Fajar Nugraha Dukung Pencabutan Izin RAPP, Mahasiswa Desak Penertiban Korporasi Perusak Lingkungan di Pelalawan

Fajar Nugraha Dukung Pencabutan Izin RAPP, Mahasiswa Desak Penertiban Korporasi Perusak Lingkungan di Pelalawan
Koordinator BEM se-Kabupaten Pelalawan sekaligus Presiden BEM Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia (ITP2I), Fajar Nugraha, Dukung Satgas Cabut Izin PBPH PT RAPP, Sabtu 21 November 2026

UTUSAN RIAU.CO, PELALAWAN —Dukungan terhadap langkah pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas sekitar 338.536 hektare terus mengalir. 

Kali ini, dukungan disampaikan Koordinator BEM se-Kabupaten Pelalawan sekaligus Presiden BEM Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia (ITP2I), Fajar Nugraha, Sabtu (21/11/2026).

Fajar menyatakan, mahasiswa dan generasi muda Pelalawan perlu memberikan perhatian serius terhadap kebijakan penertiban kawasan hutan tersebut.

 Menurutnya, langkah pemerintah harus dipandang sebagai bagian dari upaya menegakkan aturan, menjaga kelestarian lingkungan, serta memastikan pengelolaan kekayaan alam memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat daerah.

Tak hanya menyampaikan dukungan, Fajar juga mendesak Pemerintah Kabupaten Pelalawan agar menyatakan sikap secara terbuka dan mendukung kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan melalui Satgas PKH. 

Ia menilai, sinergi pemerintah pusat dan daerah penting agar proses penertiban kawasan hutan berjalan sesuai ketentuan, terukur, serta tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Pencabutan PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

 Keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan pemasangan plang penertiban di Estate Langgam, Kabupaten Pelalawan, pada Jumat (20/11/2026). Kebijakan ini mencakup areal kerja sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau.

Fajar juga menilai skema pengelolaan yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpeluang memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

 “Skema dikelola BUMN dan BUMD ini sangat cocok untuk mendukung pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal. Kekayaan alam Riau harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Riau sendiri,” ujar Fajar.

Lebih jauh, Fajar meminta agar penegakan hukum tidak berhenti pada satu perusahaan. Ia mendorong Satgas PKH dan pemerintah melakukan evaluasi serta penindakan terhadap korporasi lain yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dan merusak lingkungan di Riau, khususnya di Kabupaten Pelalawan. 

“Kami mendukung penuh Satgas PKH dan mendesak skema ini diberlakukan untuk semua korporasi yang melanggar UU dan merusak lingkungan di Riau. Masih banyak korporasi besar lainnya yang ada di Pelalawan yang terbukti melanggar UU dan merusak lingkungan,” tegasnya.

Menurut Fajar, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, terukur, berkeadilan, dan tanpa pandang bulu. Ia berharap kebijakan tersebut mampu mendorong perlindungan kawasan hutan, pemulihan fungsi ekologis, serta menjaga kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang menjadi habitat penting gajah Sumatera. 

Pada akhirnya, Fajar menegaskan, pengelolaan kekayaan alam harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.****edward p

Berita Lainnya

Index