Tunda Pilkada Serentak, Kemanusiaan Lebih Penting dari Politik

UTUSANRIAU.CO, JAKARTA - Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni mendesak penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 menyusul kasus Covid-19 di Indonesia yang terus meningkat dan belum ada kepastian berakhirnya pandemi. Hingga saat ini, kasus virus corona sudah mencapai 252.923 atau terjadi ada peningkatan 3 ribu kasus positif baru dalam beberapa hari terakhir.

Menurut Sylviana, sesuai UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19, telah diatur tentang pelaksanaan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

"Saya mendukung penundaan pelaksanaan pilkada mengingat sudah banyak jatuh korban, sementara obat dan vaksin Covid-19 masih terus dicari untuk ditemukan. Penundaan pilkada serentak bukan hal yang mustahil karena diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2020, " kata Sylviana di Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Sylviana menjelaskan pasal 120 Ayat (1) UU Nomor 6 tahun 2020  menjelaskan, jika ada bencana nonalam mengakibatkan tahapan pilkada tidak dapat lanjut dilaksanakan, maka penundaan bisa dilakukan. Untuk itu, Sylviana meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah dan DPR untuk menunda dan pelaksanaan Pilkada 2020 tersebut.

“Pelaksanaan Pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya. Negara akan dianggap abai dalam persoalan kemanusiaan dan hilang dari konsentrasi terhadap tujuan kesehatan, " ujar Senator DKI Jakarta tersebut.

Senator yang karib disapa Mpok Sylvi itu menjelaskan negara harus hadir di tengah-tengah bencana atau ujian kemanusiaan. Negara harus fokus dalam menangani krisis kesehatan dan penguatan jaring keamananan sosial menjadi tujuan bersama.**Bambang S