BAGANSIAPIAPI - Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir (Rohil) telah menyampaikan padnangan umum fraksi terhadap penyampaian nota keuangan rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran (TA) 2025, Kamis (16/1) kemarin.
Kegiatan penyampaian pandangan umum fraksi tersebut dipimpin Ketua DPRD Rohil Ilhammi STr.Keb didampingi Wakil Ketua Maston SH, Imam Suroso SE dan Basiran Nur Efendi SE MIP.
Sementara dari pemkab Rohil hadir Bupati Afrizal Sintong, Sekdakab H Fauzi Efrizal MSi serta puluhan dewan dan kepala/perwakilan OPD di lingkungan Pemkab Rohil.
Salah satunya adalah penyampaian dari fraksi Golkar yang dibacakan oleh juru bicara Julianto SE. Disampaikan bahwa Fraksi Golkar memberikan apresiasi telah disampaikannya nota keuangan penyusunan rancangan APBD Rohil tahun anggaran 2025 beberapa waktu sebelumnya.
"Dimana hal itu sebagai langkah tetap memastikan efektivitas, keberlanjutan pembangunan daerah dan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas guna menggerakkan pembangunan yang lebih produktif di masa mendatang," papar Julianto.
Berikutnya fraksi Golkar mencermati bahwa pendapatan daerah pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2 triliun 328 miliar lebih, kemudian rencana belanja dalam APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp2 triliun 375 miliar lebih sehingga hal itu menunjukkan adanya defisit sebesar Rp47 miliar lebih.
"Kami harapkan ada pembiayaan yang dianggarkan untuk menutup selisih antara jumlah pendapatan dan jumlah belanja daerah yang benar-benar tercapai dengan baik," katanya.
Selain itu ditambahkan fraksi Golkar mencermati bahwa kebijakan terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah perlu dipacu oleh berbagai pihak.
"Kami minta pemerintah daerah dapat mengkaji potensi daerah yang belum menjadi penerimaan daerah agar diimplementasikan dalam program prioritas daerah yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai pendapatan daerah melalui peraturan Kepala daerah hal ini kami sampaikan karena masih banyak sumber potensial penerimaan pendapatan asli daerah yang belum terakomodir dengan baik," katanya.
Lebih tegas disampaikan fraksi Golkar sangat berharap bahwa rancangan APBD yang disusun dapat menunjukkan komitmen pemerintah pemerintah daerah dalam membangun daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, komitmen dalam mendorong perencanaan pendapatan dan belanja yang baik dan terukur berdasarkan evaluasi kebijakan yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. (zal)
.jpg)
