JAKARTA, UTUSANRIAU.CO - Carut marutnya pendistribusian logistik saat Pemilihan Legislatif (Pileg 2014) lalu menjadi catatan khusus sejumlah pihak yang dialamatkan kepada KPU. Sedikitnya ada 3 poin yang harus diperhatikan KPU agar kekacauan tersebut tidak terulang pada Pilpres 9 Juli mendatang.
"Pertama, KPU harus punya SOP dalam pendistribusian logistik yang sudah dikeluarkannya dari jauh-jauh hari. Kedua, pentingnya pelatihan bagi petugas lapangan di TPS. Ketiga, siapa pengadaan tender dan sistem transparansinya harus jelas. Ini adalah kuncinya," terang Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini dikutip detik.com.
Hal itu dikatakan usai diskusi 'Catatan Kritis Penyelenggaraan Pemilu Menuju Pilpres 2014' di Media Center KPU, Jl Imam Bonjol No 29, Jakarta Pusat, Jumat (30/5/2014).
KPU dianggap harus dapat belajar dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya untuk mengantisipasi berbagai kendala geografis pendistribusian logistik. Titi menganggap setidaknya distribusi logistik tersebut sudah diseminiasikan kepada seluruh jajaran penyelenggara 20-15 hari sebelum hari pemungutan suara.
Diyakininya akibat dari penyelenggaraan yang belum memadai ini, khususnya di level bawah (kelurahan dan kecamatan), pelayanan kepada pemilih menjadi tidak maksimal.
"Kalau (distribusi logistik dan kinerja TPPS) benar, kita yakin pelayanan juga pasti akan benar. Ini bisa diwujudkan kalau KPU punya kontrol yang bagus di bawah. KPU harus membenahinya sebelum Pilpres. Kalau nggak diperbaiki nanti pemilu bisa lebih kacau. Harus segera mungkin tidak boleh ditunda seperti pelayanan terhadap komplain pemilih," imbuhnya.
Hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini antara lain Direktur Puskapol UI Sri Budi Eko Wardani, Koordinator Nasional JPPR M Afifuddin dan Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC) Sulastio.
Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 17.00 WIB. (lis)
###
.jpg)
