.jpeg)
Fathul mencontohkan industri semen saat ini adalah pengguna batu bara nomor dua di Indonesia setelah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Industri semen saat ini lebih banyak diserap untuk kebutuhan dalam negeri dalam berbagai proyek infrastruktur skala kecil sampai besar.
“Arah ekonomi kita jelas untuk mendorong ekonomi bernilai tambah, salah satunya industri semen yang mengolah sumber daya alam kita menjadi produk bernilai tinggi, dan saat ini kebutuhan kita terhadap semen ini masih tinggi karena kita juga perlu untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur,” tutur Fathul.
Hingga saat ini pembentukan BLU Batu Bara masih terhambat oleh penyusunan payung hukum. Pemerintah belum memutuskan apakah pembentukan BLU itu akan diatur oleh peraturan pemerintah (PP) atau peraturan presiden (Perpres).
“Soal bentuk aturan PP atau Perpres memang sedang dibicarakan pemerintah, kita asosiasi pengusaha untuk itu tetap aktif memberikan masukan dan saran kepada pemerintah, kami mendorong pemerintah agar merumuskan kebijakan secara kolaboratif artinya perlu ada pelibatan baik dari sisi pemasok batubara juga pengguna batubara dalam negeri,” kata Fathul.
Sementara itu, BLU Batu Bara direncanakan akan menarik iuran kepada setiap transaksi penjualan ke luar negeri. Iuran akan dipungut setelah harga dilepas ke mekanisme pasar. Kemudian, iuran dialokasikan untuk menutupi harga yang dibayarkan PLN kepada pemasok batubara dengan menggunakan patokan terkini US$ 70 per ton.
“Kami berharap BLU dapat segera direalisasikan karena bisa menjadi solusi dari disparitas harga dan permasalahan pengamanan pasokan di dalam negeri tentunya dengan semangat inklusif dan kolaboratif,” tutup Fathul. **Sumber :rilis
.jpg)
