PEKANBARU-UTUSANRIAU.CO -- Keinginan Gubernur Riau untuk memperbaiki penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau lebih berpihak kepada rakyat, mendapat dukungan penuh dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR).
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pengurus Harian LAMR Al Azhar kepada wartawan, Senin (12/5/14)dikantornya. "Langkah awal pertama perbaikan peruntukan APBD itu akan dilakukan Gubernur pada APBD Perubahan," kata Al Azhar.
Al Azhar menyebut, dalam pertemuan dirinya bersama tokoh masyarakat dengan Gubernur Riau beberapa waktu lalu, dirinya menangkap keinginan Gubernur untuk mengubah peruntukan APBD Riau yang selama ini lebih banyak untuk kepentingan kelompok atau orang-orang tertentu.
Hal ini jualah yang mengakibatkan hingga saat ini APBD murni Riau masih minim serapannya, karena didalam APBD yang disahkan pada masa transisi pergantian tampuk kepemimpinan negeri ini tersebut, banyak yang tidak sejalan dengan visi dan misi Gubernur/Wakil Gubernur terpilih.
"Gubernur menginginkan peruntukan dana untuk Dinal Luar pejabat, pelatihan-pelatihan yang melibatkan pejabat ataupun pegawai agar dikurangi atau bahkan dihilangkan, karena manfaatnya tidak ada, dan hanya menghabiskan anggran," tegas Al Azhar.
Namun, untuk mengubah hal itu, Al Azhar mengkawatirkan akan terjadi berbagai upaya menghambat, baik dari lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan terlebih oleh anggota dewan.
"Karena banyak diantara anggota dewan saat ini tidak terpilih lagi, sementara dalam APBD murni, dana aspirasi mereka belum atau tidak terakomodir, namun itu yang menjadi harapan sekaligus tantangan kita agar anggota dewan jangan lagi memikirkan kepentingan mereka sendiri, tapi mari bersama untuk memikirkan kepentingan masyarakat banyak," ajaknya.
Al Azhar mengakui, ketika masa lalu, berbagai pemborosan APBD itu secara kasat mata terjadi, namun baru pada masa kepemimpinan Gubernur saat ini mau mengakui secara terang-terangan dan mau mengubah hal itu.
"Karena itu, kami siap mendukung, dan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan, kita himbau untuk bisa menerima itu, terlebih bagi SKPD, karena sudah seharusnya setiap pergantian pemimpin, SKPD harus mengikuti kebijakan pimpinannya, apalagi hal itu untuk kebaikan," pungkasnya.
Al Azhar meminta SKPD jangan membayangkan pemerintahan sekarang ini sama dengan yang lama, mereka harus mengikuti keinginan pemimpin mereka yang baru.
Kelambanan adalah suatu kegagalan, apalagi itu dilakukan bukan karena ketidak mampuan, tapi dikarenakan ada udang dibalik batu, tentu ini yang hasrus dihilangkan.
"Yang penting itu, perbaiki niat, kalau dianggap selama ini APBD itu dianggap untuk berpesta pora oleh kalangan tertentu, sekarang rubah itu, saatnya APBD kita sekarang untuk rakyat," ajaknya.**(ris)
###
.jpg)
