PEKANBARU, UTUSANRIAU.CO - Menindaklanjuti instruksi Gubernur Riau H Annas Maamun, Inpektotrat Riau mulai melakukan audit terkait dugaan penyelewengan dana hibah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Saat ini, ada empat daerah yang tengah diaudit.
Informasi ini dikatakan oleh Kepala Inspektorat Riau H Abdul Latief, Rabu (28/5/14) di Kantor Gubernur Riau. Audit ini dilakukan, setelah adanya laporan dugaan penyelewengan.
"Keempat daerah itu, Kabupaten Inhu, Bengkalis, Rokan Hulu dan Siak,"jelasnya.
Abdul Latief mengatakan, instruksi audit ini diperintahkan Gubri, sejak demo para pendamping desa beberapa waktu lalu, yang lima bulan menerima honor. Sementara, honor pendamping desa ini, masuk dalam dana hibah UED-SP.
Sebelumnya, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Desa (BPM- Bangdes) Riau H Daswanto mengatakan, jika setiap bulannya, anggaran untuk honor tenaga pendamping desa ini mencapai Rp1 miliar.
Rata-rata, jumlah gaji untuk 288 tenaga pendamping seluruh kabupaten/kota di Riau ini, berkisar Rp2-3 juta. Bahkan, untuk Team Leader (TL)-nya mendapatkan gaji Rp6 juta per bulan.(riauplus.com)
###
.jpg)
