PEKANBARU, UTUSANRIAU.CO - Dinas Pendapatan (Dipenda) Provinsi Riau akan menghadap ke Gubernur Riau terkait wacana pusat yang akan menyalurkan dana perimbangan 30 persen ke Provinsi Riau.
Seperti yang pernah diberitakan Dinas Pendapatan (Dipenda) Provinsi Riau 10 Juni 2014 lalu telah mendatangi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Dimana Dipenda Riau ini meminta agar Kementrian Keuangan bisa menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas triwulan V (dana cadangan) tahun 2013 sebanyak seratus persen.
Namun, keinginan Dipenda Riau ini ternyata tidak bisa dilakukan oleh Kementrian Keuangan RI. Pasalnya, Kemenkeu hanya akan menyalurkan 30 persen terlebih dahulu dana cadangan tersebut dan sisanya menyusul.
"Makanya, hasil pertemuan kita ini akan saya sampaikan kepada Pak Kadis dan nantinya juga akan disampaikan kepada Pak Gubernur untuk tindak lanjutnya seperti apa," tutur Kepala Bidang Retribusi, PDL dan DBH Dipenda Riau, Syahrum, Kamis (12/6/2014) diruang kerjanya.
Menurutnya untuk dana cadangan ini biasanya dibayarkan 90 persen terlebih dahulu kemudian baru 10 persenya. "Akibatnya kalau disalurkan hanya 30 persen ini akan menggangu APBD 2014," tambahnya.
Lebih jauh disampaikanya, bukan hanya APBD Riau saja namun, APBD Kabupaten dan Kota juga akan merasakan hal yang sama. "Kalau hanya disalurkan 30 persen untuk belanja pegawai saja mungkin tidak cukup. Makanya harapan kita wacana penyaluran 30 persen ini tidak usah dilakukan pusat," lanjutnya.
Sementara itu, terkait alasan Pusat bahwa DBH cadangan tersebut untuk seluruh Indonesia hanya sebesar 12,7 Triliun sedangkan yang direncanakan disetujui untuk APBN-P hanya sekitar 4,7 Triliun. " Informasi yang kami dapatkan dalam pertemuan tersebut yang diterima oleh Kasubid DBH dan SDA untuk Provinsi Riau saja sekitar 659.949.341. Tentunya kita sangat keberatan dengan hal ini karena akan menggangu APBD 2014," jelasnya lagi.
Selain itu alasan yang paling mendasar karena beratnya subsidi pemerintah sehingga Pusat pun mengambil langkah demikian. "Dalam pertemuan tersebut juga dikatakan bahwa dikementrian juga dilakukan pemotongan APBN nya," ujarnya.
Untuk itu, melalui Kepala Dinas Pendapatan dibawah Pimpinan Joni Irwan akan langsung melaporkan hal ini kepada Gubernur Riau. Tentunya langkah tersebut supaya bisa segera diperjuangkan kembali agar penyaluran 30 persen tersebut tidak dilakukan.
"Makanya, setelah lapor dengan Pak Gubernur dan ada perintah dari Gubernur bisa juga bersama-sama dengan DPD RI perwakilan Riau kemudian DPRD Riau kembali memperjuangkan hal ini supaya bisa disalurkan seratus persen karena mengingat ketuk palu APBN-P hanya tinggal tujuh hari lagi," tutupnya. (ard)
###
.jpg)
