Satgas PKH Tertibkan 338.536 Hektare Konsesi RAPP, Izin Dicabut, Hak Karyawan dan Kepentingan Masyarakat Dijamin

Satgas PKH Tertibkan 338.536 Hektare Konsesi RAPP, Izin Dicabut, Hak Karyawan dan Kepentingan Masyarakat Dijamin
Juru bicara Satgas PKH Dr Barita Simanjuntak SH MH menyatakan Perusahaan tetap beroperasi dan tidak ada PHK, Sabtu 21 November 2026

UTUSAN RIAU.CO, PEKANBARU — Pemerintah mengambil langkah tegas dalam penertiban kawasan hutan dengan mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare. Keputusan strategis tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. 

Namun, di balik pencabutan izin tersebut, pemerintah memastikan keberlanjutan operasional perusahaan tetap menjadi perhatian, terutama menyangkut nasib ribuan karyawan dan masyarakat yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada aktivitas perusahaan.

Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), DR Barita Simanjuntak, SH, MH, Sabtu (21/11/2026) di Pekanbaru, menegaskan bahwa pencabutan PBPH tidak serta-merta berarti perusahaan berhenti menjalankan seluruh aktivitas usahanya secara kelembagaan. 

Pemerintah telah menyiapkan pengaturan keberlanjutan operasional PT RAPP yang selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).


Langkah ini dilakukan agar penertiban kawasan hutan tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat.

Barita juga memastikan pencabutan izin tersebut tidak dimaksudkan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan. Pemerintah telah memikirkan dan mengoordinasikan skema keberlanjutan perusahaan sehingga hak-hak pekerja tetap terlindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat sekitar juga diharapkan tidak mengalami kerugian akibat kebijakan tersebut.

Menurutnya, penegakan regulasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan tenaga kerja, keberlanjutan ekonomi masyarakat, serta kepastian pengelolaan usaha yang sesuai hukum.
Meski demikian, Barita menegaskan bahwa pencabutan PBPH membawa konsekuensi penghentian seluruh kegiatan pemanfaatan hutan di areal perizinan yang telah dicabut. Kawasan tersebut kini berada dalam penguasaan dan penertiban Satgas PKH sebagai bagian dari upaya mengembalikan penguasaan kawasan hutan kepada negara.

Dengan demikian, keberlanjutan operasional perusahaan melalui skema BUMN dan BUMD tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan untuk melanjutkan aktivitas pemanfaatan hutan di kawasan yang izinnya telah dicabut. Penertiban harus tetap dilaksanakan secara tegas sesuai regulasi.

Pencabutan izin PBPH PT RAPP tersebut berkaitan dengan sejumlah persoalan serius dalam pengelolaan kawasan hutan. Di antaranya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang, temuan perkebunan kelapa sawit ilegal seluas 18.362,74 hektare, aktivitas pertambangan tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung mencapai 211,54 hektare.

 Temuan-temuan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah dalam melakukan penataan dan penertiban perizinan pemanfaatan kawasan hutan demi memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan perlindungan sumber daya alam.

Dampak ekologis dari persoalan tersebut juga menjadi perhatian serius, terutama terhadap kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang memiliki fungsi penting bagi kelestarian ekosistem dan habitat satwa liar, termasuk gajah Sumatera. Pemerintah menekankan bahwa penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara harus diikuti langkah pemulihan lingkungan.

Pencabutan PBPH tidak serta-merta menghapus kewajiban PT RAPP atas tanggung jawab pemulihan lingkungan maupun konsekuensi hukum yang timbul dari pelanggaran yang terbukti berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Penertiban kawasan hutan ini sekaligus menjadi pesan kuat bahwa kedaulatan negara atas sumber daya alam dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh dikompromikan.

 Pemerintah berupaya memastikan kawasan hutan dikelola sesuai aturan, lingkungan dipulihkan, hak-hak karyawan terlindungi, dan masyarakat sekitar tidak menjadi korban kebijakan. Prinsipnya, penegakan hukum harus berjalan tegas, tetapi keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tetap diperhatikan.

Penataan kembali pengelolaan PT RAPP melalui koordinasi BUMN dan BUMD diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan yang bertanggung jawab, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan negara serta masyarakat.****edward p

Berita Lainnya

Index