UTUSANRIAU.CO, PEKANBARU - Dinas Sosial Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan Tingkat Provinsi Riau dengan tema Penguatan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan yang di laksanakan pada 24 s.d 26 Juni 2019 di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru.
Rakor dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Drs. H. Dahrius Husin, MM, Wadir Binmas Polda Riau AKBP Imam Saputra, S.Ik, M.Si, Narasumber dari Kementerian Sosial RI Rinto Indratmoko dan Nasumber dari Bappeda Provinsi Riau Hary Prabowo. S.STP, hadir juga Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Riau.
Peserta Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan Tingkat Provinsi Riau Tahun 2019 di hadiri dari Dinas Sosal di 12 Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Provinsi Riau dan juga hadir dalam rapat ini Himpunan Bank Negara (Himbara) Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri sebagai Bank Pemegang Regulasi Perbankan Guna Mendukung Penyelenggaraan Keuangan Inflasi.
Kadis Sosial dalam sambutannya menyampaikan bahwa Program Keluarga Harapan sebagai Program Perlindungan Sosial diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap layanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial guna meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.
Beliau menambahkan dengan dilaksanakannya Rakor kali ini diharapkan dapat membangun komitmen dan mensinergikan peran seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Provinsi Riau.
Kedepan Stiker yang bertuliskan masyarakat miskin yang tertempel di rumah penerima manfaat akan diganti menjadi penerima manfaat PKH Keluarga Pra sejahtera, ujar Kadis Sosial.
Dengan adanya sinergitas antara penerima manfaat dengan dinas terkait diharapkan dapat mempercepat menekan angka kemiskinan khususnya di Provinsi Riau.
AKBP Imam Saputra selaku Kasubsatgas Data dan Sosialisasi Bansos polda Riau menegaskan ke semua peserta rakor untuk mensosialisasikan bahwa kekeliruan data dianggap sebagai pemalsuan data atau penyimpangan data yang akan di hadapkan langsung dengan hukum yang berlaku.
Hal ini dipicu dengan terjadinya penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran dengan kata lain yang seharusnya menerima bantuan tapi tidak menerima bantuan dan sebaliknya. Dari pada saling menyalahkan lebih baik kita samakan persepsi dan saling berkomunikasi demi tercapainya masyarakat sejahtera khususnya di Provinsi Riau, tambah beliau. **Adv
###
.jpg)
