UTUSANRIAU.CO, PEKANBARU - Wakil Bupati Rokan Hulu (Rohul) H.Indra Gunawan menghadiri Rapat Koordinasi pengawasan Daerah (Rakoorwasda) Provinsi Riau tahun 2021 di Green Sentral Hotel Pekanbaru selasa (13/12/2021).
Hadir pada acara tersebut Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution,Wabup Rohul H.Indra Gunawan, Deputi Kepala BPKP Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Raden Suhartono, SE. M.Ak),Inspektur wilayah III Kemendagri (Dr.Elfin Elyas, M.Si, CRCP, CGCAE).Direktur pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Desa (Wasis Prabowo, SE. MM). Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau (Husaimi Hamidi, SE. MH).
Kepala BPKP Provinsi Riau Fauqi Achmad Kharir, Ak.M.Ec.Dev. Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kab/Kota se Provinsi Riau.
Pada kegiatan tersrbut Wagubri mengatakan rapat koordinasi pengawasan daerah (Rakorwasda) Provinsi Riau Tahun 2021, dengan tema penguatan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa melalui Siswaskeudes di Provinsi Riau.
Dimana Inspektorat daerah ini memiliki peran penting dalam pengawasan keuangan desa. Siswaskeudes menjadi salah satu aplikasi mempermudah inspektorat dalam mengawasi keuangan desa.
Wagubri menyadari juga terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi inspektorat. Seperti terbatasnya SDM di inspektorat itu sendiri, rentang waktu kendali yang terlalu luas guna untuk mendapatkan pengawasan, penatausahaan, pertanggungjawaban laporan keuangan desa.
Maka dari itu, menurutnya kebijakan dan inovasi itu penting untuk dilakukan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh pengawas intern pemerintah tersebut.
"Tadi kita sudah mendengarkan panjang lebar bagaimana uraian tentang Siswaskeudes itu sendiri, itu tujuannya bisa lebih efektif kita dalam melakukan pengawasan sistem keuangan desa," jelasnya.
Wagubri menyebutkan, satu diantara upaya yang dilakukan oleh BPKP bersama Kemendagri dalam mempermudah pengawasan keuangan desa adalah dengan meluncurkan aplikasi Siswaskeudes untuk dapat digunakan diseluruh pemerintahan desa.
Siswaskeudes sendiri akan mempermudah pemerintah desa, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam mengawasi pengelolaan keuangan yang dioperasionalkan di desa masing-masing.
Di samping itu, untuk mengawal akuntabilitas pemerintah desa tentu harus dilakukan secara bersama dan saling berkolaborasi serta adanya komitmen bersama untuk mendeteksi sejak dini permasalahan dan merumuskan solusi yang nyata.
"Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan, untuk itulah kita semua harus pro aktif dan pada forum rapat koordinasi pengawas daerah inilah kita untuk bisa lebih mengefektifkan bagaimana ke depan kita bisa melaksanakan secara bersama," tuturnya.***(yus )
.jpg)
