BENGKALIS, UTUSANRIAU.CO - Dengan diterapkan Undang-Undang (UU) Nomor (No) 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), maka perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berada pada pemerintah provinsi.
Permasalahan yang di hadapi SMKN 1 Bengkalis berawal dari Dimasa penguasa yang lalu (Bupati Herlian Saleh -red) melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis melakukan pemindahan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Bengkalis Desa Simpang Ayam, kecamatan Bengkalis, ke SMKN 3 Awang Mahmuda Bengkalis Jalan Pramuka.Karena Gedung SMKN 1 akan diperuntukkan untuk Politeknik Maritim sebelum wewenang diambil oleh propinsi riau.
Sofyan WakilKepala sekolah SMKn 1 Bengkalis bersama guru lainnya di temui utusanriau.co senen 10/07/2017 mengatakan, dengan diterapkan UU No 23 tahun 2014 tersebut, maka ada perubahan perencana pembangunan pendidikan, terutama pada pembangunan fisik sekolah.
“Dengan diberlakukan UU No 23 tahun 2014 tersebut,Bangunan fisik SMKN 1 Bengkalis yang sekarang ini merupakan punya yayasan Awang Mahmuda sampai saat ini belum di serahkan asetnya ke SMKN 1 Bengkalis oleh pemda bengkalis sedangkan kita berharap pembangunan fisik RKB (ruang kelas baru) bisa di bangun propinsi tapi karena aset tanah kita masi milik yayasan Awang Mahmuda dan kita tahun ini tidak ada pembangunan fisik” kata salah satu guru SMKN 1 Bengkalis.
Tahun ajaran 2017/2018 peningkatan penerimaan siswa didik baru SMKN 1 Bengkalis mencapai 25 % dari tahun lalu menerima 100 siswa dan tahun ini mencapai 132 siswa dengan 4 program studi.
"Meningkatnya siswa yang masuk SMK kami maka harus berbanding lurus dengan fasilitas belajar dang mengajar yang saat ini bangunan sekolah(ruang kelas) belum resfentatif dengan ini kami mengharapkanpemda bengkalis menyelesaikan atau mengalihkan aset dari yayasan awang mahmuda ke aset SMKN 1 Bengkalis" harappara guru di SMK N 1 Bengkalis.(yul)
###
.jpg)
