Masih Banyak Pelaku Kuliner di Pekanbaru Tak Kantongi Izin Laik Sehat

PEKANBARU, UTUSANRIAU.CO - Sejauh ini, di Kota Pekanbaru masih banyak para pelaku kuliner yang di duga tidak memiliki izin laik sehat dari dinas kesehatan kota Pekanbaru. Hal itu terbukti sampai sekarang yang mengantongi izin laik sehat hanya 200 orang. Jika dinilai saat ini pelaku usaha kuliner di Pekanbaru mencapai ribuaan. 
   
"Memang data yang sudah kita catat baru lebih kurang 200. Angka ini masih sedikit yang baru terdata. Dengan begituz maka masih banyak lagi pelaku kuliner yang membuka usahanya belum mengurus izin laik sehat, " ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Helda S Munir kepada Wartawan  kemarin. 
   
Dijelaskan  Helda,  oleh sebab itu maka ia berharap kepada pelaku kuliner yang ada di Pekanbaru agar segera mengurus izin laik sehat. Hal ini agar tidak ada terjadi lagi insiden yang tidak diinginkan seperti adanya keracunan makanan dan minuman. "Kita imbau agar pelaku kuliner segera mengurus izin laik sehat di kantor dinas kesehatan. Selain itu,  persyaratan yang dilayangkan oleh pekaku usaha tidak sulit cukup melengkapi KTP,  jenis usaha dan tempat usaha. Setelah lengkap,  maka akan kita proses secepatnya, " ujar Helda. 
        
Ditambahkan Helda,  pengurusan izin laik sehat ini oleh pelaku kuliner  sangat perlu sekali. "Kita tidak melarang untuk membuka usaha. Tetapi,  kita minta juga pelaku usaha agar memperhatikan kesehatan barang yang dijual. Hal ini,  agar masyarakat yang membeli tidak menjadi korban seperti keracunan dan hal yang tidak kita inginkan, " sebut Helda. 
     
Lebih jauh dikatakan Helda,  selain pengurusan izin laik sehat,  pihak nya juga bekerjsama dengan pihak Dinas Penanaman Modal Pengurusan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang ikut dalam hal pengurusan tentang perizinan di bidang kesehatan. "Karena kita tim teknis,  maka kita selalu berkodinasi dengan DPMPTSP. Hal ini kita lakukan agar pengurusan bisa berjalan cepat dan mudah. Karena sebelum nya,  pengurusan yang biasa jita tangani maka kita limpahkan wewenangnya ke DPMPTSP "  tutup Helda. (ur2)