Pekanbaru,Utusanriau.co - Tahun 2015 Kota Pekanbaru tidak lagi memperoleh dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Sehingga tahun 2014 merupakan tahun terakhir untuk Kota Pekanbaru. Pasalnya secara Nasional, Pekanbaru dianggap sudah maju, sehingga dihentikan dan dipindahkan ke daerah lain.
Pernyataan itu disampaikan Wali Kota Pekanbaru, H Firdaus ST MT kepada wartawan, Jum'at (31/1).Meski demikian, Pemko akan tetap berupaya mencari skim yang sama sebagai pengganti. Karena pada kenyataannya di lapangan, Kota Pekanbaru masih membutuhkan.
"Meski tahun 2014 PNPM berakhir, kita akan mengupayakan skim lain yang penyalurannya sama dengan PNPM," ujar Firdaus MT.
Katanya, kini Pemko berencana membuat produk lokal sebagai pengganti program PNPM Mandiri. "Program pengganti itu kita sebut dengan nama program pemberdayaan masyarakat berbasiskan rukun warga. Sebagai pilot projek untuk uji coba kita di Kecamatan Tenayan Raya. Satu Rukun Warga (RW) kita berikan bantuan Rp50 juta per tahun, sedangkan penggunaannya kurang lebih hampir sama dengan program PNPM Mandiri," kata Wako.
Menurut Wako, anggran Rp50 juta itu bisa digunakan pemberdayaan ekonomi, infrastruktur maupun penataan lingkungan, dengan mengunakan APBD Kota Pekanbaru.
"Memang pilot projeknya di Tenayan. Namun anggarannya cukup besar, jika dalam satu kelurahan ada 10 RW makan anggaran Rp500 juta, semakin banyak RW nya semakin banyak bantuannya," ujarnya.
Masih kata Wako, bahwa program ini memang betul-betul dari masyarakat untuk masyarakat. Diharapkan dengan adanya program pemberdayaan, kedepan Kota Pekanbaru bisa tumbuh dan berkembang lebih baik.
"Anggaran itu juga tetap harus dipertanggungjwabkan kepada pengurusnya, seperti halnya program Organisasi Masyarakat setempat (OMS) setiap tahunnya, dan pengawasannya juga tetap dilakukan. Karena mereka ini akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk dinas terkaitnya," tegas Wako.
Ditambah Wako, untuk teknisnya sendiri anggaran itu bukan untuk RW, namun untuk warga yang berada di masing-masing RW nya. Selain itu dalam pelaksanaannya juga nanti akan dibentuk tim. "Jadi pengurus tidak bisa main-main disini, tetap akan diminta pertanggungjawbannya, dan BPK juga akan ikut campur dalam auditnya," tandas Wako. (Ra)
###
.jpg)
