UTUSANRIAU.CO, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, masih menunggu persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan assesment atau seleksi terbuka guna mengisi kekosongan pimpinan di delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Adapun 8 OPD yang belum memiliki pimpinan definitif tersebut di antaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), serta Dinas Koperasi dan UMKM.
Kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Sekretaris Dewan, Dinas Pertanian dan Perikanan, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Walikota Pekanbaru Dr. H. Firdaus, S.T., M.T menyebutkan, permohonan persetujuan assesment terhadap 8 pimpinan OPD itu diajukan pemerintah kota ke KASN bersamaan dengan laporan pelantikan terhadap 7 pejabat eselon II pada pekan lalu.
"Setelah pelantikan kemarin, kita langsung laporkan bahwa kami sudah lakukan (pelantikan). Kemudian kita ajukan lagi permohonan untuk mengisi yang kosong. Kita ajukan untuk assesment. Kalau (KASN) setuju, kita lakukan. Jadi posisinya sekarang menunggu persetujuan KASN," ungkapnya, Kamis (28/10).
Di luar 8 OPD yang masih kekosongan pimpinan itu, walikota memastikan belum ada diajukan permohonan ke KASN untuk melakukan perombakan maupun assesment terhadap OPD yang telah memiliki pimpinan definitif.
"Jadi yang kita assesment hanya yang kosong. Di luar itu, tetap," tutupnya. (Kominfo/red)
.jpg)
