Setelah menerima 2 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan LKPJ Bupati Tahun 2016 dari pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) pada pelaksanaan paripurna DPRD Rohul, Senin (8/5/2017) lalu. Setelah itu melaksanakan beberapa tahapan pembahasan di tingkat panitia khusus, pimpinana DPRD Rohul, pada Senin (5/6/2017) melaksanakan rapat paripurna DPRD Rohul, dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus pembahasan 2 Ranperda, yaitu Ranperda tetang pelayanan perizinan-non perizinan dan Ranperda SMPN berasrama serta Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun 2016.
Berdasarkan hasil laporan Pansus, 2 Ranperda mengajukan perpanjangan waktu pembahasan, sedangkan LKPJ bupati tahun 2016 sudah tuntas dibahas.
Rapat paripurna DPRD Rokan Hulu yang berlangsung, Senin (5/6/2017) siang dipimpin Wakil Ketua DPRD Rohul dari fraksi Gerindra Abdul Muas. Selain itu dihadiri Wakil Bupati Rohul H. Sukiman, 33 Anggota DPRD Rohul, Kepala Dinas Badan Dan Kantor Di lingkungan Pemkab Rohul.
Rapat Paripurna itu digelar dengan Agenda Penyampaian Hasil Pembahasan anggota DPRD Rohul atas Ranperda tentang Pelayanan perizinan-non perizinan dan SMPN berasrama dan LKPj Bupati Rohul tahun anggaran 2016. Dalam rapat paripurna itu diawali dengan penyampaian laporan pembahasan ranperda pelayanan perizinan-non perizinan oleh juru bicara ketua panitia khusus (pansus) Budi Suroso.
###Dalam laporannya ketua pansus meminta agar pimpinan DPRD Rohul memberikan tambahan waktu pembahasan untuk anggota pansus membahasa ranperda perizinan dan non perizinan, atas pertimbangan Ranperda perizinan dan non perizinan belum seutuhnya disusun naskah akademisnya.
Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan pembahasan Ranperda SMPN berasrama oleh ketua pansus Muhammad Aidi. Dalam laporannya, M. Aidi menyampaikan pansus SMPN berasrama juga membutuhkan tambahan waktu pembahasan. Pasalnya pansus menilai perlu dilakukan kajian yang mendalam terkait lahan serta anggaran untuk SMPN Berasrama tersebut.
Terakhir laporan LKPj Bupati Rohul tahun anggaran 2016, yang disampaikan Ketua Pansus Nono Patria Pratama, SE. Pansus LKPj Bupati Rohul 2016 sudah tuntas dilakukan pembahasan. Namun dari laporan yang disampaikan, LKPJ Bupati Rohul 2016 menunjukkan kinerja Pemkab Rohul yang sangat minim realisasinya dan tidak mencapai target, realisasi kegiatan yang sudah ditetapkan sekitar 60 persen.
” Untuk itu DPRD Rohul meminta agar Pemkab Rohul melakukan evaluasi keuangan, evaluasi program serta evaluasi SDM ” ujar Nono.
Berikut Galleri Fotonya:
###########################
.jpg)
