Bengkalis Tuan Rumah Raker Prindag Se-Riau

BENGKALIS-UTUSANRIAU.CO -– Bengkalis akan menjadi tuan rumah pada acara rapat kerja pembangunan perindustrian dan perdagangan se-Riau. Kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari itu, akan dibuka oleh Bupati Bengkalis, H Herliyan Saleh, Senin (28/4/14) besok.
 
“Ini acaranya Pemerintah Propinsi Riau tapi kita ditunjuk sebagai tempat penyelenggara. Selain dihadiri oleh para pejabat Pemprov, kegiatan ini juga akan dihadiri oleh seluruh kepala Perindustrian dan Perdagangan kota/kabupaten se-Riau,” ujar Kadis Perindustrian dan Perdaganan (Perindag) Bengkalis, H Ismail, Minggu (27/4/14).
 
Dikatakan, sesuai dengan namanya, kegiatan rapat kerja akan membahas program kerja bidang perindustrian dan perdagangan seluruh kabupaten/kota. Serta keterpaduan antara program tersebut dengan program Pemerintah Propinsi serta usulan-usulan apa saja yang memungkinkan untuk diajukan ke Pemerintah Pusat. “Program kerja ini ada yang bersifat fisik maupun non fisik,” kata Ismail.
 
Saat ditanya program kerja dari Pemkab Bengkalis, Ismail mengatakan, untuk kegiatan yang bersifat fisik, pihaknya mengusulkan pembangunan pasar tradisional di Mandau. Usula ini selain disampaikan ke Pemprov, diharapkan juga diusulkan ke Pemerintah Pusat. Sendangkan untuk yang non fisik, Pemkab Bengkalis masih bertumpu kepada program-program pengembangan industri kecil menengah (IKM), industri-industri kreatif dan juga kewirausahaan.
 
Menurut mantan Kadis Kehutanan ini, Industri Kecil dan Menengah merupakan tulang punggung ekonomi nasional karena mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Keterlibatan masyarakat di sektor Industri Kecil dan Menengah yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah dapat menjadi pendorong perekonomian baik dilevel daerah maupun pusat.
 
“Oleh karena itu, program kerja yang terkait dengan IKM diharapkan dapat menghasilkan wirausaha IKM yang tangguh dengan produk yang berkualitas,” ujar Ismail.
 
Bagaimana dengan kebijakan perdagangan luar negeri mengingat Bengkalis berbatasan dengan Malaysia dan juga Singapura, Ismail mengatakan, kebijakan perdagangan luar negeri bukan menjadi domain dari pemerintah kabupaten. Namun tidak tertutup kemungkinan melalui Pemprov Riau nantinya akan dibicarakan ke Pemerintah Pusat.***(bp)