“Mewakili HIKATAMA dan mayarakat kami turut perihatin atas musibah ini, begitu banyak korban yang berjatuhan dilain hal kecelakaan ini hampir mirip dengan kecelakaan maut yang terjadi sebelumnya, dugaannya selalu karena over loading dan human error, pertanyaannya kenapa bisa terus terulang kembali? “ tutur Harmaini.
Ditegaskannya, tabrakan yang terjadi di Bekasi adalah buntut kelemahan Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian angkutan umum sehingga diduga terjadi pelanggaran baik secara teknis maupun administrasi yang dilakukan oleh perusahaan / operator, padahal saat ini pemerintah sedang mengalakan sosoalisasi dan kampanye Zero Odol 2023 serta Zero Accident 2035 sebagaimana yang tertuang didalam RUNK Jalan.
“Kita menilai Pemerintah itu kecolongan ya, seharusnya belajar dari pengalaman kecelakaan maut yang terjadi sebelumya seperti di Kalimantan, CIbubur dan terakhir di Bekasi hal itu memiliki kesamaan faktor penyebabnya yang diduga karena over dimensi dan human error / kelalaian pengemudi namun hal ini justru terjadi kembali pada saat Pemerintah sedang gencar - gencarnya mensosialisasikan program Zero Odol, kami nilai ada kelemahan pada disisi pengawasan dan pengendaliannya,” tutur Harmaini
“Banyak kasus kecelakaan maut itu terungkap faktor penyebabnya dan sudah pula keluar rekomendasi untuk dilakukan mitigasi lanjutan misalnya penerapan SMK Perusahaan angkutan umum secara konsisten, pemenuhan sertifikasi pengemudi, peningkatan kesejahteraan pengemudi, pengaturan tarif angkuatan umum, pelaksanaan ijin Usaha berbasis resiko, perbaikan geometri Jalan bahkan penegakan hukum bagi yang melanggar aturan,” ujar Harmaini lagi.
Terkait degan pengemudi Harmaini kembali menekankan jalan keluarnya Pemerintah perlu menginventarisasi pengemudi angkutan umum baik barang dan penumpang yang tersebar diseluruh operator dan perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui data terkait kompetensi dan keahlian pengemudi sesuai bidangnya.
“Perlu diinventarisasi berapa jumlah pengemudi aktif dan dibuat databasenya dengan demikian Pemerintah dapat memetakan ukuran kualitas dan standarisasi pengemudi, saat ini kita melihat kurangnya pembinaan terhadap pengemudi. Bila perlu berikan insentif berupa pelatihan sertifikasi pengemudi bukan hanya subsidi BBM atau suku cadang kendaraan tapi pengemudipun perlu mendapatkan reward selain itu kami berharap ada ketegasan dari Pemerintah dalam meberikan sanksi kepada operator / Perusahaan yang melakukan kegiatan diluar ketentuan ” tutup Harmaini.
Dikutip dari indozine.ID, Djoko Setijowarno Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Semarang mengatakan Pengemudi saat ini masih dipandang sebelah mata padahal kontribusi pengemudi terhadap aktivitas ekonomi sangat besar. Tanpa mereka barang dan kebutuhan pokok mana bisa terdistribusi hingga kekonsumen.
"Profesi pengemudi truk bak buah simalakama. Ketika terjadi kecelakaan, pengemudinya selamat dapat dipastikan dijadikan tersangka. Namun jika meninggal dunia, maka keluarganya akan merana kehilangan pencari nafkah keluarga. Jaminan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan tidak ada," kata Djoko Setijowarno yang juga Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat melalui press rilisnya , Sabtu (3/09/2022). **rls/int
.jpg)
