UTUSANRIAU.CO, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau mempertagas komitmennya dalam mendukung percepatan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Hal ini diwujudkan dengan menggesa proses surat keputusannya (SK) legislatif yang akan membahas porsi anggaran tersebut.
Dari tahapan yang berjalan, progresnnya menunjukkan trend positif. Ini terlihat dengan hampir rampungnya proses yang sudah berjalan beberapa waktu lalu itu.
Kepala Biro Administrasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau, Sudarman mengatakan, pihaknya terus memproses setiap usulan yang masuk. Dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau hanya tingga dua daerah yang belum menyerahkan nama Pimpinan DPRD Periode 2019-2024 kepada Gubernur Riau Syamsuar, untuk dibuat SK-nya.
“Sudah hampir rampung, tinggal dua daerah lagi. Yang belum ini kita tidak tau apa kendalanya. Dalam hal ini kita hanga berperan menunggu untum memproses setiap usulan yang masuk,” paparnya, Jumat (4/10).
Kendati demikian, Mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau itu berharap usulan tersebut dapat segera diajukan. Mengingat keterlambatan SK Pimpinan DPRD itu diserahkan, tentu akan mempengaruhi terhadap pembahasan APBD murni 2020 kabupaten/kota se Riau.
“Tentunya mempengaruhi proses pembahasan APBD 2020. Ya kalau pimpinan dewan tidak ada, bagaimana membahas APBD nya, makanya kita harapkan dapat segera diajukan,” tuturnya. **urc/mcr
###
.jpg)
