siang, dikatakan, dalam tahun anggaran mulai tahun 2014 ini, Polres Bengkalis meminta pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk sama sama melakukan pengawasan jalannya pembangunan yang setiap tahunnya dilaksanakan.
"Kita beberapa hari yang lalu, saat berbincang dengan pak Bupati (Herliyan Saleh-red) telah meminta agar sama-sama melakukan pengawasan dalam pengelolaan APBD dan pelaksanaan pembangunan pada tiap tahunnya, saat ini kita tinggal menunggu saja keputusan darinya, "kata Kapolres Andry.
Menurut Kapolres Andry, tim pengawasan nanti akan dibentuk secara ramai-ramai yakni dari beberapa unsur yang diantaranya dari pihak Pemda, BPK, Kepolisian, Kejaksaan, Ormas dan masyarakat pada umumnya, "pokoknya kita sama-sama melakukan pengawasan dalam pengelolaan APBD ini, agar pembangunan yang tiap tahun dilaksanakan itu benar benar dapat dinikmati masyarakat, "terangnya lagi.
Andry mengakui, dalam pengawasan pengelolaan APBD ini walaupun tidak terbentuk tim yang telah disampaikan Bupati Herliyan, tapi memang sudah menjadi tugas dari pihak Kepolisian, namun alangkah baiknya tim tersebut dibentuk agar dapat dilakukan pengawasan dari sejak dini sebelum penyimpangan menjadi fatal dan berimbas kerugian pada masyarakat.
"Kita dalam pengawasan pengelolaan APBD yang didalamnya proses berbagai pembangunan itu nanti bila mana ada informasi terjadi penyimbangan akan kita investigasi dan jika memang benar terjadi penyelewengan maka akan kita tegur supaya mau memperbaikinya, tapi bila dilakukan peneguran tidak juga mau mendengar, maka dengan terpaksa akan kita tangkap, "tegas Andry.
Disini, Kapolres juga menyampaikan setelah tim ini dibentuk agar para kontraktor tidak perlu takut takut dalam melaksanakan proyek, sebab mereka bekerja juga untuk mencari untung dan untuk menyambung hidup, jadi yang tidak boleh itu mencuri, "memang secara umum penyimpangan anggaran itu namanya korupsi, tapi secara pandangan hukum itu sama dengan mencuri, itu yang tidak boleh, "terang Kapolres menjelaskan.***(bp)
###
.jpg)
