PEKANBARU,UTUSANRIAU.CO -- Gubernur Riau H Annas Maamun minta dalam menyusun anggaran untuk program kerakyatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, jangan setengah-setengah. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar memperhatikan hal itu.
Hal itu dikemukakan Gubri Annas pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2014-2019 di hotel Aryaduta Pekanbaru, Rabu (11/6/2014).
"Jangan setengah-setengah kita dalam menganggarkan dana untuk program masyarakat ini, karena jika setengah-setengah hasilnya juga tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan," kata mantan Bupati Rokan Hilir ini.
Annas mencontohkan, untuk program kebun padi rakyat, yang perlu diberikan itu adalah irigasi, sehingga padi masyarakat bisa tumbuh subur setiap saat dan berhasil saat panen dengan padi berkualitas.
"Tak usahlah bibitnya yang diberi, kita bangun parit irigasi, contohnya sudah saya lakukan di Rokan Hilir saat menjadi Bupati dulu, dan Alhamdulillah sampai saat ini masih bagus dan bermanfaat bagi masyarakat, hingga mampu meningkatkan ekonomi mereka," sebut Annas.
Begitu juga untuk program pemberian hewan ternak kepada masyarakat, hendaknya juga melihat kondisi lahan yang dimiliki dalam pengembangannya, karena jika peternakan itu apakah kambing, sapi dan lainnya tidak disertai dengan lahan yang luas, juga akan sulit berkembang.
"Dan yang terpenting, yang menerima harus betul-betul masyarakat kurang mampu, jangan diberikan kepada mereka yang mempunyai kebun sawit dan lainnya dengan jumlah ber hektar-hektar, kalaupun mayarakat kurang mampu itu nantinya memotong hewan ternak kan tidak apa-apa, sementara kalau diberikan kepada yang mampu dijualnya," tegasnya.
Sementara untuk pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat kurang mampu anggarannya juga disesuaikan dengan kondisi daerah Kabupaten/Kota di Riau, tidak bisa disama ratakan. Karena kondisi tanah ataupun jangkauan wilayah dari wilayah-wilayah di Riau tidak sama.
"Kalau untuk Kota Pekanbaru dan Kampar untuk satu RLH dianggarkan sekitar Rp 60 juta tidak masalah, tapi kalau di Indragiri Hilir kita anggarkan sebanyak itu juga, tentu tidak akan bisa, jadi saya berharap agar bisa disesuaikan," pintanya. (ur3)
###
.jpg)
