UTUSANRIAU.CO, JAKARTA - Sejumlah nama bermunculan dalam bursa pucuk pimpinan Kapolri yang akan berganti pada 2021 mendatang. Belakangan, ada calon kuat kapolri yang dipermasalahkan karena beragama non-muslim.
Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid, mengatakan di dalam Undang-Undang (UU) jelas tertulis bahwa tidak disebutkan syarat agama tertentu. Terkait agama, sudah tidak masuk dalam acuan pemilihan Kapolri.
“Tidak ada syarat agama di situ, Yang ada yang diusulkan presiden sesuai dengan jenjang karir dan kepangkatan,” kata Jazil dalam diskusi ‘Siapa Calon Kapolri Pilihan Jokowi’, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11).
Gus Jazil, sapaannya menegaskan, seharusnya Indonesia sudah clear soal suku, agama dan ras. “Kita yang menjunjung empat pilar. Kita sudah selesai terhadap identitas, suku, agama dan ras. Acuan kita tetap UU,” tegasnya.
Kendati begitu, Gus Jazil tak menampik kalau persoalan soal identitas agama tetap ada. Namun, acuan yang seharusnya dipakai adalah UU.
“Bagi mereka yang mempersalahkan pasti itu ada. Tugas kita harus menjungjung tinggi hak-hak orang lain dan menjaga asas kebersamaan. Secara UU itu tidak diatur,” demikian kata politisi PKB itu.
Gus Jazil juga menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memiliki nama untuk menjadi tribrata satu pengganti Idham. "Saya yakin, untuk calon Kapolri, pak Jokowi sudah ada stoknya," katanya.
Politikus PKB ini emngungkapkan, sebenarnya ada 15 nama yang bisa masuk dalam bursa Kapolri. Hal ini bisa dilihat dari kepangkatan dan jenjang karirnya.
"Kalau mau dilihat dari undang-undang, calon Kapolri harus perwira tinggi yang masih aktif. Lalu juga memperhatikan jenjang karir dan kepangkatannya. Jika dikecilkan ya paling ada 15 nama," kata Wakil Ketua MPR RI itu. ** Bambang S
.jpg)
