UTUSANRIAU.CO,PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar menegaskan, tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) Riau triwulan empat tahun 2017 sebesar Rp1,7 triliun tidak ada kaitannya dengan urusan politik.
Apalagi dikaitkan dukungannya kepada salah satu calon Presiden, Joko Widodo dan hasil quick count Pilpres di Riau. "Apa pula kaitannya dengan itu (politik)," tegas Gubri, Selasa (7/5/19).
Menurutnya, kurang bayar DBH yang mengakibatkan tunda salur itu merupakan tagihan yang pasti akan dibayar oleh pemerintah pusat."Ini (DBH) tagihan yang pasti akan dibayar oleh pusat. Dan itu bagian yang harus kita tagih, dan harus dibayar,"katanya.
Untuk menagih hutang pusat tersebut, kata Syamsuar, Pemprov Riau akan menyurati Menteri Keuangan untuk segera mentransfer tunda salur DBH Riau tahun 2017. "Nanti kita buat usulan surat. Kemarin sudah disampaikan suratnya oleh pak Sekda kepada saya," cakapnya.
Usulan tersebut, tambah Syamsuar, nantinya akan dilengkapi dengan data-data pendukung dengan pertimbangan kondisi keuangan daerah."Dalam surat itu nanti kita lampirkan data-data, karena ini (DBH) untuk kabupaten/kota juga, bukan hanya untuk provinsi,"pungkasnya.ck/nor
###
.jpg)
