PEKANBARU, UTUSANRIAU.CO - Puluhan guru-guru dari sekolah binaan pemprov Riau tadi pagi mendatangi DPRD Riau, Mereka mempertanyakan tentang Tambahan penghasilan pendapatan (TPP) mereka yang sama dengan guru-guru sma lainnya, sehingga berkurang hingga 50 persen sejak tahun 2017 ini.
Tiga perwakilan guru-guru itu diterima ketua komisi E DPRD Riau Masnur . Menurut Masnur guru-guru dari sekolah binaan pemprov Riau seperti sma olah raga, smk pertanian, sma plus dan beberapa sekolah lainnya yang didirikan pemprov riau meminta agar tpp mereka berbeda dengan sma umum lainnya karena mereka merupakan guru sekolah khusus.
Sejak kewenangan sma dan SMK diserahkan kw provinsi kan ada penyelarasan sehingga menjadi sama dengan sma lainnya kalau mereka ini khusus maka kita lihat dulu kekhususanya apa Jangan sampai ketika di digelontorkan melanggar uu jadi pemda boleh membuat diskresi tapi tidak menyimpang UU.
Oleh karenanya kalau mereka sekolah khusus harus nya ada perbedaan mereka minta ada perbedaan dengan guru2 lain.
Lebih jauh masnur menjelaskan, bisa saja ada perlakuan khusus tapi harus ada kajian dulu dimana khususnya maka Komisi E sudah minta kadisdik kamsol untuk melakukan kajian sepweri ,sma plus, pertanian, olah raga itu dimana mereka khususnya baru bisa di berikan TPP nya.
'"Namun perlu di sesuai kan dengan uu yang ada, kalau kepsek bertanggungjawab aturan, tapi guru dalam memgajar ada tanggung jawab lain maka harus di buatkan data dan penjelasanya, kekhususan itu di bolehkan sesuai uu tapi tidak boleh di tambah2 sesukanya," terang Masnur, Kamis (4/05/17).
Dewan lanjutnya nya akan mendorong agar dapat di realisasikan, dan pihaknya akan menyampaikanya ke Gubri setelah adanya hasil kajian dari disdik Riau.
Lebih jauh anggota dewan dapil kampar menyebutkan dirinya meyakini Gubri tidak akan menolaknya karena gubri komit dengan peningkatan pendidikan di riau dan akan memberikannya sesuai aturan yang ada.
Dewan lanjutnya akan mendorong secara politisi tapi jangan sampai ada masalah baru dengan yang lain maka harus di kaji dulu agar tidak melanggar aturan.
"Tidak perlu ribut kita bahas dan di kaji kita bicarakan dengan pemprov saya yakin Gubri komit dengan ini karena beliau sangat guru dan pendidikan untuk peningkatan kesejahteraan guru, jangan sampai ketika dana di digelontorkan melanggar uu, jadi pemda boleh membuat diskresi tapi tidak menyimpang UU," tuturnya.**Ls
###
.jpg)
