PEKANBARU, UTUSANRIAU.CO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan mengkaji ulang status Pondok Pesantren (Ponpes) Teknologi. Rencananya, Ponpes itu akan dikembangkan menjadi sekolah bagi siswa berprestasi di seluruh kabupaten/kota di Riau.
Wacana itu, merupakan komitmen Gubernur Riau, H Annas Maamun untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Riau. Saat ini akan dikaji secara hukum oleh Biro Hukum mengenai manejemen pengelolaan Ponpes itu.
"Karena di situ (Ponpes-red) ada MAN dan MTS, dan itu kurikulumnya masih dibawa Depertemen Agama (Depag). Jadi kalau mau dinegerikan itu sulit prosesnya. Kemudian untuk aset yang ada di Ponpes Teknologi sebenarnya itu masih aset Pemprov juga," sebut Asisten III Setdaprov Riau, Hardy Jamaluddin, Ahad (25/5/14) di Pekanbaru.
Oleh karena itu, kata Hardy, Pemprov akan melihat status sekolah tersebut secara hukum. Apakah ke depan tetap akan dikelola Yayasan Humatan Wahsatan atau tidak. Karena Ponpes itu masih berada dibawah Depag.
"Masalah itu yang akan kita dudukan bersama. Namun di Ponpes itu juga ada SMK. Kalau SMK itu sebenarnya basisnya sekolah umum, seharusnya dikoordinasikan ke Diknas. Kita minta kepada Dinas Pendidikan nanti dinegerikan," ungkapnya.
Hardy berharap dengan status dinegerikan, ke depan ada kejelasan. Walaupun sekarang akreditasi sekolah itu sudah A, namun itu perlu perbaikan dan dukungan dari pemerintah. Sehingga lulusannya memang benar-benar diterima bekerja di luar dengan kualitas bagus.
"Nanti infrastrukturnya kita perbaiki. Karena komitmen Pak Gubernur masalah pendidikan dan keagamaan agar lebih bagus di Riau. Kita akan percepat semua itu," kata Hardy.
Selain itu kedepan, dibeberkan Hardy, untuk siswa lulusan sekolah itu kuliahnya akan diurus oleh Pemprov, baik S1, S2 dan S3 nya. Dalam hal ini, Pemprov tak bisa melepaskan begitu saja lulusan Ponpes itu.
"Konsepnya sedang kita persiapkan. Karena konsep itu sangat penting untuk proses kelanjutan siswa terbaik Riau ke depannya," tutur mantan Kepala Biro Keuangan Setdaprov Riau ini. (riauplus.com)
