ROKAN HULU, UTUSANRIAU.CO - Sampai kini, belum jelas nasib pendamping Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sebagai tenaga kontrak provinsi di sejumlah kabupaten/kota yang dapat kucuran bantuan UED-SP dari Pemerintah Provinsi Riau juga APBD Kabupaten/kota dari 2005. Hingga kini, dikhawatirkan, program pemberdayaan desa ini akan hilang begitu saja.
Seperti halnya dengan dana Inpres Desa Tertinggal yang dikucurkan ke daerah. Karena tidak ada pendamping, alokasi dana itu hilang dan habis begitu saja.
"Kita sangat berharap, agar Pemprov Riau bisa melanjutkan program UED-SP khusunya di Rohul, karena total dana UED-SP yang dikucurkan Pemprov dan APBD Rohul sejak tahun 2005 hingga kini sudah capai Rp33,77 miliar, bahkan kini telah berkembang jadi Rp47,2 miliar. Bila program tidak dilanjutkan, maka daerah yang akan dirugikan. Karena tanpa pendamping UED-SP, maka dana itu akan habis," terang Kepala BPMPD Rohul, Drs. Budhia Kasino, Kamis Kemarin (29/5/2014) di Pasir Pengaraian.
Kata Budhia, program UED-SP secara manajemen langsung dari Pemprov Riau, karena pendamping UED-SP, honorium dan operasionalnya dianggarkan melalui APBD Riau. Saat ini, mulai Januari hingga Mei 2014, 24 pendamping UED-SP di Rohul belum terima honorium serta operasional dari Pemprov Riau.
Dimana, 24 pendamping UED-SP dan Korda PPD Kabupaten Rohul, dua diantaranya Asisten Korda yang ditunjuk Provinsi Riau dalam menjalankan tugasnya, dinilai sudah sesuai dengan yang diharapkan Pemerintah Kabupaten Rohul.
Program UED-SP yang dilaksanakan di Rohul sudah membantu tugas pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran di 16 kecamatan.
Kata Budhia lagi, pendamping UED-SP tersebar di 16 kecamatan tugasnya mengawasi dan menjalankan kegiatan seperti, musawarah desa verifikasi calon pemanfaat UED-SP.
Juga disamping penyaluran, pembukuan dan evaluasi, apakah layak atau setidaknya masyarakat bisa menerima penyaluran bantuan UED-SP tersebut, serta melaporkan kondisi perkembangan penggunaan dana UED-SP ke Provinsi Riau dan BPMPD Rohul.
"Kami berharap Pemprov Riau bisa melanjutkan program UED-SP hingga tercapainya tujuan program PPD di Rohul, artinya mempertahankan pendamping desa dalam menjalankan tugasnya terhadap UED-SP di Rohul.Kalau tidak ada pendamping nantinya dana itu sesuaknya masyarakat saja," harap Budhia.
Budhia menambahkan, ada 83 UED-SP dan 70 Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) yang merupakan perkembangan status dari UED-SP yang mandiri di Rohul secara pengelolaan terlaksana dengan baik. Hal itu dibuktikan, bahwa tunggakan nasabah dalam meminjam modal di lembaga mikro ekonomi desa itu sangat kecil dibandingkan tunggakan di perbankan.
"Kita sangat optimis, suatu saat perkembangan UED-SP dan BUMDes yang ada di Rohul akan bisa jadi bank desa. Karena berdasarkan data yang ada, saat ini simpanan masyarakat di UED-SP dan BUMDes se Rohul sekitar Rp16 7 miliar. Ini menandakan, sudah adanya kepercayaan masyarakat menyimpankan uangnya di UED dan BUMDEs, dengan jumlah pemanfaat dana saat ini 40.621 nasabah, dari tahun 2005 hingga 2013," jelas Budhia lagi.(Ar)
###
.jpg)
