PEKANBARU - Masuk sebagai salah satu nominator, Pj Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto mengikuti wawancara nasional penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan (Paritrana Awards) tahun 2024, di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Kota Pekanbaru, Jumat (26/04/2024).
Paritrana Award merupakan apresiasi pemerintah kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pelaku Usaha. Penganugerahan tersebut merupakan bukti nyata bagi pihak yang telah mendukung implementasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Berbagai unsur dilibatkan Badan Penyelenggara Jamian Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melibatkan berbagai unsur sebagai tim penilaian diantaranya ahli kebijakan publik, ahli hukum, ahli ekonomi, dan ahli jaminan sosial.
Hal itulah yang juga dilakukan terhadap Pemerintah Provinsi Riau, tim tersebut menilai serta menguji berbagai langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk program jaminan sosial.
Pada kegiatan wawancara ini, Pj Gubri SF Hariyanto memaparkan program-program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah diterapkan, hingga pengentasan kemiskinan. Pemprov Riau selalu berupaya dalam meningkatkan perlindungan sosial bagi para pekerja di Bumi Lancang Kuning.
“Alhamdulillah tadi kita diminta untuk wawancara ya, karena kita salah satu kandidat Paritrana Awards. Itu yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, Menko PMK. Artinya penilaian ini bukan sembarangan. Kita sudah di uji terhadap untuk peningkatan perlindungan kepada tenaga kerja dan untuk peningkatan pengentasan kemiskinan juga,” katanya.
Dijelaskan, ada berbagai capaian-capaian yang telah berhasil diraih Pemprov Riau dalam implementasi program-program jaminan sosial ini. Menurutnya, hal tersebut dapat berjalan tentu saja dengan adanya melalui kerjasama antara Pemprov Riau, perusahaan, dan lembaga terkait secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
“Tadi semua pertanyaan-pertanyaan kita jawab dan tinggalkan menyerahkan kepada panitia hasilnya. Pada intinya bukan pialanya yang mau kami cari, artinya kerja sama antara perusahaan, BPJS, dan Pemprov Riau serta pengusaha berjalan baik. Ini yang perlu ditingkatkan lagi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mantan pejabat Kementerian PUPR ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Riau untuk terus memperkuat dan memperluas cakupan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sehingga semua pekerja di Riau dapat merasakan manfaat dari program-program tersebut.
“Kami dari pemerintah provinsi Riau siap mendukung kegiatan-kegiatan dalam program jaminan ketenagakerjaan. Selama ini hubungan kami dengan BPJS sangat bagus sekali. Alhamdulillah, ini kami buktikan dari beberapa kegiatan yang sering kami lakukan seperti rapat bersama dan menyelesaikan masalah-masalah di lapangan".
Seementara, Kadisnakertrans Riau Boby Rachmat ketika dikonfirmasi media ini mengatakan berdasarkan data BPS Riau Dimana penduduk usia kerja mengalami penurunan dari tahun 2022 – 2023 sebesar 325 ribu orang yang terdiri dari Angkatan kerja dan Bukan Angkatan kerja, namun dari Partisipasi Angkatan Kerja mengalami kenaikan 0.59 persen menjadi 64.45 persen di tahun 2023.
Distribusi penduduk bekerja besar di 3 sektor yaitu pertanian 38.20 persen, perdagangan 17.43 persen , dan industri pengolahan 7.89 persen , namun pada tahun terakhir sektor pertanian dan perdagangan mengalami penurunan hanya industry pengolahan yang mengalami kenaikan sebesar 0.63 persen.
Sektor lain yang mengalami kenaikan adalah akomodasi dan makan minum sebesar 1.23 persen (tertinggi) dan konstruksi sebesar 0.76 persen
Menurut Pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada Tingkat Pendidikan SD kebawah merupakan paling banyak penduduk yang berkerja.
Boby menjelaskan dimana Visi misi daerah Provinsi Riau 2019-2024 itu Terwujudnya Riau yang BERDAYA SAING, SEJAHTERA, BERMARTABAT dan UNGGUL di Indonesia (RIAU BERSATU) dimana BERDAYA SAING Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal dan lingkungan hidup yang lestari.
UNGGUL Menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni, dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanaan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.
SEJAHTERA Kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan sosial, menurunnya kemiskinan dan pengangguran.
dan BERMARTABAT Mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegritas melalui pengamalan nilai-nilai agama serta penerapan falsafah budaya melayu dalam sendi kehidupan bermasyarakat.
Inovasi Kedepan untuk Peningkatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Riau, Disnakertrans Riau mengambil Tagline disebut, “PULUT KETAN” (Perlindungan Untuk Pekerja Rentan) bertujuan untuk pemerataan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, mengingat pentingnya hubungan sosial antar sesama manusia baik dalam keluarga, kerabat maupun persahabatan.
Sasaran Peserta, Pekerja yang berada di lingkungan sekitar seperti asisten rumah tangga (ART), supir pribadi, tukang kebun, satpam perumahan, anggota keluarga atau kaum kerabat serta tetangga terdekat; Pekerja sektor informal yang rentan mengalami resiko kerja dan resiko sosial serta berpenghasilan rendah, serta tidak mampu membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan (Pekerja Rentan), seperti Tenaga pendidik bidang keagamaan dan pengurus tempat ibadah, Tenaga relawan, pekerja padat karya, pelaku olahraga dan pelaku seni, Pekerja pada Perkebunan Sawit dan Ekosistem Perkebunan Sawit atau Pekerja dari Produk Turunan Perkebunan Sawit dengan status tanpa perjanjian kerja, Pekerja pada ekosistem desa (1 Desa 100 Pekerja Rentan) dan Pekerja informal lainnya.
Sedangka dari sisi Inovasi lainnya untuk Peningkatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Riau meliputi Pada Tahun 2023 Perlindungan Pekerja Rentan dari APBD Provinsi Riau berjumlah 28.778 Tenaga Kerja Keseluruhan Perlindungan Pekerja Rentan Pada Tahun 2024.
"Dari APBD Provinsi Riau berjumlah 34.380 Tenaga Kerja yang terdiri dari 11.666 Tenaga Kerja Bagi Pekerja Sawit melalui anggaran DBH Sawit (Menjadi Provinsi Pertama di Indonesia yang merealisasikan pemanfaatan Anggaran DBH Sawit untuk Perlindungan Tenaga Kerja Ekosistem Sawit) Perlindungan Pekerja Rentan yang Bersumber dari CSR Perusahaan 25.965 Tenaga Kerja Perlindungan Terhadap Non ASN 62.890 Tenaga Kerja (Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau)," pungkasnya. **red
.jpg)
